Polemik Usulan Soeharto jadi Pahlawan Nasional: Wacana Lama yang Ditolak Partai Demokrat

JAKARTA - Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soekarno dan Mohammad Hatta disambut dengan gegap gempita. Kedua tokoh itu dianggap layak karena berjuang melepas belenggu penjajahan. Penganugerahan keduanya kemudian membuka ruang diskusi baru.

Jika Soekarno-Hatta bisa, maka Soeharto pun mestinya bisa jadi pahlawan nasional. Partai Golkar dan segenap simpatisan Soeharto meminta supaya Bapak Pembangunan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Namun, keinginan itu ramai-ramai ditolak -- Utamanya oleh Partai Demokrat.

Perjuangan Soekarno-Hatta tak bisa dilupakan dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dwitunggal itu dikenal punya dedikasi tinggi membawa bangsa Indonesia merdeka. Keduanya pernah merasakan dinginnya dinding penjara, pernah pula diasingkan ke berbagai tempat karena dianggap radikal dan melawan penjajah.

Keduanya menjelma jadi ikon perjuangan Indonesia. Soekarno dikenal dengan retorikanya yang menggelegar. Hatta dikenal dengan pemikiran ekonominya yang cemerlang. Narasi itu membuat tiada tokoh yang paling pantas jadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama selain Soekarno-Hatta.

Jejak kehebatan Soekarno-Hatta membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak kuasa menahan kekaguman. Jasa keduanya dianggap besar bagi bangsa dan negara. Alhasil, SBY segera memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soekarno dan Hatta pada 7 November 2012.

Penetapan itu dituangkan dengan lahirnya Keputusan Presiden RI Nomor 84/TK/TAHUN 2012. Pemberian gelar itu dilakukan supaya generasi muda bisa mencotoh keduanya. Apalagi, dalam hal melawan penindasan dan menghapus penjajahan di atas dunia.

Pemberian gelar itu disambut dengan suka cita. Namun, Partai Golkar dan simpatisan Soeharto melihatnya sebagai peluang membuka diskusi baru. Mulanya mereka pernah mengusulkan Soeharto dapat gelar pahlawan, tak lama setelah The Smiling General meninggal dunia pada 2008.

Namun, usulan itu ramai-ramai ditolak banyak orang. Kesempatan mengusulkan kembali Soeharto jadi pahlawan nasional jadi terbuka karena Soekarno dan Hatta berhasil diangkat jadi pahlawan nasional. Mereka menganggap jasa Soeharto tak kalah besar. Jasanya hadir dalam Perang Revolusi 1945-1949.

Soeharto kemudian dianggap penumpas PKI. Bapak Swasembada Pangan pula. Soeharto pun dipandang sebagai juru selamat Indonesia dari krisis ekonomi era Orde Lama. Sederet jejak itu membuat Soeharto layak diajukan sebagai pahlawan nasional.

"Bung Karno dan Pak Harto sama-sama orang yang sangat berjasa buat bangsa dan negara ini. Kalau Bung Karno sudah, tapi mengapa Pak Harto tidak (diberi gelar pahlawan nasional). Jika tidak, kami akan menyerukan kepada para pendukung untuk tidak menggunakan hak suara dalam pemilu nanti. Ini sikap kami di organisasi dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan sikap keluarga Cendana," ujar Ketua Yayasan Keluarga Besar Sorharto (KBS) Indonesia, Kiswadi Agus, sebagaimana dikutip laman detik.com, 7 November 2012.

Tolak Soeharto

Keinginan mengusung Soeharto sebagai pahlawan nasional ditentang banyak pihak. Mereka tak menampik jika Soeharto punya jasa membangun bangsa Indonesia. Namun, kontroversinya bejibun. Belum lagi soal represifnya pemerintahan Soeharto di masa Orba.

Dosa-dosa masa lalu itu kian besar karena Soeharto diyakini terlibat dalam kudeta Bung Karno. Ia juga dianggap biang keladi dari berbagai macam pelanggaran HAM dan korupsi. Sederet narasi itu membuat Partai Demokrat menolak mendukung pengusungan Soeharto jadi pahlawan nasional.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan angkat bicara pada 8 November 2012. Ia menganggap Soeharto belum pantas diangkat jadi pahlawan nasional. Ramadhan meyakini luka akibat 32 tahun kekuasaan Soeharto terlalu pedih buat bangsa Indonesia.

Pemberian gelar kepahlawanan justru akan mencoreng wajah Indonesia di mata dunia. Indonesia dianggap telah mengalami kemunduran. Ia tak masalah jika Soeharto diberi penghargaan lainnya. Asal Soeharto jangan jadi pahlawan nasional.

Narasi itu akan menciderai perjuangan tokoh bangsa yang berjuang melawan dominasi Soeharto dan memunculkan era reformasi. Namun, pemerintah sendiri tak terlalu ambil pusing. Mereka membuka pintu kepada banyak orang untuk mengusulkan sosok penting jadi pahlawan.

Perkara terpilih atau tidaknya pemerintah yang akan memutuskan. Bahkan, dalam penentuan pengangkatan pahlawan nasional tahun 2013, pemerintah menyebut mereka tak pernah menolak usulan Soeharto jadi pahlawan. Empunya kuasa lebih menyukai bahasa tokoh yang diusulkan belum saatnya diangkat jadi pahlawan nasional.

"Tidak pantas lah. Luka dan kerusakan negeri ini terlalu parah dari 32 tahun kekuasaannya. Bangsa Indonesia jangan pernah lagi menyentuh era fasis dan otoritarian. Jika dikasih pasti kontroversi. Kalau diberi, Indonesia mundur dan ambigu.”

“Di satu sisi menolak otoritarianisme, di sisi lain lha kok dipahlawani, moral bangsa ini harus jelas. Saya kira Pak Harto dan keluarganya sudah mahfum dan tak merasa perlu diberi gelar pahlawan nasional," ujar Ramadhan sebagaimana dikutip laman detik.com, 8 November 2012.