Setelah dihebohkan dengan tarif resiprokal Presiden Donald Trump, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) kemudian berunding, dan pada 19 Februari 2026 ditandatangani Agreement on Reciprocal Trade (ART). Menurut Dr. Media Wahyudi Askar, Direktur Keadilan Fiskal CELIOS, ini adalah perjanjian dagang terburuk Indonesia dengan pihak luar dalam beberapa tahun belakangan.

***

Isi perjanjian dagang ini telah dibedah dan dicermati berbagai pihak termasuk CELIOS, yang juga mengungkapkan kajiannya terhadap ART. Menurut catatan CELIOS, terdapat tujuh poin krusial dalam perjanjian tersebut yang berpotensi melumpuhkan ekonomi nasional:

1. Defisit Neraca Pembayaran: Risiko banjir impor pangan, teknologi, dan migas yang dapat menekan nilai tukar Rupiah.
2. Klausul Poison Pill: Pembatasan ruang bagi Indonesia untuk bekerja sama secara bebas dengan negara mitra dagang lainnya.
3. Ancaman Deindustrialisasi: Penghapusan aturan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang mematikan industri lokal.
4. Dominasi Asing di Pertambangan: Aturan kepemilikan absolut perusahaan asing tanpa kewajiban divestasi.
5. Keterikatan Geopolitik: Indonesia dipaksa mengikuti standar sanksi perdagangan AS terhadap negara lain.
6. Penutupan Peluang Transshipment: Terhambatnya jalur logistik dan perdagangan transit Indonesia.
7. Kedaulatan Data: Ancaman terhadap ekosistem digital akibat aturan transfer data personal ke luar negeri.

Kata Media Wahyudi Askar, AS sukses menjebak Indonesia hingga akhirnya menandatangani ART. Namun, tak lama setelah itu, Supreme Court (MA) Amerika Serikat justru membatalkan tarif resiprokal Donald Trump. Semua negara mitra dagang disamakan tarifnya menjadi 10%.

“Mestinya kita harus meninjau ulang perjanjian yang merugikan Indonesia ini. ART adalah perjanjian dagang terburuk yang pernah dilakukan Indonesia dengan negara lain dalam beberapa tahun terakhir,” tegasnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Irfan Meidianto, saat mampir ke kantor VOI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 2 Maret 2026.

Hubungan dagang AS dengan mitra global bergejolak sejak Donald Trump menerapkan tarif resiprokal dengan kriteria yang subjektif. Bagaimana Anda melihat realitas ini dalam konteks hubungan dagang yang sehat secara internasional?

Dalam perdagangan internasional, ada prinsip yang harus dijunjung tinggi. Bahwa perjanjian dagang itu harus berdasarkan kesepakatan bersama (rule-based system). WTO juga sudah menerangkan ada prinsip yang harus disepakati: Most Favored Nation (MFN), transparency, dan rule-based system. Kalau kita lihat kesepakatan dagang Indonesia dan Amerika kemarin (ART), itu lebih dekat kepada power-based system.

Dalam perdagangan internasional, sistem tarif adalah koreksi dari distorsi pasar untuk memperbaiki pasar agar efisien. Yang kita lihat sekarang, Amerika melakukan intimidasi terhadap negara lain, termasuk Indonesia. Arahnya sekarang lebih pada geopolitik dan tekanan politik ketimbang ekonomi.

Jadi lebih dominan tekanan politik yang masuk dalam perdagangan?

Indonesia satu di antara sekian banyak negara yang terjebak pada kondisi ini, di mana tekanan politik Trump dalam perdagangan membuat kita masuk dalam jebakan. Prinsip WTO itu jelas: melarang adanya intimidasi politik dalam perdagangan. Kalau itu terjadi, negara yang kuat akan mengontrol negara yang lemah. Implikasinya adalah ketidakpastian dalam ekonomi global, pengusaha bingung, dan harga tidak lagi mencerminkan kondisi pasar. Ujungnya adalah krisis ekonomi yang merugikan rakyat kecil.

Apakah pola yang dilakukan Amerika ini penjajahan model baru?

Ya, ini bisa dikatakan penjajahan model baru. Kita memang tak lagi dijajah secara militer, namun diintervensi secara ekonomi.

Artinya Indonesia dan Amerika tidak sejajar, satu pihak menekan pihak yang lain?

