Tanggapi Tuduhan Korupsi, Penggunaan Dana PON 2024 Akan Diaudit

JAKARTA - Isu korupsi dalam penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024 merebak. Menpora Dito Ariotedjo langsung merespons tuduhan tersebut dengan permintaan audit dana PON 2024.

Permintaan audit itu bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana publik serta menjaga integritas penyelenggaraan PON 2024.

"Pernyataan saya adalah respon terhadap tuduhan yang berkembang secara cepat setelah PON 2024 baru saja dimulai. Beberapa pihak langsung menuduh adanya korupsi tanpa bukti yang cukup," ujar Menpora.

"Isu penyelewengan dana atau korupsi dalam penyelenggaraan PON 2024 tidak dapat diterima."

"Setelah pembukaan PON 2024, saya melihat beberapa foto dan video yang tersebar di media sosial, tetapi itu hanya contoh kasus kecil."

"Saya minta kepada semua pihak untuk melihat keseluruhan pelaksanaan, bukan hanya satu atau dua contoh."

"Kami memiliki dua Satgas (satuan tugas) yang bertugas mengawasi seluruh proses, dari pengambilan keputusan hingga implementasinya di lapangan."

"Semua berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Transparansi adalah prioritas kami," tutur Menpora pada Jumat, 13 September 2024.

Menpora lebih lanjut menuturkan bahwa sejak awal Pemerintah telah membentuk Satgas Tata Kelola yang melibatkan Bareskrim dan Jamintel Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan anggaran PON XXI 2024 secara ketat.

Pembentukan Satgas itu merupakan mandat dari Keputusan Presiden Nomor 24 tahun 2024. Satgas tersebut berperan aktif dalam setiap tahap pelaksanaan PON, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Dengan adanya pengawasan berlapis ini, setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum kuat.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa seluruh proses pengawasan sudah berjalan dan diawasi oleh pihak berwenang sehingga tuduhan penyelewengan atau korupsi tidak memiliki dasar yang kuat," kata Dito lagi.

Sementara itu, Menpora menekankan bahwa audit tersebut bukan untuk memberikan tekanan kepada pihak penyelenggara PON 2024, melainkan memperkuat kinerja seluruh pihak yang terlibat.

Selain itu, audit akan memberikan rasa tenang kepada semua pihak setelah PON 2024 selesai.

"Pemberitaan ini bisa menjadi dorongan positif, membuat semua pihak, dari pemerintah pusat hingga daerah, lebih waspada dan sigap."

"Ini adalah acara besar dengan anggaran besar sehingga perlu pertanggungjawaban yang besar pula."

"Kami ingin memastikan bahwa setelah PON usai, semua pihak yang telah bekerja keras dapat merasa tenang karena semua proses diaudit secara transparan dan akuntabel," ujarnya.