Inggris Paksa Raksasa Media Sosial Berbuat Lebih Banyak  untuk Cegah Penipuan Online

JAKARTA – Otoritas Inggris mengatakan pada Selasa, 8 Maret bahwa mereka akan memaksa Google, Facebook, Twitter dan platform online lainnya untuk mencegah iklan penipuan berbayar. Ini dilakukan  setelah adanya tuntutan dari regulator dan kelompok konsumen agar dilakukan tindakan keras yang lebih kuat terhadap setiap upaya penipuan.

Pemerintah mengatakan rancangan undang-undangnya tentang pencegahan bahaya online akan mencakup persyaratan bagi platform besar untuk meningkatkan perlindungan pengguna dari penjahat yang menyamar sebagai selebritas atau perusahaan tertentu, untuk mencuri data pribadi, menjajakan investasi keuangan yang tidak aman, atau membobol rekening bank.

Regulator komunikasi Ofcom akan memeriksa apakah platform telah menerapkan sistem untuk mencegah dan menghapus iklan palsu. Pengawas dapat memblokir layanan atau mengeluarkan denda hingga 18 juta pound (Rp 344 miliar) atau 10% dari omset tahunan mereka.

"Perubahan pada RUU Keamanan Online yang akan datang ini akan membantu menghentikan penipu yang menipu orang-orang dari uang yang diperoleh dengan susah payah, menggunakan iklan online palsu," kata Menteri Kebudayaan Inggris,  Nadine Dorries dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.

Penipuan online dari iklan di Google, Facebook, Twitter  dan media sosial lainnya telah menjamur karena semakin banyak orang yang online selama penguncian akibat pandemi untuk memerangi COVID-19.

Rekor di Inggris, dilaporkan sebesar 754 juta pound (Rp 14,1 triliun)  telah dicuri dalam enam bulan pertama tahun 2021 dalam penipuan perbankan. Menurut data dari UK Finance , jumlah ini naik hampir sepertiga dari periode yang sama pada tahun 2020.

Menanggapi tekanan dari Financial Conduct Authority (FCA), beberapa layanan online kini membatasi iklan produk keuangan untuk perusahaan yang diatur oleh FCA, yang menyerukan adanya pengawasan yang lebih kuat.

"Ini bisa membuat perbedaan besar untuk membendung gelombang iklan palsu dan penipuan di media sosial dan mesin pencari yang menyebabkan kerugian finansial dan emosional yang menghancurkan bagi korban yang tidak bersalah," kata Anabel Hoult, kepala eksekutif kelompok kampanye konsumen Which?

Pemerintah Inggris menyatakan bahwa pihaknya juga meluncurkan konsultasi publik tentang pengetatan aturan untuk industri periklanan online, baik dengan memperkuat pendekatan pengaturan mandiri yang berlaku saat ini, atau dengan membuat pengawas baru.

Iklan yang berbahaya atau menyesatkan, seperti yang mempromosikan citra tubuh negatif, dan iklan untuk kegiatan ilegal seperti penjualan senjata dapat menghadapi aturan dan sanksi yang lebih keras.

Pemerintah Inggris juga menyebut Influencer yang gagal menyatakan bahwa mereka dibayar untuk mempromosikan produk di media sosial juga dapat dikenakan hukuman yang lebih berat.