Klaim Keberhasilan Program MBG dalam Pidato RAPBN Prabowo Subianto Menyesatkan

JAKARTA – Makan bergizi gratis (MBG) dan ambisi menurunkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara nol defisit yang dijabarkan dalam pidato kenegaraan, Jumat (15/8/2025), menjadi sorotan pengamat ekonomi. 

Sejumlah poin yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertamanya mendapat kritik dari para pengamat, di antaranya klaim soal kesuksesan MBG dan keberhasilan pemerintah turunkan angka pengangguran.

Pengurangan transfer ke daerah juga dinilai tidak tepat, belum lagi soal ambisi Presiden Prabowo nol defisit APBN pada 2027-2028.  Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, defisit APBN hampir mustahil dihilangkan dalam waktu singkat karena struktur fiskal Indonesia yang cenderung ekspansif.

Dalam pidato Nota Keuangan 2026 di hadapan MPR dan DPR pekan lalu. Secara keseluruhan, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pendapatan negara berdasarkan RAPBN 2026 ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun. Sedangkan belanja negara dialokasikan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025.

Dari anggaran belanja tersebut, pemerintah pusat fokus pada MBG, kesehatan, energi, pendidikan, ketahanan pangan, sampai subsidi energi. Namun beberapa hal dalam pidato Prabowo menjadi sorotan pengamat. Soal keberhasilan program MBG, misalnya, diklaim berlebihan.

Klaim Tidak Masuk Akal

Dalam pidatonya, Prabowo mengklaim program MBG meningkatkan kualitas gizi anak-anak, kualitas SDM masa depan Indonesia, dan juga memberdayakan UMKM dan ekolomi lokal yang akan tumbuh semakin kuat, menciptakan ratusan ribu lapangan kerja baru, dan membedayakan jutaan petani, peternak, dan pelaku UMKM.

"PBB mengatakan bahwa MBG adalah investasi terbaik yang bisa dilakukan oleh sebuah bangsa," kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, ia mengklaim sudah terbangun 5.800 Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang tersebar di 38 provinsi.

Berkat keberhasilan mega proyek MBG, Prabowo mengumumkan pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun dari APBN 2026 untuk program ini, dengan target bisa menjangkau 82,8 juta penerima tahun depan.

Namun pakar kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, sangsi dengan berbagai klaim keberhasilan program MBG.

Klaim bahwa program MBG mampu membuka ratusan ribu lapangan kerja akan masuk akal jika status pekerja didefinisikan secara jelas, apakah pekerja penuh waktu, paruh waktu, musiman, atau justru hanya relawan MBG.

“Jika definisinya dibuka, publik akan mengerti dan angka besar tidak terasa seperti sulap statistik,” ucap Achmad.

Menurutnya, klaim keberhasilan MBG berpotensi menyesatkan karena pemerintah tidak membatasi metodologinya dan tidak menyandingkan dengan sisi gelap pelaksanaan, yang sampai sekarang masih terjadi.

Ego Pemerintah Pusat

Direktur CELIOS Bhima Yudhistira juga meragukan klaim Prabowo Subianto soal keberhasilan MBG. Apalagi, program tersebut menuntut anggaran jumbo, yang dampaknya dana transfer ke daerah berkurang sehingga pemerintah daerah terpaksa mencari cara untuk mengerek pendapatan instan, salah satunya dengan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan.

“Apa yang terjadi di Pati itu ada kaitan dengan MBG. Kenapa? Karena hasil efisiensi belanja pemerintah pusat direlokasi ke MBG,” ucap Bhima.

Prabowo Subianto memang mengumumkan penurunan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 dari Rp919,9 triliun menjadi Rp650 triliun. Namun Prabowo berdalih dalam pidatonya agar APBN dilihat secara keseluruhan.

Menurut Bhima Yudhistira, pengurangan transfer ke daerah akan memakan korban, salah satunya adalah pemerintah dan masyarakat di daerah yang harus menanggung pajak lebih mahal.

Selain Pati, daerah lain yang mengalami kenaikan PBB adalah Cirebon, Jombang, Bone, dan Semarang.

"Jadi sentralisasi anggaran ini juga menunjukkan ada ego pemerintah pusat. Semua bisa dikorbankan asalkan program prioritasnya berjalan," kata Bhima.

"Lalu, ada yang harus dikorbankan yaitu dari sisi pemerintah daerah. Jadi ini bertolak belakang dengan semangat desentralisasi fiskal yang diperjuangkan pada saat reformasi," imbuhnya.

Defisit Nol Persen Sulit Terealisasi

Poin lainnya yang juga menjadi perhatian adalah soal ambisi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan APBN tanpa defisit pada 2027 atay 2028. Ekonom CELIOS Nailul Huda menilai defisit APBN nol persen hampir mustahil terjadi dalam waktu dekat karena struktur fiskal Indonesia yang cenderung ekspansif.

“Defisit APBN masih akan terjadi sampai tahun 2027/2028 nanti karena rezim defisit fiskal. Kecuali, ada kemampuan swasta dan masyarakat untuk memberikan stimulus perekonomian,” jelas Huda.

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyebut untuk menekan defisit, pemerintah salah satunya harus meningkatkan penerimaan pajak dengan optimal. Hal ini dapat ditempuh dengan mengenakan pajak yang cukup tinggi kepada masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah juga harus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pendapatan pajak yang diperoleh.

"Apakah kemudian masyarakat siap dipajakin untuk mengejar target defisit nol persen? Saya kira secara politik itu tidak populer. Kalau misalnya pajaknya besar dan tingkat kesejahteraannya tidak naik, saya kira cukup sulit," kata Yusuf.

Ia melanjutkan, melihat dari komponen penyumbang pajak, sektor-sektor yang pertumbuhan pemungutannya tinggi dalam beberapa tahun terakhir justru memiliki kontribusi yang relatif minim.

Dia menuturkan, karakteristik ini kebanyakan terlihat pada sektor-sektor jasa. Sebaliknya, sektor yang kontribusi pajaknya besar memiliki pertumbuhan pemungutan yang rendah, seperti manufaktur, perdagangan, dan lainnya.

"Melihat kondisi tersebut cukup sulit untuk kemudian mencapai target defisit nol persen," tandasnya.