Kepala BNPB Beri Lampu Hijau Soal Penerapan Karantina Gelembung Pelaku Olahraga

JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto sudah memberi lampu hijau terkait penerapan karantina dengan sistem gelembung untuk pelaku olahraga yang datang dari luar negeri.

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan bahwa hal itu disampaikan Kelapa BNPB dalam rapat terbatas kabinet dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin pada Senin, 24 Januari. 

”Akan diberlakukan sama seperti Kejuaraan Bulu Tangkis pada akhir tahun kemarin di Bali. Jadi sistemnya adalah sistem gelembung (bubble),” kata Amali dalam keterangan yang diterima.

Tahun ini Indonesia memiliki agenda olahraga yang padat. Di acara tunggal ada Piala Davis, MotoGP, IESF 14th Esports World Championships, salah satu seri Piala Dunia Panjat Tebing, serta Indonesia Master dan Indonesia Open.

Selain itu, Indonesia juga rencananya mengikuti lima agenda pada multi cabang, yakni SEA Games Hanoi (12-23 Mei), Children of Asia (27 Juli-8 Agustus), Islamic Solidarity Games Konya (9-18 Agustus), Asian Games Hangzhou (10-25 September), serta Asian Youth Games Shantou (20-28 Desember). 

Banyaknya agenda membuat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) mengajukan usulan diskresi karantina untuk pelaku olahraga yang datang dari luar negeri ke pemerintah. Diskresi yang dimaksud adalah memberikan kewenangan karantina ke atlet dengan sistem yang berbeda. 

Usulan tersebut sekarang mendapat lampu hijau dari pemerintah. Dalam prosesnya, Menpora dan pihak terkait akan terus berkomunikasi dengan pemerintah perihal sistem karantina dengan sistem berbeda bagi pelaku olahraga tersebut.

”Tapi pada prinsipnya pemberlakuan karantina itu dengan sistem bubble itu yang disampaikan oleh kepala BNPB. Nanti secara teknis kami akan berkomunikasi dengan BNPB. Mudahan kita tetap menjadi tuan rumah,” ujar Amali.

Usulan terkait pengecualian karantina bagi pelaku olahraga ini awalnya dipicu oleh isu batalnya MotoGP Mandalika 2022. 

Rumor itu mencuat ke publik setelah CEO Dorna Carmelo Ezpeleta, selaku pengelola MotoGP, angkat bicara terkait kebijakan karantina masing-masing negara yang menjadi tuan rumah ajang bergengsi tersebut.

Dalam pernyataannya, Ezpeleta mengatakan bahwa balapan akan batal digelar di negara yang mengharuskan karantina panjang bagi tim balap. Dengan demikian, jika Indonesia tidak memberi pengecualian karantina terhadap pelaku olahraga maka besar kemungkinan MotoGP di Indonesia bisa batal digelar.