JAKARTA – Indonesia harus kembali kepada khitahnya sebagai negara nonblok. Pasalnya, menurut analisis Pakar Hubungan Internasional Binus University, Dr. Tia Mariatul Kibtiah, SAg, MSi, apa yang terjadi belakangan ini memperlihatkan dengan jelas keberpihakan Indonesia pada salah satu blok. Jika hal ini dibiarkan, diyakini akan mempersulit kiprah Indonesia di kancah internasional.

***

Persoalan Indonesia sebagai negara nonblok adalah wacana lawas sejak era Presiden Soekarno. Saat dunia terpolarisasi antara Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur oleh Uni Soviet, Soekarno dengan piawai "berselancar" di antara kedua blok tersebut. Bahkan, ia memimpin negara-negara selatan untuk bergabung dalam Gerakan Non-Blok (GNB).

Gerakan tersebut kemudian melahirkan Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955 di Bandung yang sangat legendaris. Kementerian Kebudayaan RI baru saja memperingati 71 tahun KAA di Hotel Savoy Homann, Bandung, Minggu, 19 April 2026.

Di era Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi, menurut Tia Mariatul Kibtiah, meski Indonesia terkadang condong ke Amerika Serikat (AS), citra Indonesia sebagai negara nonblok tetap terjaga. Namun, ia menilai situasi tersebut berbeda pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini. “Dulu di era Soeharto kita juga condong ke AS, tapi cover sebagai negara nonblok tetap terlihat. Kalau sekarang, hal itu tidak terlihat lagi,” ungkapnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Indonesia segera kembali ke pola tradisional yang dijalankan selama ini sebagai negara nonblok. “Dalam konflik Timur Tengah, Indonesia menawarkan diri menjadi juru damai sehari setelah AS dan Israel menyerang Iran. Bagaimana mau diterima kalau posisi Indonesia dinilai lebih condong ke salah satu pihak?” ujarnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto saat bertandang ke kantor VOI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 14 April 2026.

Pakistan baru saja memprakarsai perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, namun berakhir buntu. Menurut Anda, apa ganjalan utamanya?

Sebagai akademisi, saya tentu selalu menyuarakan perdamaian. Saya sempat berharap ada titik temu, tapi nyatanya nihil. Tanpa mengecilkan peran Pakistan, saya sebenarnya lebih berharap China atau Rusia yang turun tangan sebagai mediator. Idealnya, AS harus mau mengakomodasi keinginan Iran, bukan malah menutup pintu sama sekali. Kalau polanya begini terus, kesepakatan tidak akan pernah tercapai.

Iran sebenarnya hanya meminta 10 poin, yang menurut saya tidak terlalu sulit: mulai dari anggaran renovasi pasca-serangan AS-Israel, pencabutan sanksi ekonomi, hingga soal Selat Hormuz dan kelompok proksi mereka (Hizbullah, Hamas, dan Houthi). Masalahnya, AS malah memaksakan 15 poin usulan mereka sendiri. Akhirnya? Deadlock.

Satu hal lagi, delegasi kedua negara ini tidak imbang. Di pihak AS, ada J.D. Vance dan Jared Kushner yang menurut saya kurang memahami seni diplomasi. Sementara Iran menurunkan pemain berat seperti Menlu Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf.

Di poin mana tepatnya kebuntuan ini paling terasa?

Setidaknya ada tiga isu krusial: uranium, Selat Hormuz, dan proksi Iran. AS bersikeras meminta Iran berhenti mencampuri urusan wilayah lain. Soal uranium juga sama; AS menuding Iran ingin membuat senjata nuklir, padahal Iran bersikukuh itu untuk kebutuhan energi dan kemakmuran rakyat. Bahkan IAEA pun sudah memeriksa dan menyatakan bahwa tidak ada pembentukan senjata nuklir di sana.

