Kemensos dan DPR RI Kerjasama Cegah Paparan Pornografi di Cirebon

Kemensos bersama Komisi VIII DPR RI saat melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi di Kota Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (26/10/2024). (ANTARA)

CIREBON - Kementerian Sosial (Kemensos) bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI memperkuat upaya pencegahan kasus pornografi, kekerasan seksual, dan berbagai masalah sosial lainnya di Kota Cirebon, Jawa Barat.

“Upaya ini dilakukan melalui Program Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), yang berfokus untuk menjaga perilaku positif setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM),” kata Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jaminan Sosial Kemensos Neneng Rusmayanti di Cirebon, Sabtu.

Ia menjelaskan Program P2K2 menjadi sarana untuk menyosialisasikan dan mengedukasi setiap KPM di Kota Cirebon, agar melindungi anak-anak mereka dari paparan pornografi.

Menurutnya, hal ini sangat penting dilakukan agar perilaku mereka tetap positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Selain itu, kata Neneng, program ini pun fokus pada langkah pencegahan agar KPM tidak terlibat dalam masalah sosial yang lebih kompleks.

Melalui pendekatan ini Kemensos juga melibatkan peran keluarga dalam perlindungan anak agar dapat mencegah anak-anak terlibat dalam kasus-kasus negatif.

“Kita ini tidak hanya fokus menangani pornografi maupun korbannya, justru kami menyosialisasikan supaya KPM di bawah naungan kami, tidak masuk dalam suatu kasus yang terjadi. Jadi kami lebih ke pencegahannya,” ujarnya.

Ia menyampaikan Kemensos telah menyediakan layanan pendampingan dan pemulihan psikologis bagi korban kasus sosial melalui balai rehabilitasi yang tersebar di 31 kabupaten.

Dengan fasilitas ini pihaknya berupaya membantu pemulihan bagi para korban dan memberikan rujukan yang diperlukan bagi KPM.

“Ini termasuk kami memberikan pendampingan dan pemulihan psikologis, tetapi kalau membutuhkan rujukan kami siap fasilitasi,” tuturnya.

Sementara itu Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan permasalahan sosial di Kota Cirebon, khususnya di Kecamatan Harjamukti, relatif cukup tinggi yang mencakup adanya kasus pornografi, kekerasan seksual hingga anak jalanan.

Dia menilai kondisi di wilayah tersebut, memerlukan pengawalan khusus dari pemerintah untuk mencegah dampak sosial yang lebih besar.

Selain pengawasan, Selly juga mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam melindungi anak-anak mereka dari paparan penyakit sosial seperti penyalahgunaan narkoba, pornografi, dan kekerasan seksual.

“Kami menyarankan orang tua agar lebih sering berkomunikasi dengan anak-anak sebagai langkah pencegahan dalam lingkungan keluarga,” ucap dia.