PB PON 2024 Limpahkan Masalah Konsumsi ke Vendor dan Volunteer

JAKARTA – Masalah konsumsi tengah menjadi soroton di Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara 2024.

Persoalan konsumsi terbilang paling pelik ketimbang isu venue PON 2024. Tiga persoalan utama adalah temuan makan basi, keterlambatan distribusi, dan menu yang tidak sesuai dengan standar.

Kepala Bidang Konsumsi Panitia Besar PON (PB PON), Dedi Jaminsyah Putra, mengklaim bahwa mereka berhasil mengindentifikasi beberapa hal yang menjadi biang kerok masalah konsumsi dan telah mengambil langkah mitigasi.

Dia menyebut masalah konsumsi yang terjadi merupakan kesalahan pihak vendor yang sudah menjalin kontrak denan PB PON. Tak hanya itu, volunteer alias relawan juga ikut terseret dalam masalah tersebut.

"Masalah makanan basi, kami sudah membuat teguran keras, surat peringatan, dan surat tegas bermaterai dengan pemutusan kontrak (kepada pihak vendor) kalau terjadi kelalaian lagi," kata Dedi dalam konferensi pers pada Sabtu, 14 September 2024.

Selain memberikan teguran, Dedi lebih lanjut menyebut pihak PB PON menjalankan inspeksi langsung ke dapur vendor penyedia makan dan minuman bersama tenaga ahli. Langkah ini untuk memastikan semua makan yang tersedia sudah harus sesuai standar.

Mereka juga mengingatkan agar dalam pendistribusian, vendor dituntut sebisa mungkin mengantisipasi berbagai kemungkinan, seperti cuaca dan kemacetan agar makanan bisa sampai tepat waktu.

Semua relawan di lapangan juga diberikan peringatan agar tidak terlambat datang di lapangan sehingga makan yang sudah tersedia bisa segera langsung dibagikan.

"Mereka adalah penanggung jawab makan di lapangan. Kadang makanan sudah datang, mereka belum datang. Padahal, mereka ada honor Rp150 per hari," kata dia.

Hal penting lain yang menjadi catatan adalah petugas-petugas di lapangan juga perlu punya data aktual terkait berapa porsi makanan yang dibutukan oleh atlet, ofisial, dan lain-lainnya agar mereka mendapat jatah yang merata.

Dedi meminta agar semua yang bertugas di lapangan tidak boleh lengah dan lalai dalam melakukan pendataan jumlah orderan yang dibutukan sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik.

"Kemudian jumlah orderan yang tidak tetap dari setiap bidang dan panitia pelaksana. Jadi, tidak tetap angkanya. Solusinya, kami komunikasi aktif dengan setiap cabor dan panitia pelaksana untuk mengantisipasi kekurangan pendistribusian makanan," ujar Dedi.

Sebelumnya, Menpora Dito Ariotedjo juga langsung turun tangan mengatasi masalah konsumsi. Padahal, penyelenggaraan PON 2024 menjadi tanggung jawab KONI, Pemerintah Daerah, dan PB PON.

Dia menegaskan dalam rapat anggaran bersama Komisi X DPR RI pada 12 September 2024, bahwa masalah konsumsi sudah dievaluasi dan diatasi.

"Saat ini saya bisa pastikan, pembukaan hari Senin (9 September 2024), Minggu malam kami evaluasi dan pastikan berubah semua di Aceh. Kalau di Sumut belum ada laporan masalah konsumsi karena rata-rata di Aceh masalahnya."

"Terkait adanya ramai-ramai masalah penyelenggaraan PON 2024, seperti diketahui PON merupakan tanggung jawab sepenuhnya KONI dan daerah tuan rumah."

"Tuan rumah menjabat Ketua Umum PB PON. Karena ini tusi (tugas dan fungsi) olahraga, saya sebagai Menpora bertanggung jawab membina olahraga, terdepan menjadi penanggung jawab. Saya tidak mau menyalahkan daerah atau pusat."

"Sehari sebelum pembukaan, saya evaluasi. Sudah terlihat ada masalah, khususnya konsumsi. Sehari sebelum pembukaan, sudah ada pertandingan yang digelar beberapa hari sebelumnya."

"Hal itu menjadi catatan kami. Saat kami ke sana, cek langsung, makanan tidak layak dan tidak sesuai. Kami cek ternyata tanggung jawab daerah."

"Aceh langsung menanggapi dengan cepat malam itu juga, mulai dari Gubernur, KONI, hingga PB PON langsung rapat evaluasi," tutur Dito Ariotedjo pekan lalu.

Berbeda dengan pernyataan Kepala Bidang Konsumsi Panitia Besar PON Dedi Jaminsyah Putra, Dito menyebut permasalahan konsumsi PON 2024 di Aceh tidak pernah dipikirkan oleh tuan rumah sebelumnya.

Pasalnya, Aceh sangat kental dengan kultur lokal yang berhenti bekerja di jam-jam tertentu, terutama saat azan maghrib.

Karena itu, Dito menegaskan PB PON 2024 harus memahami kultur tersebut dan mencari solusi agar masalah konsumsi tak berulang.

"Hal-hal minor langsung diubah pelayanannya. Saya menyampaikan kepada publik yang lumayan resah, jika ada laporan atau keluhan dari masyarakat, pendukung, atlet, atau ofisial, bisa langsung ke saya atau Kemenpora. Kami akan tindak lanjuti."

"Realitasnya di lapangan, penyediaan warung makan atau dapur lebih sedikit di Aceh. Jam kerja di Aceh berbeda dengan masyarakat di daerah lainnya."

"Setiap azan harus berhenti (bekerja), khususnya maghrib. Dari situ muncul keluhan terkait jadwal pengiriman (konsumsi)."

"Bagaimanapun kultur dan kebutuhan harus cari solusinya. Makanan relatif bermasalah di Aceh," tutur Dito lagi.

PON Aceh-Sumut 2024 berlangsung sejak 9 September 2024 dan akan berakhir pada 20 September 2024. Acara tahun ini diikuti oleh sekitar 5.636 atlet dan 2.752 ofisial.

Atlet-atlet tersebut berkompetisi dalam 33 cabang olahraga dengan 42 disiplin dan 510 nomor pertandingan. Pada saat ini DKI Jakarta masih memuncaki klasemen sementara medali.