Saya pernah ke Iran. Bayar listrik di sana itu sangat murah karena mereka punya kemampuan mengolah nuklir menjadi tenaga listrik. Inilah yang ditakuti Israel dan AS. Dulu, di era Obama, sempat ada rasa percaya. Ada perjanjian yang menjamin Iran tidak akan membuat nuklir asal sanksi ekonomi dicabut. Namun, saat Trump memimpin, AS malah keluar dari perjanjian itu secara sepihak.

AS sempat terkesan setuju dengan 10 syarat Iran, tapi di meja perundingan justru memaksakan 15 usulan lama. Apakah ini sengaja untuk memojokkan Iran?

Sepertinya itu memang taktik AS untuk sekadar membujuk Iran kembali ke meja perundingan. Iran itu sudah berada di titik sangat tidak percaya pada AS karena berkali-kali dibohongi. Bayangkan, saat perundingan sedang berjalan di Swiss, Israel justru menyerang Iran dengan restu AS.

Kenapa sekarang AS ngotot mengajak Iran berunding? Karena posisi mereka sedang tidak bagus.

Apa indikator bahwa posisi AS saat ini sedang lemah?

Pertama, tidak ada sekutu AS yang mau ikut memerangi Iran. Kedua, NATO juga enggan bergabung. Ketiga, Iran punya kartu as berupa Selat Hormuz sebagai posisi tawar. Keempat, opini publik dunia tidak lagi pro-AS. Dan terakhir, masyarakat AS sendiri mendesak pemerintah mereka setop berperang karena merasa konflik ini tidak ada kaitannya dengan kepentingan nasional mereka.

Pakistan, Mesir, dan Turki sering disebut sebagai calon mediator. Di mana posisi Pakistan di antara mereka?

Kalau pilihannya hanya tiga negara itu, Pakistan memang yang paling mending. Tapi sekali lagi, China atau Rusia tetap pilihan terbaik karena mereka dihormati oleh kedua belah pihak. Masalahnya, apakah mereka mau? Untuk perundingan babak kedua pun sepertinya sulit, karena pejabat Iran sudah menyatakan enggan. AS butuh usaha yang jauh lebih besar jika ingin menarik Iran kembali berdialog.

Presiden Prabowo sempat menawarkan diri jadi mediator. Menurut Anda, apakah Indonesia punya potensi itu?

Memang benar, sehari setelah perang pecah, Presiden Prabowo menawarkan diri. Tapi jujur, ide ini justru sempat "ditertawakan" publik internasional. Menjadi mediator itu butuh power dan pengaruh di kedua belah pihak. Hubungan kita dengan AS memang sangat baik, tapi bagaimana dengan Iran?

Secara kultur kita mungkin dekat, tapi secara ekonomi tidak. Itu membuat salah satu pihak akan ragu. Dalam konflik sebesar ini, menurut saya pemimpin kita lebih baik diam. Kita harus fokus pada kepentingan nasional, terutama soal ketahanan energi. Salah berkomentar sedikit saja bisa jadi blunder yang berbahaya, apalagi kalau kita terlihat terlalu condong ke salah satu pihak.

Ada yang menyebut pemimpin kita saat ini terlalu menjadi “good boy” bagi AS. Komentar Anda?

Ya, itulah citra yang tertangkap sekarang. Citra atau image itu harus dikemas ulang agar "wajah" kita sebagai negara nonblok kembali terlihat di mata dunia.

Setelah perundingan Islamabad tidak menemui titik temu, Selat Hormuz kembali ditutup. Ke depan, apa yang akan terjadi?

AS ingin kembali ke meja perundingan, salah satunya karena faktor Selat Hormuz. Sementara itu, negara-negara aliansinya sebenarnya bisa berhubungan langsung dengan Iran. Prancis, Spanyol, dan Inggris, semuanya bisa lewat Selat Hormuz. Secara hukum internasional, Selat Hormuz itu wilayah Iran; AS tidak bisa mengambil alih begitu saja. Ke depan, Iran akan terus mempertahankan selat ini dan hanya membolehkan negara-negara yang mereka izinkan untuk melintas.

