Anggota Kongres AS Desak Apple dan Google Bersiap Hapus TikTok dari App Store pada 19 Januari

JAKARTA – Ketua dan anggota teratas Demokrat dari komite Dewan Perwakilan Rakyat AS tentang China pada Jumat 13 Desember  mendesak CEO Google (induk Alphabet) dan Apple untuk bersiap menghapus TikTok dari toko aplikasi mereka di AS pada 19 Januari.

Langkah ini muncul setelah pekan lalu, pengadilan banding federal AS menguatkan undang-undang yang mewajibkan ByteDance, perusahaan asal China, untuk melepaskan kepemilikan TikTok di Amerika Serikat atau menghadapi larangan.

Anggota Kongres John Moolenaar, seorang Republikan sekaligus ketua komite, dan anggota Demokrat Raja Krishnamoorthi mendesak CEO TikTok, Shou Zi Chew, untuk segera menjual aplikasi video pendek yang digunakan oleh 170 juta warga Amerika itu.

"Congress telah bertindak tegas untuk mempertahankan keamanan nasional Amerika Serikat dan melindungi pengguna TikTok dari Partai Komunis China. Kami mendesak TikTok untuk segera melaksanakan divestasi yang memenuhi syarat," tulis para legislator tersebut.

Potensi Dampak Larangan

Pada Senin 9 Desember, ByteDance dan TikTok mengajukan permohonan darurat untuk menunda undang-undang tersebut sambil menunggu peninjauan oleh Mahkamah Agung AS.

Departemen Kehakiman (DOJ) menyatakan pada Rabu 11 Desember bahwa meskipun larangan berlaku pada 19 Januari, pengguna yang telah mengunduh TikTok masih dapat terus menggunakannya. Namun, larangan tersebut mencakup dukungan teknis yang akhirnya akan membuat aplikasi menjadi tidak dapat digunakan.

TikTok pada Kamis 12 Desember memperingatkan bahwa undang-undang tersebut, tanpa perintah pengadilan, akan menghapus aplikasi dari toko aplikasi pada 19 Januari dan membuatnya tidak tersedia bagi setengah populasi negara yang belum menggunakan aplikasi tersebut. "Menghentikan layanan pendukung akan melumpuhkan platform di Amerika Serikat dan membuatnya benar-benar tidak dapat digunakan," tambah TikTok.

Pernyataan dari Pihak Terkait

Sementara itu, ByteDance dan TikTok mencatat bahwa Presiden terpilih Donald Trump telah berjanji untuk mencegah larangan TikTok. Namun, Senator Republikan Josh Hawley mengatakan bahwa undang-undang ini tidak memberikan celah.

"Undang-undang ini sudah jelas," kata Hawley. "Masalah utama adalah TikTok berada di bawah pengawasan Beijing, dan itu adalah masalah besar."