Ya, itu kelihatan sekali, subordinasinya terlalu terasa. Dalam ART itu lebih banyak bahasa "Indonesia akan berkomitmen", "Indonesia akan membeli", jadi ada unequal exchange. Di mana kita lebih banyak memberi dan membuka diri dari kesepakatan dagang ini. Itulah yang dikritik oleh banyak orang, pakar hubungan internasional, pakar perdagangan, dan lain-lain. Mereka menilai ini adalah perjanjian dagang terburuk yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun belakangan.

Indonesia berhasil menegosiasikan penurunan tarif dari 32% menjadi 19% di tahap awal lalu menjadi 0% untuk beberapa produk, bagaimana Anda melihat negosiasi ini?

Pemerintah mengatakan telah berhasil menurunkan tarif dari 32% menjadi 19%. Pertanyaannya, apakah angka 19% ini berat atau tidak? Ya, berat sekali. Belakangan, tarif perdagangan dunia itu mengarah ke 0%. Jangan lupa, produk yang sama berkompetisi dengan negara lain. Kalau tarif mereka lebih rendah dari kita, kita tidak kompetitif. Ini adalah kekalahan negosiasi dagang yang amat parah.

Jika perdagangan dunia menuju ke 0%, apakah itu harus setara (equal)?

Fakta perdagangan global hari ini ada asymmetry capacity. Semua negara itu tidak punya kemampuan dagang yang sama. Artinya, kalau kita dikenakan tarif yang sama, itu merugikan. Makanya dalam perjanjian perdagangan internasional ada proses Special and Differential Treatment.

Negara maju tidak sama posisi ekonominya dengan negara berkembang. Mereka teknologinya tinggi, produksinya massal, efisien, dan sebagainya. Sedangkan negara berkembang lebih banyak pada komoditas mentah. Dengan begitu, tarif tidak bisa dibuat setara begitu saja. Kalau mau adil, negara berkembang seperti Indonesia harus diberi ruang untuk melindungi ekonominya. Itulah yang dilakukan China tahun 1980-an. Mereka baru membuka pasarnya setelah industri di China berkembang dengan baik.

Presiden Prabowo menyepakati ART senilai USD 33 miliar (Rp577 triliun). Mengapa banyak pihak, termasuk CELIOS, menilai kesepakatan bernilai jumbo ini justru merugikan Indonesia?

Secara politik ini enak sekali disampaikan, seolah uang akan masuk Rp577 triliun, padahal itu baru komitmen. Nilai itu termasuk pembelian barang impor, pembukaan investasi, dan lain-lain. Kalau kita cermati ART ini, kita lebih banyak membeli dan mengimpor barang dari AS. Kalau arus impor lebih besar dari ekspor, kasnya defisit. Jadi bukan untung, tapi buntung.

Kita harus lihat kualitas produk yang diimpor dan diekspor. Produk yang kita ekspor bukan yang bernilai tambah tinggi, melainkan komoditas dan barang mentah. Sementara produk yang masuk bernilai tambah tinggi. Ini bisa memukul industri dalam negeri seperti produk olahan makanan, susu, dan sebagainya. Ini yang perlu dicermati.

CELIOS kemarin merilis pernyataan bahwa di balik ART Indonesia dan Amerika ada jebakan ekonomi, apa indikasinya?

Jebakan ekonomi itu paling tidak terlihat dari beberapa indikator. Pertama, kita dipaksa untuk impor skala besar. Kedua, kita dipaksa untuk mengurangi kebijakan proteksi di dalam negeri. Ketiga, perjanjian ini lebih banyak menguntungkan Amerika. Yang kita sayangkan, negara lain tak separah Indonesia. Lihat bagaimana India dan Malaysia dengan cerdas menghadapi Amerika.

China kita lihat amat tenang menghadapi perang dagang dengan Amerika, bagaimana Anda melihat hal ini?

Orang yang tidak tahu apa-apa biasanya panik. Orang yang cerdas akan berpikir dengan tenang. Negara-negara lain itu sudah membaca trik Donald Trump. Apa yang dilakukan Trump itu melanggar prinsip perdagangan internasional. Mereka memilih wait and see, menunggu keadaan berubah.

