Undang-Undang ELVIS: Tennessee Lindungi Seniman dari Kecerdasan Buatan

JAKARTA - Gubernur Tennessee, Bill Lee, menandatangani undang-undang baru pada Kamis 21 Maret yang bertujuan untuk melindungi para seniman, terutama musisi, dari penggunaan yang tidak sah oleh kecerdasan buatan. Undang-undang tersebut diberi nama "ELVIS Act," yang merupakan singkatan dari Ensuring Likeness Voice and Image Security Act.

Ketika teknologi kecerdasan buatan semakin berkembang, terutama dalam pembuatan musik, muncul kekhawatiran tentang penyalahgunaan karya seni dan identitas para seniman. Undang-undang baru ini menjadi respons terhadap perkembangan tersebut, dengan memperbarui undang-undang perlindungan hak pribadi di Tennessee untuk mencakup proteksi terhadap suara dan gambar dari penggunaan yang tidak sah oleh kecerdasan buatan.

Sebelumnya, undang-undang di Tennessee melindungi nama, gambar, dan kemiripan, namun tidak secara khusus mengatasi model-model kecerdasan buatan generatif yang dapat menghasilkan karya palsu dengan suara dan gambar seseorang tanpa izin. Dengan demikian, ELVIS Act memperkuat perlindungan terhadap seniman di era di mana teknologi semakin canggih.

Industri musik Tennessee, yang merupakan salah satu aset penting bagi negara bagian tersebut, memberikan dukungan terhadap langkah ini. Menurut kantor gubernur, industri musik Tennessee memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian negara bagian dengan menyediakan lebih dari 61.617 pekerjaan dan menyumbang sekitar 5,8 miliar dolar AS (Rp91 triliun) terhadap produk domestik bruto. Undang-undang ini diharapkan akan membantu menjaga integritas dan hak seniman di tengah perkembangan teknologi yang cepat.

Selain itu, ELVIS Act juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas tentang dampak teknologi kecerdasan buatan. Meskipun teknologi ini membawa kemajuan yang signifikan, ada kekhawatiran bahwa penggunaannya dapat disalahgunakan untuk tujuan yang tidak etis, termasuk penipuan dan pelanggaran hak kekayaan intelektual.

Dalam konteks politik yang lebih luas, pembahasan tentang regulasi kecerdasan buatan juga sedang berlangsung di tingkat nasional. Pemerintahan Presiden AS, Joe Biden, mendesak para pembuat kebijakan untuk mengambil tindakan, namun hingga saat ini, progress di Kongres AS masih terhambat oleh polarisasi antara partai-partai politik.