Pemerintah Targetkan 18 Layanan Publik Bisa Pulih pada Akhir Juni

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menargetkan 18 layanan publik yang terdampak ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 bisa pulih pada akhir Juni. 

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Kominfo Usman Kansong pada Rabu, 26 Juni di kantor Kominfo, Jakarta. 

“Kami berharap setiap hari bertambah tenant-tenant dan Kementerian serta Lembaga yang layanannya pulih, akhir bulan ini kami targetkan 18 tenant sudah recovery,” ucap Usman. 

Hingga saat ini, sudah ada lima layanan publik yang kembali beroperasi di antaranya layanan imigrasi, layanan LKPP bernama Sikap, layanan perizinan even dari Kemenkomarves, layanan ASN Digital Kota Kediri, dan juga layanan SiHalal.

Kendati demikian, target pemulihan layanan ke 18 instansi itu merupakan target jangka pendek, sambil menunggu proses penyelidikan forensik digital oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

“Kita ada jangka pendek, itu target jangka pendek. Jangka panjang itu kita belum tahu. Tapi yang kita ingin ya secepat-cepatnya begitu loh. Makin cepat makin baik,” pungkas Usman. 

Kabarnya, tidak hanya Indonesia yang menjadi target serangan ransomware, karena sistem The Federal Reserve (The Fed), bank sentral Amerika Serikat juga berhasil dibobol oleh grup ransomware Lockbit 3.0.

Karena masalah ransomware ini telah menjadi masalah global, Usman mengatakan bahwa pemerintahan Indonesia belum ada koordinasi dengan negara lain dalam kasus ransomware ini. 

“Iya The Fed sudah kena, nggak tahu saya (komunikasi global), kita belum ada koordinasi. Memang kan sekarang lagi musim jadinya ya, biasanya ada musim serangan. Nggak tahu saya,” ucapnya.