Sejarah Tabung Gas 3 Kilogram: Produk Hasil Konversi Minyak Tanah ke Elpiji

JAKARTA - Rakyat Indonesia pernah bergantung kepada minyak tanah untuk keperluan sehari-hari. Andil pemerintah memberikan subsidi minyak tanah jadi muaranya. Kondisi lainnya karena minyak tanah mudah didapat dan tentu saja bisa diecer.

Belakangan kehadiran minyak tanah dianggap bawa banyak mudarat ketimbang manfaat. Subsidinya bak membunuh ekonomi. Semuanya berubah saat Jusuf Kalla (JK) jadi Wakil Presiden sedari 2004. Ia menggelorakan konversi minyak tanah ke gas. Tabung LPG (Elpiji) 3 Kilogram jadi produk andalannya.

Kebiasaan masak mengunakan minyak tanah bak membudaya di Nusantara. Minyak tanah dianggap paling praktis. Murah, bersubsidi, dan mudah didapat pula. Kondisi itu membuat banyak orang tak mau beralih ke energi lainnya.

Bukan berarti pemerintah tak mengenalkan energi yang lebih ramah lingkungan. Dulu kala pemerintah sudah mengenalkan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sedari 1968. Pertamina dengan bangga memperkenalkan energi gasnya dengan jenama Elpiji. Masalah muncul. Orang-orang tak banyak yang mau beralih ke Elpiji.

Golongan menengah ke bawah apalagi. Perubahan dianggap mereka akan menambah biaya baru: beli tabung dan kompor gas. Eksistensi pengguna minyak tanah kian meningkat dari era Orde Baru (Orba) ke zaman reformasi.

Ikatan antara rakyat Indonesia dan minyak tanah sulit lepas. Bahkan, banyak pelaku industri kecil juga melirik energi minyak tanah. Ketergantuan itu teruji kala kelangkaan BBM terjadi. Minyak tanah tetap jadi buruan.

Banyak orang tak terlalu mempermasalahkan harga minyak tanah yang kerap naik. Rakyat Indonesia seperti tak punya pilihan. Mereka hanya mengharapkan pemerintah menjaga ketersediaan stoknya saja. Urusan beli minyak tanah masyarakat yang tanggung.

“Tidak ada pilihan lain bagi mereka yang berduit cekak. Mau ganti ke kompor gas yang apinya biru tidak bikin gosong pantat penggorengan jelas tak mungkin.”

“Perlu modal untuk beli tabung dan kompor. Total bisa 500 ribu perak ditambah lagi tidak bisa dibeli secara eceran. Jadi, meski harga minyak terus naik, mereka terus mengejarnya. Mahal tidak apa-apa, asal ada barangnya,” tulis Agus S. Riyanto dan Rinny Srihartini dalam laporannya di majalah Tempo berjudul Melambungnya Harga Minyak Tanah (2003).

Namun, masalah minyak tanah tak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Masalah itu antara lain urusan rantai distribusi yang panjang, penimbunan, subsidi besar, hingga minyak tanah termasuk bagian dari energi kotor.

Belum lagi urusan kepentingan politik menjelang pemilu 2004. Pemerintah bak menahan-nahan diri untuk tidak menaikkan harga BBM dan tetap melanjutkan subsidi minyak tanah supaya menjaga emosional rakyat pada kontestasi politik. Padahal, ekonomi Indonesia sedang amburadul.

Konversi Minyak Tanah ke Gas

Subsidi minyak tanah memang buat nyaman rakyat. Namun, subsidi itu tak menguntungkan pemerintah. Negara banyak dirugikan oleh eksisnya minyak tanah. Tiap satu liter pemerintah keluar dana kurang lebih Rp5 ribu dan total konsumsi minyak tanah mencapai 12 juta kilo liter per tahun.

Pemerintah pun mulai berpikir untuk beralih ke energi lainnya supaya mengurangi beban subsidi. Pikiran itu muncul kala Jusuf Kalla menjabat sebagai Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

JK melihat subsidi minyak tanah cukup besar. Biaya produksi minyak tanah dianggap setara dengan avtur. Subsidi minyak tanah pun tak tepat sasaran. JK mencoba memutar otak supaya rakyat Indonesia beralih ke energi bersih dan subsidinya tak perlu besar.

JK lalu mengeluarkan ide konversi minyak tanah ke gas pada 2007. Ia mencoba mengurangi subsidi minyak tanah. Ia pun mengenalkan kepada rakyat produk penting: tabung Elpiji 3 kilogram (tabung gas melon). Kala itu tabung gas yang tersedia paling kecil 12 kilogram.

Tabung gas 3 kilogram berwarna hijau itu sengaja dihadirkan supaya dapat dijangkau oleh banyak masyarakat. Program konversinya dilakukan dengan cara memberikan tabung gas 3 kilogram beserta kompas gas dan perangkat lainnya ke keluarga miskin.

Program itu disambut dengan baik dari 2007 hingga 2010. Banyak keluarga miskin yang terbantu dengan tersedianya program konversi minyak tanah ke gas. Mereka akhirnya mengenal energi yang efisien, praktis, dan cepat panas. Rakyat terbantu.

Perlahan-lahan rakyat Indonesia mulai bisa lepas dari bayang-bayang minyak tanah. Kondisi itu membuat pemerintah dapat menghemat anggaran untuk subsidi.

“Konversi pada awalnya dimaksudkan untuk mengonversi penggunaan energi kotor (minyak tanah) ke energi bersih (bahan bakar gas). Karenanya pada proses konversi ini diharapkan bahan bakar gas (ELPIJI 3 kg) dapat digunakan oleh sebanyak-banyaknya rumah tangga dan kelompok usaha mikro.”

“Setelah program ini berjalan di era SBY, dan tidak ada lagi penggunaan minyak tanah, maka ada perubahan paradigma bahwa penerima manfaat subsidi ELPIJI 3 kilogram diarahkan untuk rumah tangga miskin dan kelompok penduduk dengan status sosial ekonomi terendah,” ujar Ajisatria Suleiman dalam buku Jaringan Pengaman Digital (2021).