Soal Selat Hormuz ini, ada pernyataan yang kontradiktif dari Trump. Awalnya bilang tidak butuh, sekarang justru sebaliknya. Bagaimana Anda menilai ini?

Secara suplai, 80% energi dari Selat Hormuz itu mengalir ke Asia dan 20% ke Eropa, termasuk untuk Indonesia. Memang Amerika sendiri tidak disuplai minyak dari sana. Makanya, awalnya Trump bilang itu urusan kalian, kami tidak butuh.

Namun, pernyataan AS berbalik setelah negara-negara aliansinya tidak lagi sejalan. Jadi, Trump berubah pendapat bukan karena AS butuh minyaknya, tapi karena teman-temannya sudah tidak memberi dukungan. Negara-negara yang diberi kemudahan oleh Iran malah menjadi pro-Iran. Trump takut kehilangan pengaruhnya. Akibatnya, harga minyak dunia melonjak dan memukul perekonomian AS. Bahkan, sekarang muncul ide impeachment (pemakzulan) di AS karena harga BBM yang mencekik.

Saat perundingan di Islamabad, Israel tidak dilibatkan padahal mereka adalah aktor utama konflik. Ke depan, apa dampaknya jika kondisi ini terulang?

Saat perundingan berlangsung, Israel malah menyerang Lebanon Selatan. Inilah yang membuat Iran kecewa; setiap ada upaya diplomasi, selalu ada penyerangan. Perlu dicatat, Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan Iran, jadi mustahil kedua negara ini berunding langsung.

Israel ini pintar "cuci tangan". Saat AS terpojok untuk menyerang Iran lewat darat, Israel menolak mengirim pasukan. Maunya Israel itu Iran lenyap karena dianggap membahayakan kedaulatan (sovereignty) mereka, tapi mereka ingin AS yang bekerja. Israel akan selalu berupaya agar perundingan AS-Iran gagal. Selama Donald Trump tidak bisa tegas terhadap Israel, perundingan apa pun akan selalu berakhir buntu.

Donald Trump tidak bisa tegas karena dia "disetir" oleh kepentingan Israel?

Bukan soal disetir atau tidak, tapi siapa pun Presiden AS memang akan selalu berdiri di samping Israel. Hanya levelnya yang berbeda. Kalau dari Partai Demokrat, biasanya lebih halus (soft), contohnya Obama dan Biden. Dulu saat IAEA bilang Iran tidak membuat senjata nuklir, ada perjanjian yang tercapai. Tapi jika dari Republik, gayanya lebih keras, seperti Trump sekarang.

Banyak pengamat mengaitkan konflik ini dengan ambisi The Great Israel. Apakah rencana ini semakin mendekati kenyataan atau justru terkubur oleh resistensi kawasan?

Mimpi The Great Israel itu memang ada. Serangan ke Lebanon Selatan adalah bagian dari itu—wilayah luas dari Sungai Nil, Yordania, Sungai Efrat, hingga sebagian Arab Saudi. Mimpi boleh saja, tapi sekarang menghadapi Iran saja Israel sudah kewalahan.

Bahkan sekutu tradisional AS seperti Prancis, Jerman, Spanyol, dan Inggris sudah mulai menunjukkan ketidaksetiaan dan merapat ke China. Dulu saat Perang Teluk melawan Irak, AS menang mudah karena dukungan penuh koalisi. Sekarang menghadapi Iran, kondisinya berbeda. Iran yang persenjataannya kalah jauh dibanding AS dan Israel ternyata bisa bertahan. Strategi mereka sangat jago.

Apakah negara-negara Arab sadar wilayah mereka terancam dicaplok oleh ambisi The Great Israel tersebut?

