China Larang Pembelian Chip AI Nvidia, Rivalitas Teknologi dengan AS Makin Memanas

JAKARTA - China dilaporkan resmi melarang perusahaan domestik untuk membeli chip AI terbaru buatan Nvidia, RTX Pro 6000D. Keputusan ini menambah babak baru dalam rivalitas teknologi antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia.

Menurut laporan, Administrasi Siber China (Cyberspace Administration of China) menginstruksikan perusahaan teknologi besar seperti Alibaba dan ByteDance untuk membatalkan pesanan mereka, meski ribuan unit chip tersebut sudah dipesan sebelumnya. Padahal, RTX Pro 6000D dirancang khusus oleh Nvidia untuk memenuhi kebutuhan pasar China.

Larangan ini datang setelah adanya kesepakatan yang sebelumnya tercapai di masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Saat itu, AS mengizinkan penjualan chip Nvidia H20 ke China dengan syarat 15 persen keuntungan diserahkan ke pemerintah Amerika Serikat. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai jalan tengah atas pembatasan ekspor semikonduktor yang diberlakukan sejak masa pemerintahan Joe Biden.

CEO Nvidia, Jensen Huang, yang sedang berada di London, menyampaikan kekecewaannya atas keputusan ini. “Kami mungkin berkontribusi lebih banyak ke pasar China dibandingkan sebagian besar negara lain. Saya kecewa dengan apa yang saya lihat… Tapi mereka punya agenda yang lebih besar antara China dan Amerika Serikat, dan saya memahaminya,” ujarnya.

Reaksi keras datang dari Ketua DPR AS, Mike Johnson, yang menyebut China sebagai “lawan sejajar” Amerika Serikat. Dalam wawancara dengan CNBC, Johnson menuduh China melakukan pencurian kekayaan intelektual dan mengabaikan kesepakatan perdagangan internasional. “Bukan kesalahan Amerika Serikat jika hubungan ini tegang. Itu kesalahan China,” tegasnya.

Langkah larangan chip Nvidia ini menegaskan bahwa hubungan teknologi antara kedua negara masih jauh dari kata damai. AS terus berupaya membatasi ekspor chip canggih ke China dengan alasan keamanan nasional, sementara Beijing mempercepat pembangunan industri semikonduktor domestiknya untuk mengurangi ketergantungan pada produk luar negeri.

Keputusan terbaru ini menunjukkan bahwa persaingan geopolitik dalam penguasaan teknologi kecerdasan buatan dan semikonduktor semakin dalam, dan kemungkinan besar akan terus berlanjut tanpa penyelesaian dalam waktu dekat.