Kominfo dan BSSN Telusuri Kebenaran Dugaan Kebocoran Data PNS dan PPPK

JAKARTA - Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan bahwa Kementerian Kominfo sedang menelusuri dugaan kebocoran data yang menimpa 4.759.218 data Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di BreachForums.

Lebih lanjut, Nezar juga mengatakan mereka aktif bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait penelusuran kebenaran tentang kebocoran data yang dijual seharga 10.000 dolar AS (Rp160 juta) tersebut.

"Lagi ditelusuri. Lagi bekerja sama dengan BSSN. Karena ada banyak informasi-informasi yang menyebutkan soal kebocoran data ini ya," kata Nezar kepada media usai pembukaan Indonesia Internet Expo and Summu 2024 pada Senin, 12 Agustus di Jakarta.

Karena menurutnya, "kadang-kadang data yang bocor itu bukan data yang, seperti yang diklaim oleh pelakunya di dark web itu. Makanya kita telusuri."

Sementara itu, dugaan kebocoran data PNS dan PPPK ini ditemukan pada Sabtu, 10 Agustus. Di mana perusahaan penyedia keamanan siber FalconFeeds.io membagikan kabar tersebut dalam postingannya di X.

Data yang bocor itu mencakup nama lengkap, tempat tanggal lahir, gelar, tanggal CPNS, tanggal PNS, NIP, Nomor SK CPNS, Nomor SK PNS, golongan, jabatan, Instansi, alamat, nomor identitas, nomor HP, alamat email, Pendidikan, Jurusan, dan juga tahun lulus.

Kendati demikian, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha mengaku telah melakukan verifikasi secara random pada 13 ASN yang namanya tercantum dalam sampel data tersebut melalui whatsapp. Dan mengatakan bahwa data tersebut adalah valid, meskipun ada yang menginformasikan tentang adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP & NIK.

Untuk itu, Pratama menekankan agar pemerintah segera membentuk Badan Pelindungan Data Pribadi, sehingga bisa diambil tindakan serta memberikan sanksi kepada PSE yang mengalami insiden kebocoran data.