Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Patung Kuda, Buruh Beri Peringatan ke MK

Demo buruh di kawasan Patung Kuda, Jakpus, Senin 2 November (Diah Ayu W/VOI)

JAKARTA - Sejumlah buruh yang tergabung dalam serikat KSPSI AGN, KSPI, dan Gekanas berkumpul di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Massa melanjutkan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja.

Massa buruh ini mengenakan seragam serikat masing-masing dan membawa bendera organisasi hingga bendera Merah Putih. Mereka hendak menuju gedung Mahkamah Konstitusi (MK), namun terhalang pembatas beton dan kawat berduri di ujung Jalan Medan Merdeka Barat.

Selagi menunggu proses negosiasi agar bisa menuju gedung MK, Ketua DPD KSPSI Jabar Roy Jintu menyerukan maksud kedatangan kaum buruh dari atas mobil komando.

"Hari ini kita ingin datang ke Mahkamah Konstitusi untuk mengantarkan surat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR," kata Roy dari mobil komando, Senin, 2 November.

Roy mengatakan kaum buruh ingin memberikan peringatan kepada hakim MK untuk mengadili gugatan uji materi UU Cipta Kerja yang akan mereka dilayangkan dengan memihak pada kebenaran.

Saat ini, buruh belum secara resmi mengajukan uji materi Omnibus Law. Sebab, UU Cipta Kerja belum mendapat penomoran oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Hari ini kita memberika warning ke MK agar ketika kaum buruh mengajukan uji materi ke MK berdasarkan keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ungkap Roy.

Saat uji materi dilayangkan, Roy ingin MK memutuskan perkara dengan memihak kepada buruh. Sebab, menurut dia, ada cacat formil dalam pembentukan UU Cipta Kerja dan keberpihakan kepada kaum kapitalis.

Roy juga meminta hakim MK tetap memegang independensi mereka. Sebab, dikhawatirkan, pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2020 sebagai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan melemahkan kewenangan MK dalam memutus perkara.

"Kita meyakinkan agar MK memutus perkara dengan adil. Kita meminta agar MK tidak terbelenggu saat memihak kepada kebenaran ketika UU mereka direvisi," tuturnya.