Ini yang Bikin Menperin Ngotot Perjuangkan Insentif Otomotif di 2026

JAKARTA - Dinamika kebijakan industri otomotif kembali "memanas" setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyebut tidak ada rencana pemberian insentif untuk sektor otomotif pada tahun depan. Di sisi lain, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) justru menilai insentif sangat dibutuhkan demi menjaga nafas industri yang sedang tertekan.

Kemenperin menyatakan kondisi industri otomotif saat ini tidak baik-baik saja. Insentif dinilai penting untuk mempertahankan utilisasi produksi, menjaga investasi, melindungi pekerja dari ancaman PHK, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri yang kini menghadapi persaingan ketat.

Situasi pasar memang menggambarkan tren pelemahan. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil wholesales pada Januari–Oktober 2025 hanya mencapai 634.844 unit, turun 10,6 persen dibanding periode yang sama tahun lalu sebanyak 711.064 unit.

Penjualan retail pun tidak lebih baik, merosot 9,6 persen menjadi 660.659 unit dari sebelumnya 731.113 unit. Data Ditjen ILMATE mencatat, output kendaraan nasional turun menjadi 957.293 unit dari 996.741 unit pada 2024.

Tekanan pada permintaan dinilai membuat rantai industri otomotif, mulai dari pabrik kendaraan hingga pemasok komponen ikut merasakan imbasnya. Melihat kondisi tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pihaknya akan memperjuangkan hadirnya insentif bagi industri otomotif di 2026.

"Sektor ini merupakan sektor yang sangat penting, terlalu penting untuk kita abaikan, tidak mungkin kita abaikan. Forward, backward linkage yang luar biasa besar, penyerapan tenaga kerjanya juga luar biasa besar, nilai tambah untuk ekonominya juga luar biasa besar. Dan oleh sebab itu, kami akan tetap mengusulkan insentif atau stimulus kepada pemerintah untuk sektor otomotif," kata Agus pada wartawan, dikutip Rabu, 3 Desember.

Agus menegaskan kondisi industri sedang tidak baik, daya beli membuat penjualan kendaraan menurun, yang secara otomatis menekan produksi di pabrik. Jika tidak segera ditangani, hal ini berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan investasi baru, hingga mengancam keberlanjutan jutaan pekerja yang bergantung pada industri otomotif dan komponen.

"Oleh sebab itu, merupakan tanggung jawab kami. Hal yang salah kalau kami tidak perjuangkan," tegas Agus.

Kemenperin berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan urgensi insentif ini, mengingat sektor otomotif masih menjadi penggerak penting ekonomi nasional, mulai dari kontribusi pada manufaktur hingga rantai pasok yang menghidupi ribuan industri kecil dan menengah.