Yang dilakukan pemerintah kita justru defensif, lalu reaktif, dan "hantam kiri-kanan". Kita kelihatan sekali panik menghadapi soal ini hingga bolak-balik ke Amerika. Ini yang saya sayangkan. Akhirnya kita kaget dengan keputusan Supreme Court (MA) Amerika Serikat yang membatalkan tarif resiprokal Donald Trump karena dianggap melebihi kewenangannya sebagai presiden. Tarif dagang dengan negara mitra pun disamaratakan kembali menjadi 10%.

Apakah Anda memprediksi bahwa Supreme Court akan menganulir tarif resiprokal Donald Trump?

Sistem hukum di Amerika Serikat itu kuat. Supreme Court melihat ada pihak yang dirugikan dengan penerapan tarif resiprokal yang berat sebelah itu. Masyarakat dan pengusaha di sana juga keberatan dengan penerapan tarif ini. Hal ini bisa dibaca bahwa kebijakan tarif Donald Trump memang keliru. Sayangnya, kita salah membaca situasi sejak awal, dan ini sangat disayangkan.

Apa yang dilakukan Presiden Prabowo dengan menelepon Trump tidak ada pengaruhnya. Buktinya hasil ART seperti itu. Pertemanan baik dengan Trump oke saja, tapi teknis perjanjian perdagangan ada di level teknokrat; diplomasi antara utusan Indonesia dan AS. Jadi, terbukti survei yang mengatakan Indonesia adalah negara yang paling gampang ditipu. Kita sudah ditipu dengan cerdik oleh AS.

Jadi ART ini banyak sekali celahnya dan merugikan Indonesia?

Ahli dan akademisi netral banyak melihat kelemahan dan kerugian dari klausul yang ada di ART ini. Mereka bilang kita kecolongan di banyak sisi.

Apakah tim Presiden Prabowo tidak memahami secara detail klausul ART tersebut?

Saya tidak tahu bagaimana proses negosiasi sampai ART itu ditandatangani. Tapi menarik apa yang disampaikan Dino Patti Djalal; dia bilang Kementerian Luar Negeri kita tidak banyak dilibatkan. Kalau itu benar, mengapa bisa begini? Dalam persoalan penting seperti ini, Kementerian Luar Negeri dan atase perdagangan harus dilibatkan. Lalu pakar WTO—khususnya bidang dispute settlement—pakar geopolitik, pakar hukum internasional, dan ahli industri di tanah air juga seharusnya dilibatkan.

Pertanyaannya, apakah ada pakar-pakar yang dilibatkan sebelum ART ditandatangani? Kalau ada, siapa saja mereka? Soalnya yang tampil adalah Airlangga Hartarto; meskipun beliau Menko, beliau berasal dari partai politik, bukan ahli hukum, ahli WTO, atau ahli perdagangan internasional. Lalu ada Letkol Teddy Indra Wijaya, beliau juga tidak punya pengalaman dalam perdagangan internasional. Soalnya ini bukan negosiasi beli cabai di pasar tradisional. Perlu jam terbang, kecermatan, dan kecerdasan dalam melihat poin-poin dalam perjanjian.

Indonesia harus membeli migas dari Amerika Serikat dengan selisih harga yang signifikan, bagaimana dengan hal ini?

Karena jaraknya jauh dari Indonesia, ada selisih dari faktor transportasi. Ongkos transportasi itu bisa mencapai 2 sampai 3 Dolar AS per barel. Siapa yang harus menanggung kalau ada kelebihan biaya? Ya negara melalui APBN yang bertambah berat, dan ujungnya rakyat yang menanggung. Karena sudah ada kesepakatan bahwa Indonesia harus membeli migas dari AS, padahal di luar sana harganya lebih kompetitif.

Sekarang dengan situasi global yang memanas, harga BBM diprediksi akan naik, apalagi kalau belinya dengan harga yang mahal. Di saat kita sudah terjepit, malah makin terjepit. Detail ART itu sudah bisa diakses publik. Ini bisa dibahas di sekolah dan kampus; terlihat betapa cerobohnya kita membuat kesepakatan dagang dengan negara lain. Ini pelajaran yang amat berharga untuk kita dan generasi mendatang.

Terlepas dari isu keamanan (track record 737 Max), apakah keputusan membeli 50 unit Boeing ini masih kompetitif secara ekonomi dibandingkan opsi lain seperti Airbus, Comac, dan lain-lain?

