Eksklusif, Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono Sadar Tidak Semua Kader Mendukung Kepemimpinannya

Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono menegaskan hitungan internal mereka berbeda dengan yang diumumkan KPU. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Menjadi pemimpin yang ideal bukan perkara mudah. Tak semua mendukung meski dalam satu barisan yang sama. Hal itu disadari benar oleh Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. Ia tak berambisi untuk melanggengkan jabatannya sebagai nakhoda partai berlambang ka’bah itu. Fokus utamanya menyelesaikan masa jabatan sampai berakhir masa bakti pada 2025 dan mengantarkan kepengurusan menuju mukhtamar PPP selanjutnya.

***

Pilpres dan pileg 2024 usai digelar, setelah dilakukan penghitungan cepat dan penghitungan manual, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pilpres yang dimenangkan oleh pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

Sementara untuk partai politik PPP dinyatakan KPU tidak memenuhi ambang batas parlemen 4%. Soalnya suara nasional yang bisa dikumpulkan hanya  5.878.777 suara atau setara dengan 3,87%. Namun PPP belum menerima hasil penetapan yang menjadi alasan untuk pertama dalam sejarah mereka terlempar dari Senayan. 

Karena itulah kata Muhammad Mardiono, PPP mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Mereka melakukan penghitungan ulang dari TPS sampai tingkat nasional. “Setelah laporan dari berbagai daerah masuk semua, ternyata selisih penghitungan itu membengkak menjadi 600.000-an suara. Ini yang kami perjuangkan dan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kok bisa selisihnya banyak sekali. Ke mana larinya suara masyarakat yang sudah menyalurkan aspirasinya melalui PPP,” tukasnya.

Perolehan suara partai yang menurun dan tak memenuhi ambang batas parlemen ini membuat kritikan tajam pada Mardiono dan jajaran pengurus. Namun ia pasang badan atas hasil pemilu yang sudah diumumkan dan upaya PHPU yang sedang berlangsung sekarang. “Saya akan mempertanggungjawabkan hasil pilpres dan dan pileg 2024 dunia akhirat,” tegasnya kepada Edy Suherli, Bambang Eros, dan Rifai dari VOI yang menemuinya di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat belum lama berselang. Inilah petikan selengkapnya.

Karena itulah kata  Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono mereka tidak menerima hitungan KPU, dan mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Pada pemilu 2024 ini PPP tidak mencapai ambang batas parlemen, ini pertama dalam sejarah, apa evaluasi Anda untuk pesta demokrasi kali ini?

KPU memang sudah mengumumkan bahwa PPP tidak mencapai ambang batas parlemen 4%. Hitungan KPU perolehan suara nasional PPP 5.878.777 suara atau setara dengan 3,87%. Hasil penghitungan yang diumumkan KPU itu yang menjadi dasar untuk mengumumkan bahwa PPP dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen. Hitungan ini berbeda dengan hasil hitungan internal PPP, karena itu kami mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi. Kami melakukan penghitungan kembali secara berjenjang dari TPS sampai ke tingkat nasional. 

Berapa hasil penghitungan internal PPP?

Dari hasil penghitungan yang diumumkan KPU itu awalnya kami hitung selisihnya ada 200.000-an, itu kami kemukakan pada jumpa pers 20 April. Setelah laporan dari berbagai daerah masuk semua, ternyata selisih penghitungan itu membengkak menjadi 600.000-an suara. Ini yang kami perjuangkan dan menggugat di Mahkamah Konstitusi. Kok bisa selisihnya banyak sekali. Ke mana larinya suara masyarakat yang sudah menyalurkan aspirasinya melalui PPP.

Anda dan tim hukum PPP  yakin bisa memenangkan gugatan ini?

Konstitusi kita mengamanatkan perselisihan hasil pemilu tempatnya di MK. Karena itulah kami bersemangat, soalnya kerja keras semua kader, pengurus dari bawah sampai nasional itu tidak sia-sia. Hitungan kami berbeda itu bukan tanpa dasar, ini dari pengumpulan suara dan C1 dari TPS sampai ke tingkat nasional. Kami yakin bisa membuktikan apa yang kami gugat. Artinya kalau gugatan kami dimenangkan, suara PPP di atas ambang batas parlemen. Doakan semoga gugatan kami berhasil dan PPP bisa ke Senayan.

