Serahkan Status WNI di Kamboja ke Aparat Berwenang, Menlu Sugiono: Yang Penting Pelayanan Bagi Mereka

Menlu RI Sugiono. (Abi/Infomed/Kemlu RI)

JAKARTA - Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan pelayanan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang keluar dari pusat-pusat penipuan daring (scam center) di Kamboja menjadi prioritas kementerian yang dipimpinnya, menyerahkan status apakah mereka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau bukan kepada aparat berwenang.

Lebih dari 2.400 WNI melapor ke Kedutaan Besar RI di Phnom Penh, usai keluar dari scam center di berbagai wilayah di Kamboja, seiring dengan peningkatan upaya penegakan hukum yang diambil otoritas setempat sejak pertengahan bulan ini.

Berbicara di usai rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Menlu Sugiono mengatakan telah menginstruksikan KBRI Phnom Penh "untuk melakukan pendataan, verifikasi WNI yang terdampak, karena banyak di antara mereka yang keluar dari pekerjaannya setelah ada keputusan dari Pemerintah Kamboja untuk melakukan penindakan terhadap aktivitas online scam."

"Kita masih data. Soal nanti penegakan hukum, kita serahkan kepada aparat penegak hukum," kata Menlu RI, Selasa (27/1).

"Yang penting bagi Kementerian Luar Negeri adalah bisa memverifikasi WNI yang terdampak, memberikan pelayan kepada mereka, pelayanan konsuler pada mereka," tandasnya.

Penanganan WNI di Kamboja. (Sumber: KBRI Phnom Penh)

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Kamboja Santo Darmosumarto mengatakan, seiring dengan peningkatan upaya otoritas Kamboja untuk menanggulangi online scam dalam beberapa tahun terakhir, upaya tersebut diintensifkan sejak 16 Januari.

"Baru-baru ini terjadi penangkapan terhadap beberapa mastermind dan pengelola utama scam center," ungkap Dubes Santo dalam keterangan pers daring pekan lalu.

Dengan penangkapan tersebut, banyak scam center yang menutup operasionalnya dan warga negara asing yang bekerja di tempat-tempat tersebut dipersilahkan keluar.

"Banyak yang mencari mekanisme kembali ke negaranya, termasuk WNI," jelas Dubes Santo, mengenai adanya lonjakan WNI yang datang melapor ke KBRI.

"Ini masif, bukan hanya Indonesia. Ada (pekerja scam center asal) China, Vietnam, Filipina, Myanmar, Pakistan, India, bahkan dari Jepang, Korea Selatan, hingga negara yang tidak terprediksi seperti Turki," tandasnya.

Diungkapkan Dubes Santo, scam center ini ada yang berlokasi di Phnom Penh, sekitar Phnom Penh, Sihanoukville, Kampot hingga Mondulkiri yang lebih dekat dengan Vietnam.

Dubes Santo memastikan lonjakan WNI yang melapor ini bukan rekrutan baru, bahkan ada yang sudah berulang datang ke Kamboja.

"Ini bukan karena rekrutan baru, tapi yang selama ini ada, kena grebek istilahnya. itu makanya banyak. Ada yang baru sebulan di Kamboja, ada yang sudah tiga bulan ada yang setaun, dua tahun, tiga tahun. Ada yang baru sekali datang ke Kamboja, ada yang dua kali dan tadi pagi, ada yang sudah tiga kali datang ke Kamboja," urai Dubes RI.

Sebagai perbandingan, KBRI Phnom Penh mengatakan sepanjang tahun lalu pihaknya menangani 5.006 kasus WNI.

Mengenai status para WNI ini, Kemlu akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait sejak ketibaan mereka di Tanah Air usai dipulangkan dari Kamboja.

Berbicara dalam keterangan pers daring pekan lalu, Plt. Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI Heni Hamidah menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Sosial untuk penanganan para WNI setibanya di Tanah Air.

Sedangkan untuk identifikasi mereka korban TPPO atau bukan, Kemlu RI akan berkoordinasi dengan Kemenko Bidan Politik dan Keamanan, kata Heni.

"Penjemputan di Indonesia akan dilakukan oleh KP2MI dan Kemensos, usai penampungan dan asesmen lanjutan, termasuk pendalaman oleh Kemensos dan Kepolisian," terang Heni, menekankan proses identifikasi penting untuk memastikan penanganan yang tepat bagi masing-masing individu.