Mereka cenderung pragmatis dan melihat keuntungan jangka pendek. Bahrain dan UEA sudah punya hubungan diplomatik dengan Israel. Yang belum tinggal Qatar, Arab Saudi, dan Kuwait. Setelah hubungan dibuka, memang ada keuntungan ekonomi. Mereka tidak berpikir jangka panjang, bahkan mungkin tidak percaya dengan isu The Great Israel. Saudi sendiri sempat menjajaki hubungan, tapi kemudian mundur.

Setelah serangan AS dan Israel ternyata bisa diredam oleh Iran, apakah mimpi The Great Israel itu mulai goyah?

Dunia sekarang menyaksikan bahwa ternyata Israel tidak sekuat yang dicitrakan selama ini. Teknologi tinggi dan alutsista canggih yang didukung AS ternyata bisa ditembus. Citra "tak terkalahkan" itu kini runtuh.

Berarti strategi perang asimetris Iran memang sangat efektif?

Ya, mereka sadar kalah di persenjataan konvensional, maka mereka memainkan perang asimetris. Titik-titik strategis diserang dengan drone dan rudal. Dengan pola tertentu, sistem pertahanan udara mahal seperti Iron Dome, Arrow, dan David’s Sling bisa ditembus oleh rudal dan drone Iran yang harganya jauh lebih murah. Iran juga cerdik menyerang fasilitas perusahaan AS di negara Teluk untuk mengguncang ekonomi mereka.

Bangsa Persia ini memang tangguh. Mereka tidak gentar meski diisolasi sanksi ekonomi. IQ mereka tinggi, jago mengembangkan teknologi dalam keadaan terjepit. Saat stok senjata mulai berkurang setelah perang sebulan lebih, mereka memainkan kartu Selat Hormuz. Blokade ini ternyata sangat vital bagi energi dunia.

Sekarang kita lihat AS malah seolah "ikut gendang" Iran, sampai terlibat di Selat Hormuz?

Mestinya AS punya konsep sendiri untuk menaklukkan Iran, tapi sepertinya gagal. Akhirnya mereka ikut-ikutan memblokade Selat Hormuz bagian luar.

Strategi AS saat ini adalah menghabisi pemimpin Iran dengan harapan pengikutnya akan menyerah. Tapi catat, pemimpin yang mereka targetkan itu sudah senior, sementara generasi di bawahnya luput dari perhatian. Trump bilang akan menghabisi pemimpin Iran fase 1, 2, dan seterusnya. Itu salah besar. Di Iran tidak ada sistem fase seperti itu. Kaderisasi mereka berjalan sangat bagus.

Setiap tahun mereka menyeleksi banyak calon Ayatollah. Jika satu terbunuh, masih banyak penggantinya. Sekarang pengganti Ali Khamenei adalah Mojtaba. Jika ia pun jadi sasaran, akan muncul pengganti yang karakternya persis sama. Para calon Ayatollah itu bukan cuma paham agama, tapi juga ilmuwan. Dalam hal ini Trump salah lagi. Siapa sih pembisiknya? Perkiraan mereka meleset total.

Jadi, Amerika yang selama ini dicitrakan sebagai negara superpower juga runtuh kredibilitasnya setelah menyerang Iran?

Ya, kondisi di lapangan bisa menjelaskan hal itu. Mau bilang mereka menang? Tidak juga. Perang ini sebenarnya mempermalukan AS sebagai negara superpower. Padahal, Iran itu sudah disanksi selama puluhan tahun. AS mau mengaku kalah pun gengsi. Sekarang, mengajak Iran ke meja perundingan lagi itu susah, karena Iran sudah kapok dibohongi.

Saya ingatkan, pemimpin Indonesia jangan sampai berpihak dalam konflik ini. Dulu Gus Dur pernah bergabung dengan Shimon Peres Foundation untuk kemerdekaan Palestina, tapi publik di sini tidak bisa menerima itu. Mendukung Palestina merdeka adalah pola dasar negara ini yang sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Negara kita anti-penjajahan, itu sudah jelas. Jika ada pemimpin Indonesia yang mencoba lari dari pola itu, karier politiknya akan terancam.

