Terungkap! Pemerintah Ajukan Syarat ke FIFA Terkait Keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20, tapi Ditolak

JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Muhadjir Effendy mengungkapkan, Pemerintah Indonesia mengajukan sejumlah syarat ke FIFA terkait keikutsertaan tim Israel pada Piala Dunia U-20 2023.

Muhadjir menilai, FIFA tak bisa menerima persyaratan itu. Menurut Muhadjir, sejumlah syarat dari Pemerintah Indonesia itu sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

"Ketika ada negara yang timnya kita indikasikan masuk kategori itu, maka harus ada prasyarat-prasyarat khusus, dan itulah yang kita ajukan ke FIFA dan kelihatannya tidak ada titik temu," jelas Muhadjir di Lingkungan Istana Kepresidenan, Senin, 27 Maret.

Namun, dia enggan membeberkan apa persyaratan yang diminta Pemerintah Indonesia ke FIFA.

"Syaratnya adalah, tidak perlu saya sampaikan kepada teman-teman (wartawan)," ungkap Muhadjir, seperti dikutip dari Antara.

Dia kemudian menyebut pemerintah berpegangan kepada UUD 1945 dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20.

"Pokoknya yang kita pegang itu adalah bukan soal kebijakan tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi, dan konstitusi kita itu di dalam Undang-undang Dasar, preambule alinea pertama itu (menyebutkan) 'Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan', itu yang menjadi faktor kita pegang," kata Muhadjir.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) itu kemudian menegaskan, pemerintah tidak keberatan bila tim Israel ikut serta dalam Piala Dunia U-20. Namun harus berdasarkan syarat tertentu sehingga tidak melanggar UUD 1945.

"Artinya bagaimana kalau seandainya tim Israel itu hadir juga ikut bergabung, itu betul-betul tidak melanggar konstitusi pemerintah kita, bukan berarti kita menolak kehadiran dia, dan untuk itu kita sudah mengajukan beberapa kondisi kepada FIFA. Dia (Timnas Israel) boleh asal gini, gini, gini," tutur Muhadjir.

Artinya, papar dia, bila tim Israel hadir tidak otomatis melanggar konstitusi RI jika memenuhi sejumlah syarat yang diajukan pemerintah. "Selama ini sudah ada delegasi Israel yang hadir di dalam pertemuan-pertemuan internasional kita," ungkap Muhadjir.