Apa yang kurang dari PPP ketika menghadapi pemilu, sehingga hasilnya jauh dari harapan?

Setahun sebelum pemilu digelar, seluruh kader, caleg sudah bergerak. Mereka mensosialisasikan program yang akan diusung partai saat pemilu. Juga mensosialisasikan progam individu caleg saat bertarung di daerah pemilihan masing-masing.

Anda sempat memberikan pernyataan akan mempertanggungjawabkan hasil pemilu dan pileg ini dunia akhirat, apa maksdunya? Bukankan ini adalah urusan dunia?

Memang apa yang kita lakukan ini adalah aktivitas duniawi. Tapi dalam pandangan kami sebagai partai yang berlandaskan Islam, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu sudah menjadi tanggung jawab moral saya dan juga jajaran partai. Dalam konteks itulah pernyataan yang saya kemukakan itu. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan hasil pemilu 2024 ini dunia dan akhirat.

Saya juga yakin semua yang dilakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Sebelum menuju akhirat kita memang harus melewati alam dunia dulu. Bekal kita menuju akhirat didapat dari dunia ini.

Di partai sebelah ada tokoh yang menjadi ikon partai, kalau di PPP siapa yang menjadi ikon?

PPP ini didirikan para ulama yang merupakan fusi dari 4 partai Islam 5 Januari 1973: Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI). Ada banyak tokoh di PPP yang secara turun-temurun mewariskan perjuangan kepada generasi penerus. Saya pernah diajak ibu saya besuk paman yang usai ceramah tidak pulang, dia ditahan Koramil atau Kodim. Ada juga Ketua Majelis Syariah KH Mustafa Aqil Siradj, dia itu adalah mantu dari guru kami; KH Maimun Zubeir (alm). Ada juga Pak Zarkasi Nur Ketua Majelis Kehormatan PPP. Dia adalah saksi pendirian PPP yang masih ada sampai sekarang. Mereka terus membimbing kami dalam menjalankan partai.

Selisih perhitungan internal PPP dengan KPU menurut Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono lebih dari 600.000-an suara, pertanyaannya mengapa bisa terpaut jauh.  (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Kehadiran Sandiaga Uno yang muda, energik dan berlatar pengusaha sebenarnya cukup menjanjikan, sebesar apa ekspektasi partai dengan kehadirannya?

Sebelum bergabung dengan PPP dia sudah lebih dulu aktif di Gerindra. Kita berharap bergabungnya Pak Sandi di PPP bisa memberikan efek untuk partai karena pengalaman dan reputasinya dalam berpolitik. Dia pernah jadi cawapresnya Pak Prabowo, Wagub DKI Jakarta dan dll. Harapan itu sangat besar dari kami.

Setelah pemilu digelar, apakah hasilnya sudah seperti yang diharapkan?

Terus terang belum, karena mungkin waktunya terlalu pendek, belum satu tahun. Setelah bergabung kita mengamanatkan dia menjadi Ketua Bapilu Nasional. Saya saja yang sudah 26 tahun mengabdi dari bertugas sebagai pengurus DPC hingga saat ini Plt. Ketum PPP belum bisa berbuat banyak. Dalam mengambil keputusan meski saya dipercaya sebagai nakhoda, tetap dengan cara kolektif kolegial.

Sebelum pemilu apakah partai sudah menginventarisir masalah yang ada di masyarakat, kemudian mengolahnya menjadi isu yang diharapkan bisa diselesaikan partai?

Menghadapi pemilu, PPP menawarkan konsep harga murah, kerja mudah dan hidup berkah. Ini yang menjadi hajat hidup utama rakyat. Selama setahun lebih saya turun ke masyarakat dari Aceh hingga Papua, saya berinteraksi dengan masyarakat, ulama, santri, pelaku UMKM, nelayan, dll. Saya sudah berjumpa dengan banyak orang di setiap provinsi yang saya sambangi. Mereka amat merespons, bahkan di berbagai tempat itu saya juga memberikan bantuan yang dibutuhkan masyarakat.