Donald Trump sudah terdesak dari dalam dan luar negeri. Apa yang bisa dia dilakukan dalam kondisi seperti ini?

Memang susah, karena aliansinya sudah tidak mau ikut campur dan malah berpaling ke China. Hal yang harus dia lakukan adalah meredam Israel. Apalagi mayoritas rakyat AS sendiri sebenarnya pro-Iran. Menlu Iran, Abbas Araghchi, sangat disenangi rakyat AS. Saat menjawab pertanyaan reporter CNN, dia terlihat tenang namun tegas. Bahasa diplomasinya tenang tapi mengguncang. Jadi, Trump harus menghentikan perang ini karena tidak bagus bagi kepentingan karier politiknya maupun AS. Saatnya sekarang fokus mementingkan rakyat AS.

Menurut CIA dan FBI, Iran itu tidak mengancam AS. Karena itu, percuma berperang dengan Iran. Pertanyaannya, siapa yang jadi pembisik sehingga Trump terus berperang? Ada "kartu truf" apa yang dipegang Zionis sehingga Trump menurut sekali? Tidak ada dalam sejarah AS menyerang Iran secara terbuka seperti ini.

Apakah lobi Zionis yang membuat Trump bersikap demikian?

Selain lobi Zionis, bisa jadi ada satu kartu truf lagi. Kalau ini dibuka, akan menghancurkan karier Trump.

Apakah itu terkait Epstein Files?

Bisa jadi itu salah satunya. Saya juga curiga ke sana; kasus ini mencuat kembali saat perang akan terjadi. Harusnya AS tidak melakukan perang ini karena Iran tidak membahayakan. Tapi yang dilakukan sekarang seolah-olah ingin menghilangkan Iran dari kawasan. Padahal Iran tidak mungkin hilang karena dia adalah balance of power.

Dalam keadaan perang di Timur Tengah ini, bagaimana sikap Indonesia agar kepentingan nasional—seperti kapal tanker Pertamina—bisa melewati Selat Hormuz?

Saya melihat ada perbedaan kebijakan politik luar negeri pemerintah sekarang. Dulu, dari era Gus Dur, Habibie, Megawati, SBY, sampai Jokowi, kita memperkuat regional terlebih dahulu. Sekarang di era Prabowo terbalik; bilateral dulu dengan negara-negara jauh, baru ke regional. Akibatnya, sikap nonblok kita tidak tampak. Dulu di era Soeharto kita memang condong ke AS, tapi cover sebagai negara nonblok tetap terlihat. Kalau sekarang, itu tidak terlihat lagi.

Dalam negosiasi tarif dagang, hampir semua posisi kita mengalah. Itu namanya bukan negosiasi, tapi menyerahkan kedaulatan kepada AS. Itu terlihat sekali. Kehadiran kita di BOP (blok tertentu) juga sangat mencolok. BOP itu tidak ada urgensinya bagi Indonesia, makanya banyak yang mendorong untuk keluar. Meski sudah banyak desakan agar pemerintah keluar dari BOP, pemerintah tetap jalan. Bagaimana saya melihatnya? Mungkin masih mencari cara agar jika keluar dari BOP, tarif dagang kita tidak dinaikkan lagi.

Mestinya kita harus berani seperti Malaysia. Putus perjanjian dagang dengan AS dan bersuara keras membela Iran yang diserang AS dan Israel. Secara data, hubungan dagang Malaysia dan AS jauh lebih besar dibandingkan Malaysia dengan Iran. Ideologi juga berbeda; Malaysia mayoritas Sunni sementara Iran Syiah. Tapi Anwar Ibrahim bisa mengemas semuanya dengan apik. Kita berharap pemimpin Indonesia bisa begitu—mementingkan kepentingan nasional dan rakyat Indonesia.

