Kebijakan Anies Baswedan yang Dihapus Heru: Belum Lama Ditugaskan Langsung Bergerak

YOGYAKARTA - Siapa sangka sejumlah program peninggalan Anies Baswedan sewaktu menjabat menjadi gubernur tak diteruskan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Lalu apa saja kebijakan Anies yang dihapus Heru?

Salah satu program "peninggalan" Anies Baswedan yang telah pasti ditinggalkan oleh Heru Budi merupakan menyusun Regu Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta. 

Kebijakan Anies yang Dihapus Heru

Semenjak hari pertama dilantik sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta, Senin (17/10/2022), Heru Budi menegaskan, dirinya akan mengembangkan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta, bukan menyusun TGUPP. 

Tak hanya mengembangkan performa para SKPD Pemprov DKI, Heru juga akan mengoptimalisasi fungsi dari pembantu pemerintahan, pekerja spesialis, dan staf spesialis.

"TGUPP, semuanya baik, tapi Saya mau mengembangkan dinas-dinas yang ada," tegas Heru. 

Di rezim Anies, eksistensi TGUPP dengan member yang menempuh lebih dari 70 orang acap kali dikritik oleh DPRD DKI Jakarta sebab diukur sebagai pemborosan anggaran belanja Daerah. 

Dikutip dari Antara, member Badan Anggaran DPRD DKI, Gembong Warsono, mengatakan, besaran anggaran TGUPP pada 2018 menempuh sekitar Rp 29 miliar. Kemudian, pada 2019-2021 menempuh sekitar Rp 18,9 miliar masing-masing.

Adapun pada 2022, di masa jabatan Gubernur Anies yang cuma 10 bulan, besaran jatah untuk TGUPP direncanakan menempuh Rp 12,5 miliar. 

Sementara untuk tahun anggaran 2023, DPRD DKI Jakarta tak lagi mengalokasikan anggaran untuk TGUPP. 

"Apabila penjabat gubernur merasa memerlukan silakan mengaplikasikan TGUPP atau apa istilahnya. Tetapi jatah anggaran tak merekat di APBD, silakan anggaran yang diterapkan lewat dana operasionalnya gubernur," ujar Gembong.

Menghilangkan Anggaran Jalur Sepeda

Tak cuma menghilangkan anggaran untuk TGUPP, jatah pengadaan trek sepeda di DKI Jakarta akan dinolkan pada tahun akan datang. 

Sejatinya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 yang diwujudkan ketika Gubernur Anies Baswedan masih menjabat, terdapat anggaran senilai Rp 38 miliar untuk pembagunan 535,68 kilometer jalanan sepeda. 

Tapi akhir-akhir ini, anggaran pembangunan trek sepeda itu ditiadakan sebab Dishub DKI hendak konsentrasi pada evaluasi penerapan ratusan kilometer trek sepeda yang dikala ini telah ada. 

"Untuk trek sepeda, semula dianggarkan sebesar Rp 38 miliar. Kemudian, kami usulkan untuk dinolkan. Masuk tahun 2023, kami akan menjalankan evaluasi (trek sepeda) yang telah ada secara komprehensif," kata Syafrin dalam rapat di Grand Cempaka, Jumat (11/11/2022).

Jadi setelah mengetahui kebijakan Anies yang dihapus Heru, Simak berita menarik lainnya di VOI, saatnya merevolusi pemberitaan!