Jelang pemilu kemarin ada dua hal yang paling disorot, pertama bansos yang amat masif dan kedua, isu serangan fajar atau politik uang, apakah hal ini berpengaruh terhadap perolehan suara PPP?

Setiap langkah politik akan beririsan dengan isu yang terjadi di sekitarnya, seperti soal bansos dan politik uang. Pengaruhnya seperti apa, di tiap daerah berbeda. Di kota politik uang pengaruhnya tidak signifikan. Tapi di desa signifikan. Ini kan pelanggaran, tapi pengawasannya seperti apa. Di kota masih bisa terpantau, kalau di desa apa lagi desa terpencil sudah sangat sulit.

Di kalangan caleg kami dengar ada istilah belanja suara, kata halus dari politik uang, apakah Anda juga mendengar hal ini?

Ya, itu isu yang juga saya dengar. Kalau sudah begini mereka yang punya dana atau pendanaan yang kuat yang berpotensi menang. Tapi tidak semua begitu. Soalnya ada kader kami yang tidak punya pendanaan yang cukup tapi bisa lolos ke legislatif.  Artinya tidak semua begitu. Tapi praktik politik uang ini amat merisaukan untuk keberlangsungan demokrasi.  Semoga ke depan pelan-pelan bisa kita kikis. Kita butuh komitmen dan kejujuran politisi dan rakyat dalam praktik demokrasi.

Anda masih sebagai Plt. Ketum PPP apakah sudah menyiapkan diri untuk masa jabatan berikutnya?

Fokus saya masih menyelesaikan tugas sebagai pelaksana tugas sampai masa khikmad berakhir di tahun 2025. Jadi belum ada rencana untuk melanjutkan tugas. Saya akan menghantarkan kepengurusan ini sampai ke mukhtamar. Soal saya mau meneruskan atau tidak itu saya tidak berpikir ke arah itu. Saya serahkan kepada pemegang kedaulatan di partai; pengurus DPC, DPW dan sebagainya yang akan menentukan siapa pemimpin berikutnya.

Kalau ditanya apakah saya mau melanjutkan jawabannya tidak. Bahwa dalam berpolitik itu ada kompetisi. Jadi saya belum berpikir mau melanjutkan tugas. Urusan jabatan, saya tidak terlalu berambisi. Karena jabatan itu amanah, jadi tidak perlu dikejar.

Apakah Anda sudah mengamati kalau ada upaya untuk menggoyang kepemimpinan Anda, terutama setelah pemilu usai dan PPP dinyatakan tidak lolos ambang batas parlemen?

Saya sudah 26 tahun bergabung dengan PPP, jadi ada gerakan-gerakan seperti itu sudah biasa terjadi. Bukan hanya di PPP tapi juga di organisasi lain juga. Dalam sebuah kepemimpinan tidak akan 100 semua suka, pasti ada sekelompok orang yang tidak suka, itu hal yang normal.

Jadi di mukhtamar nanti, Anda sudah siap untuk dipilih kembali jika pemilik kedaulatan mengusulkan?

Sampai saat ini saya belum punya niat ke sana.  Saya punya tanggung jawab menghantarkan transisi ke pemimpinan ke arah yang lebih baik dari sekarang. Itulah tanggung jawab pemimpin, dia harus berpikir tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk hal yang lebih besar. Apalagi sejak pemilu 1977 hingga sekarang tren suara PPP itu terus menurun. Namun di pemilu 2024 ini adalah penurunan yang terkecil, dari 4,5% menjadi 3,8%. Ke depan kita harus melakukan reformasi total agar PPP bisa lebih baik.

Apakah Anda akan mendukung calon yang akan berkompetisi di mukhtamar nanti?

Semua akan saya dukung 1.000%. Saya akan hantarkan mereka dengan karpet hijau, untuk mereka yang mau fastabiqul khoirot, berlomba dalam kebaikan. Mereka akan memulihkan kebesaran PPP sesuai dengan cita-cita para pendiri partai ini. Partai ini didirikan sebagai wadah perjuangan ummat Islam dengan cita-cita menyejahterahkan ummat.