Kalau secara komersial lebih menguntungkan membeli Boeing, tidak masalah. Tapi karena ini adalah keputusan politik setelah ART ditandatangani, hampir pasti harganya sudah tidak kompetitif. Saya khawatir pemaksaan membeli sejumlah produk dari AS ini tidak melewati analisis yang kuat, apakah benar-benar dibutuhkan di tengah situasi global sekarang. Lalu siapa yang menanggung biayanya? Ya, lagi-lagi Garuda Indonesia yang kondisinya sudah terseok-seok itu.

Sebelum ART ini berlaku, harus diratifikasi oleh DPR masing-masing negara dalam 90 hari setelah ditandatangani kemarin. Apakah kita bisa membatalkannya jika dinilai merugikan?

Dalam WTO ada prinsip Rebus Sic Stantibus (clausula rebus sic stantibus); sebuah perjanjian boleh dibatalkan jika struktur fundamental perjanjian itu sudah berubah. Kondisi sekarang adalah Supreme Court membatalkan tarif tersebut karena ada yang salah, yakni presiden melebihi kewenangannya. Negara mana pun berhak meninjau kembali perjanjian tersebut. Sekarang, kita berani tidak meninjau perjanjian yang sudah ditandatangani?

Persoalannya, kita berhadapan dengan pemimpin yang gengsi dan tidak mau mengakui kesalahannya. Perubahan yang terjadi di dalam negeri Amerika Serikat seharusnya bisa menjadi nilai tawar bahwa kita tidak mungkin melanjutkan perjanjian ini. Alasan lainnya, ada penolakan yang luar biasa dari rakyat Indonesia atas perjanjian itu. Dan satu lagi, DPR tidak pernah dilibatkan dalam hal ini, padahal mereka adalah perwakilan rakyat. Namun, saya lihat sampai saat ini tidak ada intensi dari pemerintah untuk membatalkan ART.

Salah seorang menteri mengatakan ART harus dilanjutkan meski realitasnya sudah berbeda dengan sebelum ditandatangani. Apa tanggapan Anda?

Kalau ada forum atau pertemuan menteri-menteri seluruh dunia, saya yakin Indonesia akan ditertawakan karena membuat ART dengan Amerika. Kita menandatangani perjanjian hanya beberapa hari sebelum Supreme Court membatalkan tarif resiprokal Trump. Intelijen Indonesia di mana? Mereka tidak bisa membaca keadaan ini. Ingat, ART ini akan berdampak pada defisit perdagangan dan yang terdampak adalah APBN kita, artinya masyarakat juga akan terkena imbasnya.

Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran, apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia?

Perang di mana pun membuat banyak orang terluka; korban di kedua belah pihak sudah sangat banyak. Dampak ekonomi juga sudah mulai dirasakan oleh negara lain. Negara yang paling terdampak adalah yang kemampuan ekonominya lemah dan dependensinya terlalu kuat, contohnya Indonesia. Komoditas yang paling terasa adalah minyak karena Selat Hormuz ditutup. Ingat, 20% perdagangan minyak global berasal dari sini. Sampai kapan perang ini akan berakhir? Makin lama perang, makin banyak yang dirugikan.

Harga minyak yang naik bisa menekan Rupiah dan cadangan devisa akan tergerus. Masyarakat terdampak karena inflasi meningkat dan daya beli turun. Presiden, menteri, atau anggota DPR mungkin tidak akan merasakan keadaan ini. Mereka masih bisa senang-senang, tapi rakyat terjepit. Ini yang sangat dikhawatirkan.

Apa lagi dampaknya?

Satu lagi yang perlu dicermati adalah soal tata kelola fiskal kita yang amburadul. Kalau gejolak ekonomi menekan ekonomi Indonesia dengan sangat keras, akan terjadi risiko sistemik. Kepercayaan investor global akan menurun, dan investor bisa memindahkan investasinya ke negara yang lebih kondusif. Indonesia memang jauh dari lokasi perang, tapi dampaknya besar akibat perang tersebut.

ART dan perang membuat ekonomi Indonesia terganggu. Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa banyak pakar di sini yang bisa mencermati klausul ART itu karena informasinya terbuka dan semua bisa akses. Jangankan pakar, mahasiswa pun bisa menganalisis isi ART tersebut.

