Kisah Jokowi Tak Naikkan Tarif TransJakarta Jadi Rp5.000

JAKARTA - Rencana pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan harga BBM bikin pusing seisi Indonesia. Efek kenaikan harga BBM itu dikecam banyak pihak. Stabilitas daerah jadi terganggu. Ambil contoh pemerintah DKI Jakarta.

Joko Widodo dihadapkan dengan dilema besar imbas naiknya harga BBM. Tarif transportasi andalan warga Jakarta, TransJakarta terancam naik dari Rp3.500 jadi Rp5.000. Opsi kenaikkan harus diambil, jika tidak pemerintah DKI Jakarta merugi. Namun, Jokowi memilih tak naikkan tarif dan menanggung rugi.

Tiada yang meragukan efek negatif kenaikan harga BBM buat rakyat sengsara. Semuanya karena harga barang/jasa ikutan naik pula. Kondisi itu disadari pula oleh Presiden SBY pada 2013. Ia lagi-lagi dihadapkan dengan realita mengambil kebijakan tak populer menaikkan harga BBM.

Kondisi itu karena APBN Indonesia bisa bengkak di tahun mendatang. Pemerintah tak bisa banyak memberikan subsidi BBM. Apalagi, subsidi yang diberikan sering kali tak tetap sasaran. Wacana kenaikkan BBM oleh SBY dikritik habis-habisan.

SBY dianggap tak peduli nasib rakyat. Perkara itu bisa bikin rakyat kian sengsara. SBY pun menjawab Kritik dan kecaman. Ia mencoba menenangkan rakyat yang marah. SBY meminta kepada para pengkritiknya untuk bijak dan segera memahami situasi.

SBY mengaku tiada orang dalam pemerintahannya yang senang dengan rencana kenaikkan. Namun, karena opsi kenaikkan BBM dianggap jadi juru selamat ekonomi, maka SBY memilih untuk tak disukai.

Ia juga meminta kepada mereka yang mengkritik jangan mempolitisasi isu kenaikan BBM untuk kepentingan segelintir pihak yang akan berlaga pada Pemilu 2014. SBY meminta kepentingan politik praktis ditinggali. Semuanya supaya ekonomi Indonesia bisa stabil.

SBY lalu berkali-kali meyakinkan bahwa kebijakannya tak lain demi kepentingan rakyat Indonesia. Puncaknya, pemerintah terpaksa menaikkan BBM pada 22 Juni 2013. Premium yang semula Rp4.500 jadi Rp6.500 per liter. Solar yang awalnya Rp4.500 jadi Rp5.500.

"Tidak ada yang senang-senang ketika kebijakan kenaikan harga BBM ini harus diambil. Janganlah terlalu mudah pihak-pihak tertentu mengklaim bahwa merekalah yang mencintai rakyat. Kami semua mencintai rakyat.”

“Tidak ada yang tidak mencintai rakyat. Marilah kita menomorduakan itu karena ada sesuatu yang harus kita lakukan bersama. Tapi, risiko itu saya ambil dengan penuh tanggung jawab karena saya tidak ingin ekonomi kita memburuk," ungkap SBY sebagaimana dikutip laman tempo.co, 12 Juni 2013.

Tarif TransJakarta Tak Naik

Keputusan SBY menaikkan harga BBM membawa banyak masalah. Harga barang/jasa lainnya ikutan naik. Kondisi itu dikeluhkan oleh banyak kepala daerah di Indonesia. Jokowi jadi salah satu di antaranya. Gubernur DKI Jakarta era 2012-2014 itu merasakan pengaruh besar naiknya harga BBM di Ibu Kota.

Pemerintah DKI Jakarta dihadapkan opsi mengambil kebijakan tak populer. Empunya kuasa mau tak mau harus menaikkan tarif transportasi umum kebanggaan warga Jakarta, TransJakarta. Bus yang punya jalur sendiri itu tarifnya diramalkan akan naik dari Rp3.500 ke Rp5.000.

Kondisi itu karena pemerintah DKI Jakarta akan menanggung kerugian besar jika tak dinaikkan. Jokowi mencoba melakukan kalkulasi ulang. Ia mencoba meminta pertimbangan dari banyak pihak. Namun, Jokowi pun mengambil keputusan bijak.

Ia ogah menaikkan tarif TransJakarta. Ia bersiap dengan segala macam masalah yang muncul dari keputusannya. Jokowi menganggap menaikkan tarif TransJakarta sama saja dengan membunuh transportasi umum di Jakarta.

Harga Rp5.000 takkan sepadan dengan kembalinya warga Jakarta mendewakan transportasi pribadi – motor atau mobil. Keputusan Jokowi mendapatkan dukungan dari segenap rakyat Jakarta. Bahkan, hal itu membuat citra Jokowi sebagai pemimpin masa depan Indonesia menggema ke mana-mana.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung pula keinginan Jokowi tak naikkan tarif. Ahok menganggap secara prinsip tarif TransJakarta perlu naik kerana pemerintah DKI Jakarta menanggung banyak kerugian. Namun, kenaikan itu takkan terjadi di era pemerintahannya.

"Tidak ada protes-protes. Keputusan ini kita ambil karena semata-mata kita ingin mendorong masyarakat agar menggunakan angkutan umum. Kita juga tidak ingin bus TransJakarta ini ditinggalkan oleh para pelanggan."

"Ada banyak pertimbangan dari Pemprov DKI, di antaranya kita ingin pengguna kendaraan pribadi tidak semakin bertambah. Akhirnya, kita putuskan untuk tidak menaikkan tarif bus TransJakarta," ujar Jokowi sebagaimana dikutip laman Republika, 26 Juni 2013.