JAKARTA - Pendidikan pernah jadi barang mahal di era penjajahan Belanda. Kaum bumiputra yang mengakses pendidikan hanya kalangan terbatas. Kondisi itu mendapatkan kritikan dari sana-sini. Belanda pun merasa punya tanggung jawab moral (politik etis) untuk menghadirkan sekolah di Nusantara.
Sekolah yang dihadirkan tetap saja bernuansa rasisme. Ambil contoh Sekolah Rakyat (SR) atau sekolah desa. Sekolah yang dibangun untuk warga desa dan non-priayi. SR sengaja dibentuk untuk mendapatkan tenaga kerja murah dan kerap disebut sekolah mandor.
Penjajahan Belanda adalah fase terkelam dalam sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Belanda sendiri pernah muak dengan perlakuan penguasanya. Kaum bumiputra bak sengaja dibuat bodoh. Kondisi itu membuat orang Belanda mengutuk penjajahan.
Ratu Wilhelmina terdesak. Empunya kuasa lalu mengumumkan kebijakan baru pada 1901: politik etis (politik balas budi). Suatu ajian yang membuat Belanda punya tanggung jawab moral memperbaiki hajat hidup kaum bumiputra.
Perbaikan hajat itu salah satunya dengan membuka akses pendidikan bagi kaum bumiputra. Namun, pendidikan yang dibentuk tetap mengandung narasi rasisme. Kaum bumiputra coba dibedakan menurut sekolahnya. Kaum priayi dan jelata coba dipisahkan.
Kaum jelata kala itu sulit mendapatkan akses pendidikan. Mereka tak bisa masuk sekolah Belanda. Masalah itu coba diselesaikan dengan hadirnya sekolah sesuai status kaum bumiputra. Belanda menciptakan dua macam pendidikan dasar.
Pendidikan Belanda bumiputra dan pendidikan kaum bumiputra. Pendidikan Belanda bumiputra berupa Hollands-Inlandse School (HIS) dikhususkan bagi mereka elit bumiputra-priayi. Kaum bumiputra jelata disediakan pendidikan Sekolah Rakyat (Volkschool) pada 1908.
SR dihadirkan untuk kaum bumiputra nonpriayi yang difokuskan di desa-desa. Beda fasilitas sudah pasti. Bahasa pengantar sekolah kaum priayi menggunakan bahasa Belanda, sedang SR menggunakan bahasa Melayu.
Pendidikannnya SR pun hanya berlangsung tiga tahun saja – Kelas I,II, dan III. Biasanya kadang disebut sebagai Sekolah Rakyat Tiga Tahun. Tujuannya supaya Belanda dapat memperoleh tenaga kerja murah yang bisa baca tulis.
“Berbeda dengan dua macam sekolah yang disebutkan sebelumnya, anak-anak di SR tidak belajar membaca atau menulis dalam bahasa Belanda, melainkan hanya dalam bahasa Melayu. Jika orang-orang Inggris di koloni mereka memberikan pengajaran kepada penduduk asli dalam bahasa Inggris, pemerintah Belanda menerapkan politik bahasa yang tidak didesain untuk mengajarkan bahasa Belanda kepada rakyat biasa,” ungkap Amalia Astari dan Rick Honings dalam buku Cermin Poskolonial: Membaca Kembali Sastra Hindia Belanda (2024).
Sekolah Mandor
Kehadiran SR jadi fenomenal. Semuanya karena uang pendidikan SR terjangkau. Kaum bumiputra berbondong-bondong masuk SR. Kehadiran SR mulai dianggap sebagai penyelamat nasib kaum bumiputra.
Dahulu kaum bumiputra banyak mengandalkan pendidikan agama saja. Mereka kini bisa mengakses pendidikan tambahan melalui SR – baik bikinan pemerintah Belanda atau masyarakat tingkat pedesaan sendiri.
Mereka yang bersekolah pun yakin memperoleh nasib lebih baik. Barang siapa yang lulus SR punya peluang besar jadi seorang mandor perkebunan. Suatu jabatan yang dianggap tinggi kaum bumiputra di desa.
Narasi itu hadir karena kebanyakan kaum bumiputra jadi kuli atau buruh saja karena tak terdidik – buta huruf. Citra SR sebagai sekolah mandor terus muncul. Lulusannya yang jadi mandor bejibun.
관련 항목:
Kompetisi lulusan SR membuat kaum bumiputra bisa baca, tulis, dan hitung sangat dibutuhkan. Beberapa di antaranya juga menggunakan ijazah untuk masuk Tentara Kerajaan Hindia Belanda (KNIL).
Kala seorang tamatan SR ingin melanjutkan pendidikan ke tahap lebih lanjut memang diperkenankan dengan masuk ke sekolah lanjutan macam HIS. Namun, biaya yang dibutuhkan juga tak sedikit.
“SR untuk calon pegawai pemerintah tingkat bawah dan mandor - mandor perkebunan, yaitu yang sekadar memiliki keterampilan baca, tulis, hitung, mendapat prioritas pertama,” ujar Sartono Kartodirdjo dalam buku Sejarah Perkebunan di Indonesia (1991).