Jadi saat ini Indonesia lebih condong ke salah satu pihak, bukan lagi nonblok?

Itu kelihatan sekali, sulit ditutupi. Jangankan pengamat, rakyat Indonesia yang awam politik pun mungkin bisa membacanya. Selama ini Menteri Luar Negeri kita—mulai dari Pak Ali Alatas, Hasan Wirajuda, hingga Retno Marsudi—diplomasinya cukup bagus. Langkah mereka bisa ditiru. Menurut saya, kementerian strategis seperti Luar Negeri tidak boleh diisi oleh orang partai politik. Harus diplomat murni agar Indonesia tampak elegan dalam forum internasional.

Jadi pemerintah kita sebenarnya bisa berperan lebih baik jika mau?

Dalam situasi sekarang, negara Uni Eropa saja bisa pragmatis padahal mereka sekutu AS. Itu karena mereka mementingkan kepentingan nasional dan rakyatnya sendiri. Mengapa kita tidak begitu? Ke depan, kita harus "bermain cantik" dalam kancah politik global. Hubungan regional harus diperkuat lebih dulu, baru bilateral dengan negara jauh.

Saat bekerja sama membeli senjata atau pesawat, harus ada posisi tawar (bargaining position), misalnya alih teknologi atau manfaat lain bagi negara. Secara teori, harus ada kepentingan nasional yang dipenuhi. Saat semua negara sibuk mementingkan rakyatnya sendiri, kita masih terlihat "menghadap" ke AS. Sebenarnya sudah bagus Presiden berkunjung ke Rusia, tapi di saat bersamaan Menhan kita ke Pentagon. Bisa tidak itu ditunda dulu? Biar citra (cover) nonbloknya terbangun lagi. Saat ini kita terlihat sekali mengabdi ke AS, dan posisi ini tidak bagus bagi citra politik Indonesia di mata dunia.

Tia Mariatul Kibtiah: Menelusuri Jejak Damai dari Tel Aviv hingga Kota Suci Qom

Sebagai pakar Hubungan Internasional dari Binus University yang fokus pada Studi Timur Tengah, pengalaman Dr. Tia Mariatul Kibtiah, SAg, MSi, menyambangi dua negara yang kini terlibat konflik tersebut tergolong unik dan sarat pelajaran.

“Awalnya, S1 saya di bidang pendidikan, tapi saya senang dengan jurnalistik. Saya bahkan sempat ikut kompetisi host Liputan6 dan menang. Namun, keinginan menjadi host terhambat karena saat itu pembawa acara berhijab belum lumrah. Akhirnya, saya bekerja di salah satu media cetak ibu kota,” kenang perempuan kelahiran Karawang, 2 Juni 1978, putri dari pasangan H. Abdul Hafidz dan Hj. Pipih Alpinah ini.

Seiring berjalan waktu, Tia tertarik mendalami Hubungan Internasional (HI). Ia melanjutkan studi S2 di Program Politik dan Hubungan Internasional (PHI) Timur Tengah (2012), lalu menuntaskan program Doktor Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Padjadjaran, Bandung (2024).

Di tengah memanasnya konflik Timur Tengah, ia sering menjadi narasumber di berbagai media. “Mendalami HI memungkinkan kita mengunjungi negara-negara konflik serta mempelajari aktor negara maupun non-negara, seperti Hizbullah di Lebanon, Hamas di Palestina, dan Houthi di Yaman. Kalau di Indonesia, aktor non-negara itu seperti NU atau Muhammadiyah,” jelasnya.

Bahkan sebagai akademisi, ia aktif berkorespondensi dengan rekannya di Haifa University, Israel. “Itu hal wajar bagi akademisi. Lewat pertemanan itu pula saya berkirim pesan agar Palestina tidak diserang tentara Israel,” ungkapnya.

