Menanti Kinerja Kabinet Gemblengan Lembah Tidar dalam Mengatasi Ekonomi yang Semakin Sulit

Ilustrasi foto Karya Andry Winarko VOI

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar retreat bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer, kawasan Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Bukan berarti militeristik, retreat bagi personel KMP ini untuk menjalin sinergitas dan kekompakan dalam menghadapi tantangan pemerintahan Prabowo-Gibran lima tahun ke depan.

Dalam keterangannya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menjelaskan, rangkaian acara retreat termasuk di dalamnya baris-berbaris para anggota KMP dapat disimbolkan untuk menyamakan frekuensi dan gerak langkah pemerintahan ke depan.

“Kita harus bergerak seirama dengan tujuan yang sama. Pemerintah itu tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan sebagai tim. Selain itu, para anggota KMP juga harus berkaca pada kekompakan sebuah tim sepak bola, di mana semua pemain harus memiliki keyakinan dan tujuan yang sama,” ujarnya, Jumat 25 Oktober 2024.

Memang, tantangan yang akan dihadapi pemerintahan Prabowo bukan kaleng-kaleng, terutama di bidang ekonomi. Seperti diketahui, Prabowo dalam kampanye di Pilpres 2024 lalu memiliki Asta Cita atau delapan program unggulan pemerintahan. Dari delapan program tersebut, lima di antaranya terkait dengan isu ekonomi. Hal itu menandakan bidang ekonomi menjadi perhatian Prabowo.

Dari segi ekonomi makro, pemerintahan Prabowo akan menghadapi tantangan besar dalam mengelola defisit anggaran yang diproyeksikan mencapai Rp616 triliun pada 2025. Defisit ini merupakan dampak langsung dari kebijakan fiskal agresif yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Pengamat hukum dan pegiat antikorupsi, Hardjuno Wiwoho mengatakan, defisit anggaran ini merupakan akumulasi dari utang yang diambil pada masa Presiden Joko Widodo untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur strategis. Meskipun berhasil menggerakan ekonomi, namun beban utang yang ditanggung cukup besar.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, yang disahkan pada 17 Oktober 2024 telah memperkirakan defisit anggaran sebesar Rp616 triliun. Sebagian besar defisit ini ditutup melalui pembiayaan utang sebesar Rp775 triliun, yang merupakan konsekuensi dari kebijakan utang sebelumnya.

“Ini bukan kebijakan yang bisa langsung diubah. Presiden Prabowo mewarisi situasi fiskal yang sudah penuh dengan tekanan utang. Meski beliau mulai mengelola anggaran pada 2025, kebijakan yang dibuat pemerintahan sebelumnya masih sangat mempengaruhi ruang gerak fiskal pemerintah baru,” terang Hardjuno.

Meski demikian, dia optimistis pemerintahan Prabowo mampu mengambil langkah-langkah yang teliti dalam mengatasi situasi ini. Contohnya, pada rapat kabinet pertama setelah dilantik, Prabowo menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati, terutama terkait pengawasan terhadap potensi kebocoran anggaran dan korupsi.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan keuangan negara dalam upaya mengelola defisit dan utang. “Ini adalah langkah penting untuk mengurangi beban fiskal negara yang semakin berat karena utang-utang lama. Program-program pembangunan akan terus berjalan, tetapi dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran,” tambah Hardjuno.

Dia menegaskan, pemerintahan Prabowo juga harus menyeimbangkan antara pembiayaan defisit dengan kebutuhan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan melindungi kepentingan rakyat. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan investasi di sektor produktif serta menjaga efisiensi belanja negara.

Kemiskinan dan Pengangguran Jadi Tantangan Pemerintah di Sektor Riil

Ilustrasi. (Foto: Dok. Antara)

Adapun dari segi sektor riil, analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani mengungkapkan, ada beberapa tantangan mendasar secara ekonomi yang harus dihadapi pemerintahan ke depan. Salah satunya adalah masih tingginya angka pengangguran. Data IMF per April 2024 mencatat, tingkat pengangguran Indonesia mencapai 5,2 persen. Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, tingkat pengangguran RI menempati posisi pertama.

“Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja,” tuturnya.