Bagi dunia, apa dampak perang Israel-AS kontra Iran ini?

Dunia akan terdampak, banyak negara yang perekonomiannya terganggu. China, misalnya, struktur ekonomi mereka akan terganggu karena mereka masih membutuhkan migas dari kawasan Teluk yang sedang dilanda perang. Negara-negara Uni Eropa juga terganggu karena pasokan energi mereka juga bergantung pada stabilitas global. Sekarang inflasi sudah melambung; kalau perang berlanjut, kondisi mereka juga berat. Daya beli menurun, dan dampaknya ekspor komoditas Indonesia juga akan menurun. Dunia ini seperti tali-temali yang terhubung satu sama lain.

Sebelum ART ditandatangani, QRIS sudah menjadi perhatian Amerika karena menggerus pasar MasterCard dan Visa. Apakah pembayaran digital ini juga diatur?

Salah satu klausul dalam ART itu adalah tidak boleh ada domestikasi data. Artinya, data transaksi keuangan bisa diakses oleh platform dari AS. Selama ini kita inginnya data keuangan Indonesia dikelola secara independen. Sekarang dengan ART ini, hal itu sudah tidak bisa lagi. Jadi dugaan saya, QRIS juga akan terganggu. Kita lihat pertarungannya ke depan. Kalau kita mengikuti narasi mereka, QRIS bisa hilang. VISA dan MasterCard tidak akan tinggal diam dengan keadaan ini karena merekalah yang paling terdampak.

Dari ART dengan Amerika ini, pelajaran apa yang bisa dipetik?

Pertama, posisi strategis di pemerintahan itu harus diisi oleh orang yang tepat. Jangan serahkan perjanjian atau kesepakatan dagang penting pada orang yang tidak kredibel dan tidak kompeten. Yang akan terdampak adalah seluruh masyarakat Indonesia jika ART itu merugikan kita. Padahal, kita punya banyak pakar kompeten yang bisa dimintai pendapatnya. Namun, pemerintah sama sekali tidak membuka diskursus kepada pakar maupun DPR sebelum ART itu ditandatangani.

Kedua, kesepakatan dagang itu adalah kegiatan ekonomi, jangan dijadikan komoditas politik. Kita harus cermat berhadapan dengan Trump. Dia bisa saja memuji, lalu "menikam dari belakang"; inilah yang terjadi sekarang lewat ART. Amerika sangat senang dengan ART ini karena ini kemenangan besar buat mereka. Ingat, Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di Asia sekaligus negara muslim terbesar. Ini sebenarnya bisa jadi nilai tawar, namun akhirnya kita hanya menjadi pasar bagi produk mereka.

Jadi, siapa yang untung dan siapa yang buntung jika ART dengan Amerika dilaksanakan?

Yang untung adalah AS, terutama pabrik pesawat, perusahaan migas, sektor pangan, dan Donald Trump. Yang buntung adalah Indonesia, UMKM, pelaku usaha lokal, dan masyarakat Indonesia. Soalnya barang-barang jenama (brand) AS akan masuk masif ke Indonesia. Komoditas lokal terpukul dan usaha lokal bisa ambruk. Janji 19 juta lapangan pekerjaan saat kampanye Gibran Rakabuming bisa jadi hanya ilusi.

Media Wahyudi Askar dan Suka Duka Menjadi Peneliti

Jujur diakui Dr. Media Wahyudi Askar, sebagai peneliti banyak suka dan duka yang dialaminya. Jika dibandingkan antara keduanya, ia mengaku memang lebih banyak sukanya. Apa saja suka dan duka menjadi seorang peneliti dikisahkannya secara khusus kepada VOI.

Di luar kesibukan sebagai dosen dan peneliti di CELIOS, Media Wahyudi Askar punya hobi bermain bola dan juga menonton pertandingan sepak bola, baik skala nasional maupun mancanegara. Namun, sering kali kesibukan di kampus dan kantor membuat ia tak bisa melaksanakan hobinya tersebut.

Ia mengaku untuk urusan membagi waktu ini bukanlah pekerjaan mudah. “Idealnya memang terjadi keseimbangan antara pekerjaan, olahraga, dan melakoni hobi lainnya. Tapi pada kenyataannya lebih sering chaos, semua berantakan. Akhirnya tak ada libur weekend karena diburu pekerjaan yang harus dituntaskan,” katanya tergelak.

