Pembangunan berkelanjutan, seperti gelombang yang merambah agenda global, memunculkan sejumlah pertanyaan dan tantangan. Dalam debat cawapres minggu malam, soal pembangunan berkelanjutan juga sempat disinggung. Di era di mana pembangunan sering diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi belaka, apakah masyarakat dan pemerintahan telah sungguh-sungguh memahami hakiki dari pembangunan berkelanjutan?
Untuk memahami dasar pembangunan berkelanjutan, mari kita pandang definisi dasarnya menurut PBB: pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Tetapi, sejauh mana pemahaman ini tercermin dalam kebijakan dan praktik di Indonesia?
Salah satu tantangan yang timbul adalah integrasi konsep pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan nasional. Meskipun banyak negara, termasuk Indonesia, mengadopsi Agenda 2030 PBB dengan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) sebagai panduan, pertanyaannya sekarang sejauh mana implementasinya? Laporan Bappenas menunjukkan kemajuan, tapi ketidaksetaraan yang signifikan masih terlihat di antara target yang harus dicapai.
Harus diingat bahwa pembangunan berkelanjutan tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Swasta memiliki peran kunci dalam menciptakan dampak positif. Sebagai contoh, program CSR yang fokus pada aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi bisa dianggap sebagai langkah awal yang baik. Tapi, apakah sudah saatnya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program CSR?
Penting juga untuk tidak mengabaikan peran perguruan tinggi dan lembaga riset. Mereka memiliki tanggung jawab sebagai agen perubahan melalui penelitian dan edukasi. Keberlanjutan tidak hanya tentang ekologi dan sosial, melainkan juga melibatkan dimensi ekonomi.
Namun, pertanyaannya, apakah pemahaman kita tentang pembangunan berkelanjutan sudah cukup mendalam? Dalam buku "Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan" yang disusun oleh tim lintas kementerian, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai usaha mengelola sumber daya dan lingkungan secara bijak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan ekonomi.
Baca juga:
Kesuksesan pembangunan berkelanjutan tak dapat dipisahkan dari partisipasi aktif masyarakat. Masyarakat memiliki peran kunci dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari pemangku kebijakan. Inisiatif seperti SDGs di Indonesia mengajak masyarakat untuk turut serta mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Namun, pertanyaannya, apakah masyarakat telah memahami perannya dengan memadai?
Dari beberapa perspektif yang disajikan, terlihat bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar retorika. Perlu adanya tindakan nyata dan keterlibatan semua pihak. Meskipun prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan sangat baik, tapi apakah penerapannya sudah mencapai tahap yang diharapkan?
Maka, kita perlu melihat pembangunan berkelanjutan seperti investasi jangka panjang. Investasi ini tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, tetapi untuk mewariskan dunia yang lebih baik kepada generasi mendatang. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang sesungguhnya.
Terkadang, seperti menyusuri lorong waktu, kita harus bertanya pada diri sendiri, "Apakah pilihan dan tindakan kita saat ini akan membawa dampak positif dalam jangka panjang?" Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, jawaban atas pertanyaan itu mungkin menjadi penentu arah peradaban kita ke depan.