Bahkan, beberapa tahun belakangan terjadi paradoks di mana semakin banyak fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di saat angka rasio incremental capital-output ratio (ICOR) yang terus mengalami peningkatan. Artinya, investasi mengalami penurunan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan lain yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo adalah terkait kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,03 persen atau 25,22 juta orang per Maret 2024. Namun, fakta lain menyebut, golongan masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) pusat BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 96 juta orang.

Ajib berhadap pemerintah betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60 persen produk domestik bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

“Artinya, pemerintah pun harus jeli dengan data awal sebagai fondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” imbuhnya.

Ekonom UI, Teguh Dartanto juga berharap pemerintahan Prabowo dapat menyiapkan solusi dalam merespons beberapa tantangan ekonomi yang akan terjadi. Meskipun saat ini, kondisi ekonomi Indonesia dinilai masih baik dan stabil. Menurutnya, pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan seperti deflasi (penurunan harga) dan PHK.

“Perlu langkah-langkah strategis untuk merespons deflasi selama lima bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena,” tukasnya.

Dia menjelaskan, pada September 2024, BPS mencatat bahwa deflasi Indonesia mencapai sebesar 0,12 persen. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan. Hal ini juga menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Karena deflasi ini, indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia mengungkap jika salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024, di mana sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan tiga provinsi mencatatkan angka terbesar yakni Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta.

“Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4 persen pada 2019 menjadi 17,1 persen pada 2024,” beber Teguh.

Dia menyebut, pemberian dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah, juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin. “Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis,” kata Teguh.

Seorang buruh perempuan mengayuh sepeda sepulang kerja di kawasan pabrik tekstil Sritex, Sukoharjo, Jawa Tengah. (Antara Foto/Mohammad Ayudha)

Tantangan ekonomi di sektor riil di atas sesuai dengan hasil survei terbaru LSI Denny JA yang mengungkap ada dua permasalahan ekonomi yang menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 65 persen masyarakat merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

“Sebanyak 65 persen masyarakat menyatakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Tentu ini jadi satu tantangan utama daripada pemerintahan ke depan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujar Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa.

Selanjutnya, sebanyak 64 persen responden survei menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit. “Sebanyak 64 persen masyarakat menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat dan sulit,” ungkap Ardian.

Salah satu tantangan nyata yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo adalah terkait status PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL). Pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara itu diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang tanggal 21 Oktober 2024 lalu seperti tertuang dalam keputusan perkara dengan nomor 2/Pdt. Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

Manajemen perusahaan Sritex mengungkapkan, jumlah karyawan dalam grup Sritex saat ini adalah 50.000, di mana ada 14.112 karyawan yang bakal terdampak langsung akibat putusan pailit tersebut. Acungan jempol patut diberikan pada Presiden Prabowo. Sebab, dia langsung bergerak cepat dengan menginstruksikan empat kementerian untuk berkolaborasi menyusun skema penyelamatan Sritex demi menjaga stabilitas tenaga kerja dan menghindari PHK massal.

Empat kementerian yang terlibat dalam upaya penyelamatan ini adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja. Keempat kementerian ini tengah bekerja sama untuk merumuskan solusi guna mempertahankan operasional Sritex agar perusahaan dapat terus beroperasi serta melindungi hak-hak karyawan.

Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 26 Oktober 2024, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa upaya ini menjadi prioritas pemerintah, mengingat Sritex merupakan pilar penting dalam industri tekstil nasional dan berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan turut berperan dalam mengkaji dukungan finansial yang memungkinkan, sementara Kementerian BUMN akan mengidentifikasi kemungkinan keterlibatan BUMN dalam penyelamatan Sritex. Di sisi lain, Kementerian Tenaga Kerja difokuskan pada aspek perlindungan tenaga kerja serta memastikan hak-hak karyawan terpenuhi selama masa restrukturisasi.

“Kami akan segera memfinalisasi langkah-langkah yang diperlukan dan memberikan rekomendasi agar kebijakan yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi stabilitas tenaga kerja dan keberlanjutan perusahaan,” kata Gumiwang.

Dengan selesainya masa retreat para anggota KIM, kini publik tentu menunggu apakah acara di Lembah Tidar itu mampu menjawab tantangan elit alias ekonomi sulit selama pemerintahan Prabowo Subianto. Terdekat, tentu apakah tuah Lembah Tidar mampu setidaknya menyelamatkan ribuan karyawan Sritex dari ancaman PHK, atau justru makin menambah jumlah pengangguran dan angka kemiskinan.