JAKARTA - Pemerintah Brasil memberikan waktu hingga Senin 13 Januari untuk Meta guna menjelaskan perubahan pada program pengecekan faktanya. Hal ini dikatakan, Jaksa Agung Brasil Jorge Messias pada Jumat, 10 Januari.
Langkah ini diambil setelah perusahaan media sosial tersebut membatalkan program pengecekan fakta di AS dan mengurangi pembatasan diskusi mengenai topik-topik seperti imigrasi dan identitas gender. Tidak segera jelas apa yang akan terjadi setelah batas waktu tersebut berakhir.
“Saya ingin menyatakan kekhawatiran besar pemerintah Brasil terhadap kebijakan yang diadopsi oleh perusahaan Meta, yang bagaikan bendera angin bandara, selalu berubah-ubah tergantung arah angin,” kata Messias, jaksa utama pemerintah, kepada wartawan di Brasilia. “Masyarakat Brasil tidak akan dibiarkan begitu saja oleh kebijakan seperti ini,” tambah Messias.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Ahli Bagikan Tips untuk Tetap Aman dari Phishing Canggih yang Didukung AI
12 Januari 2025, 15:18 -
| TEKNOLOGI
Kritisi Nilai dan Kebijakan, Lebih dari 60 Universitas Jerman Tinggalkan Platform X
12 Januari 2025, 11:39 -
| TEKNOLOGI
Tim Robotika Kembali, OpenAI Rekrut Insinyur untuk Kembangkan Robot Canggih
12 Januari 2025, 11:34 -
| TEKNOLOGI
POCO X7 Series Sudah Dirilis Global, Siap Hadir di Indonesia Harga Mulai 4 Jutaan
12 Januari 2025, 09:27
Pada Kamis, 9 Januari, Presiden Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, mengatakan perubahan tersebut adalah "sangat serius" dan mengumumkan bahwa ia harus membahas topik ini lebih lanjut.
Meta belum memberikan komentar segera atas permintaan untuk memberikan tanggapan. Dalam pengumuman yang dibuat pada hari Selasa, 7 Januari CEO MNeta, Mark Zuckerberg, mengutip "terlalu banyak kesalahan dan terlalu banyak penyensoran". Seorang juru bicara mengatakan bahwa untuk saat ini, Meta merencanakan perubahan ini hanya untuk pasar AS.
