Larangan Media Sosial untuk Anak di Bawah 16 Tahun di Australia Picu Pro-Kontra

JAKARTA – Pemerintah Australia secara resmi melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun menggunakan media sosial, langkah yang disebut sebagai regulasi terdepan di dunia. Meskipun mendapat pujian dari sebagian masyarakat, kebijakan ini juga menuai kritik keras dari raksasa teknologi seperti TikTok, yang memperingatkan bahwa larangan tersebut bisa mendorong anak-anak ke "sudut gelap internet".

Undang-undang yang disahkan pada Kamis malam itu memaksa platform seperti Instagram, Facebook milik Meta, dan TikTok untuk memblokir akses anak-anak di bawah 16 tahun. Perusahaan yang melanggar aturan ini akan dikenai denda hingga 49,5 juta dolar Australia (sekitar Rp510 miliar). Uji coba metode penegakan aturan akan dimulai pada Januari 2025, dan larangan akan berlaku penuh setahun kemudian.

Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial terhadap kesehatan fisik dan mental, terutama bagi anak perempuan yang rentan terhadap konten tentang citra tubuh dan anak laki-laki terhadap konten misoginis.

"Platform harus bertanggung jawab secara sosial untuk memastikan keselamatan anak-anak menjadi prioritas," ujar Albanese.

Respon Beragam dari Masyarakat

Masyarakat Australia memberikan tanggapan yang beragam. Francesca Sambas, warga Sydney, mendukung kebijakan tersebut dengan alasan bahwa media sosial sering tidak aman bagi anak-anak.

Namun, kritik datang dari warga seperti Shon Klose yang merasa pemerintah telah "mengabaikan demokrasi". “Bagaimana mungkin pemerintah membuat aturan ini dan memaksakannya kepada rakyat?” ujar Klose.

Kekhawatiran Raksasa Teknologi

Perwakilan TikTok mengkritik proses pengesahan yang dianggap terburu-buru dan mengabaikan saran dari pakar kesehatan mental dan keamanan online.

“Kami kecewa pemerintah Australia mengabaikan masukan dari banyak ahli yang menentang larangan ini,” kata juru bicara TikTok.

Elon Musk, pemilik X (sebelumnya Twitter), menyebut kebijakan ini sebagai upaya terselubung untuk mengendalikan akses internet di Australia.

Tantangan Implementasi

Albanese mengakui tantangan dalam implementasi larangan ini, namun menegaskan bahwa pendekatan ini adalah langkah yang benar, serupa dengan larangan alkohol bagi remaja di bawah 18 tahun yang tetap efektif meski tidak sempurna.

Dengan langkah ini, Australia memperkuat posisinya sebagai negara yang tegas terhadap perusahaan teknologi, setelah sebelumnya memaksa platform membayar royalti kepada media lokal dan mengancam mereka dengan denda jika gagal menangani penipuan online.