Pengalaman Mengunjungi Tel Aviv

Pada tahun 2015, Tia Mariatul Kibtiah berkesempatan mengunjungi Tel Aviv atas undangan Tel Aviv University. “Undangan itu murni dari universitas, bukan pemerintah. Pesertanya beragam, ada akademisi dari AS hingga Iran. Kami fokus berdiskusi mencari solusi konflik Timur Tengah tanpa bertemu pihak pemerintah Israel,” terangnya.

Dari diskusi tersebut, Tia menyadari betapa kompleksnya persoalan di sana. “Saya jadi paham mengapa konflik itu sulit sekali diselesaikan. Karena sangat rumit (complicated), wajar jika tidak banyak teman-teman HI yang mengambil spesialisasi Timur Tengah; kebanyakan mereka memilih studi Asia,” tambahnya.

Tia juga mencatat bahwa banyak akademisi Israel yang beretnis Yahudi justru tidak menyukai Zionisme. “Mereka memprotes kebijakan pemerintah Israel dan genosida yang terjadi di Gaza,” katanya.

Selama di sana, Tia juga mengunjungi Haifa dan Yerusalem. “Di Yerusalem, saya meminta diantar ke Masjid Al-Aqsa untuk salat Tahiyatul Masjid. Saya ditemani teman akademisi Yahudi,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa di kawasan tersebut, situs suci berbagai agama seperti Tembok Ratapan (Yahudi) dan Betlehem (Nasrani) letaknya berdekatan.

Hal menarik lainnya adalah Indonesia ternyata masuk dalam kurikulum pendidikan di Israel. “Bagi mereka, Indonesia itu penting. Jadi mereka tahu tentang kita. Saat saya bilang Israel dibenci di Indonesia, mereka tidak marah,” lanjutnya.

Tia juga mengungkap satu fakta unik: banyak warga Israel lebih memercayai orang Muslim daripada Nasrani dalam hal konsumsi. “Mereka lebih memilih restoran Palestina karena Yahudi dan Islam sama-sama tidak makan babi. Justru warga Nasrani di Israel sering kali lebih didiskriminasi,” ungkapnya.

Belajar dari Iran

Keberadaan Tia di Iran adalah dalam rangka mengikuti Program Studi Bahasa Persia di Universitas Sahid Ashrafi Isfahan (2012). Selain Isfahan, ia juga mengunjungi Teheran dan Qom.

“Isfahan itu seperti Bandung, tapi tanpa pencakar langit. Arsitektur khas Irannya sangat kental, kotanya tenang dan indah. Kalau Teheran mirip Jakarta, kota besar metropolitan yang penuh gedung tinggi,” ceritanya.

Kunjungan ke Kota Qom juga memberinya kesan mendalam. “Di sanalah para calon Ayatollah dikader dan banyak Mullah dilahirkan. Aura keagamaan Syiah sangat kuat di sana. Alhamdulillah, saya bisa mengunjungi tiga kota penting di Iran tersebut,” tutur Tia yang menegaskan dirinya bukan Syiah tapi Sunni.

Meski berpuluh-puluh tahun diembargo ekonomi oleh AS, Iran tetap bertahan. Produksi dalam negeri menjadi pilihan utama masyarakatnya. “Mereka sangat bangga dengan produk sendiri, sehingga sulit menemukan produk luar negeri di sana. Ini yang perlu kita contoh. Kebanggaan itulah yang membuat mereka mandiri, bahkan senjata pun mereka bikin sendiri,” pungkas Tia Mariatul Kibtiah.

"Israel ingin Iran lenyap dari dunia karena dianggap membahayakan kedaulatannya (sovereignty), tapi mereka meminta AS yang bekerja. Israel akan selalu berupaya agar perundingan AS dan Iran gagal. Selama Donald Trump tidak bisa tegas terhadap Israel, perundingan apa pun akan terus berakhir buntu,"