Ia kemudian berdamai dengan keadaan. “Ya mau bagaimana lagi keadaannya seperti itu. Saya harus fleksibel agar semuanya bisa berjalan. Implikasi lanjutannya, kesehatan sedikit terganggu kalau terjadi chaos dalam mengatur waktu,” ungkapnya.

Antara Jogja dan Jakarta

Sebagai seorang dosen dan peneliti, Media Wahyudi Askar banyak menghabiskan waktu untuk membaca dan menuliskan analisisnya pada suatu masalah yang sedang diamati. Kadang ia harus berada di Jogja menemui mahasiswanya di kampus, dan kadang di Jakarta untuk urusan CELIOS—lembaga penelitian independen yang fokus pada analisis kebijakan ekonomi, hukum, dan pembangunan berkelanjutan.

Untuk urusan ke Jakarta, ia memang tidak memiliki jadwal khusus. “Saya memang tak ada jadwal khusus ke Jakarta, random saja. Soalnya untuk urusan riset dan meneliti, setelah semua bahan terkumpul, bagi saya di mana pun bisa berpikir. Tidak harus di Jakarta, Jogja, atau kota lainnya. Bahkan di kamar, ruang tamu, bahkan dapur pun bisa,” lanjut pria yang suka bermain Tamiya dengan anak semata wayangnya yang kini berusia 7 tahun.

Meski sibuk, ia tidak mau kehilangan golden moment tumbuh kembang anaknya. Saat ditanya apakah ada rencana untuk menambah momongan, ia dengan yakin menjawab ya. “Insya Allah mau punya anak lagi kalau Allah mengizinkan. Doakan ya,” pintanya.

Suka dan Duka Menjadi Peneliti

Menurut Media Askar, begitu ia sering disapa, menjadi seorang peneliti itu lebih banyak sukanya daripada dukanya. Satu hal yang menurutnya penting adalah seorang peneliti harus jujur dan berani. “Kita bisa mengungkapkan hasil penelitian kita dengan jujur dan berani. Soalnya kami dilindungi oleh undang-undang. Dan apa yang saya sampaikan basisnya data, jadi tidak bias kepentingan. Kalau bagus akan saya bilang bagus, dan begitu juga sebaliknya,” paparnya.

Lalu apa dukanya? “Dukanya itu saat sedang mentok, mau menulis apa lagi. Kalau sudah begitu ya harus berhenti sejenak,” lanjutnya.

Kadang, apa yang ia sampaikan secara jujur bersumber dari penelitiannya membuat pihak-pihak tertentu merasa tidak nyaman. “Akibatnya saya diserang buzzer. Ternyata tokoh yang merasa tersudut itu mengerahkan buzzer-nya untuk menyerang saya. Itu termasuk pengalaman yang tidak mengenakkan. Tapi mau bagaimana lagi, inilah risikonya menyampaikan kebenaran, ada saja yang tidak suka. Mereka menganggap apa yang saya suarakan adalah disinformasi, fitnah, dan kebencian, padahal yang saya sampaikan apa adanya,” katanya.

Menghadapi hal ini, Media Askar harus memberikan penjelasan dan klarifikasi. “Kadang kalau lagi banyak kerjaan, ini menyita waktu, menyebalkan, dan bikin stres. Tapi mau bagaimana lagi,” lanjutnya.

Ia amat prihatin dengan mereka yang berupaya meraih gelar sarjana namun dengan cara tidak jujur. “Baru-baru ini kan heboh ada kasus joki untuk S3 di satu kampus ternama di Jakarta. Padahal yang meraihnya dengan jalur yang benar harus bersusah payah,” katanya lirih.

Saran Media Wahyudi Askar, kalau mau sukses harus bangun pagi. “Soalnya di pagi hari itu pikiran kita segar. Selain itu harus berjejaring dan jangan berhenti membaca. Bahwa ada dunia yang lebih luas selain di media sosial dan chatbot AI. Jadi literasinya harus ditingkatkan,” pungkasnya.

"Jebakan ekonomi itu paling tidak terlihat dari beberapa indikator. Pertama, kita dipaksa untuk impor skala besar. Kedua, kita dipaksa untuk mengurangi kebijakan proteksi di dalam negeri. Ketiga, perjanjian ini lebih banyak menguntungkan Amerika,"