Apa benar PPP sudah merapat ke Prabowo untuk bergabung dalam koalisi pemerintah?

Kita sudah menyimak banyak pernyataan Pak Prabowo atau timnya pasca pilpres ini, yang akan merangkul semua pihak dalam pemerintahannya. Saya sangat menghormati itu, karena membangun negara besar seperti Indonesia ini tidak bisa dengan kekuatan sendiri, harus melibatkan semua elemen bangsa. Dulu Pak Prabowo juga rivalnya Pak Jokowi, namun akhirnya dia juga bergabung dalam pemerintahan. Mungkin pola yang dulu pernah terjadi antara Pak Jokowi dan Pak  Prabowo akan diimplementasikan lagi sekarang.

Kalau menghubungi secara khusus untuk mengajak terlibat dalam pemerintahan yang baru, ya belum. Komunikasi politik sebagai sesama partai yang mengusung pemerintahan Presiden Jokowi tetap terjalin. Soalnya dalam pilpres lalu PPP berkoalisi dengan PDIP, Perindo, Hanura mengusung paslon Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Lalu masih ada tahapan lagi di MK yang harus dilalui, PPP sudah mengajukan permohonan PHPU.

Jadi tidak menutup kemungkinan kalau PPP benar-benar dilibatkan dalam koalisi pemerintahan?

Penentuan bergabung atau tidak dalam koalisi tidak bisa dilakukan sepihak. Soalnya ada beberapa partai yang terlibat dalam pemenangan paslon 02 yang lalu. Jadi harus duduk bersama sebelum memutuskan.

Terus terang untuk kami saat ini masih fokus menghadapi persidangan di MK soal PHPU yang kami ajukan. Kami harus menyiapkan bukti, saksi dan yang lain-lainnya untuk persidangan. Kami akan mempersembahkan kebenaran di hadapan pengadilan. Terima kasih atas dukungan dari semua pihak atas PHPU yang kami ajukan semoga apa yang kami upayakan membuahkan hasil. Hakim bisa memutuskan sesuai dengan fakta yang ada, dan kami sebagai partai bisa melanjutkan tugas di Senayan.

    

Muhammad Mardiono, Antara Pengusaha, Politisi dan Tugas Negara

Dengan tegas  Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan  kalau dia akan mempertangungjawabkan dunia – akhirat soal hasil perolehan suara PPP pada pemilu 2024. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Meski kondang sebagai politisi, namun Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono tidak akan menanggalkan profesi awalnya sebagai pengusaha. Inilah yang menjadi tumpuannya dalam mencari nafkah. Karena pada dua profesi yang lain; sebagai politisi dan tugas negara, menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dan dilanjutkan sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, ia tidak bisa mencari uang, bahkan sebaliknya mengeluarkan uang.

Sebagai pengusaha atau dalam bahasa Mardiono sebagai pedagang sudah dilakoninya sejak muda. Dan dia akan terus melakoni profesi ini sampai akhir hayat. “Karena melalui profesi inilah saya bisa mencari nafkah untuk diri saya, istri dan anak-anak. Ini adalah profesi utama yang menjadi tulang punggung kehidupan saya,” kata pria kelahiran Yogyakarta, 9 Juli 1957.

Sedangkan dua profesi lainnya, adalah perjuangan dan pengabdian. Artinya dia tidak bisa mencari nafkah lewat kedua profesi itu. “Bagi saya pentas politik dan tugas dari Presiden Jokowi itu adalah perjuangan dan pengabdian untuk ummat, bangsa dan negara. Tempat ini bukan untuk mencari nafkah,” katanya.

Sebagai politisi, menurut dia tugasnya adalah menyatukan rakyat. “Tugas politisi itu berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menyatukan ummat agar mereka memiliki keterwakilan baik di lembaga legislatif Kabupaten/Kota, Provinsi dan tingkat Nasional,” kata Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Banten, periode 2007-2012 dan 2012-2017 ini.  

Tak hanya di lembaga legislatif, ummat juga harus memiliki keterwakilan di lembaga eksekutif. “Tujuannya agar Bupati atau Wali Kota, Gubernur serta Presiden yang diusung setelah terpilih bisa memperjuangkan aspirasi dan tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Ekonomi Mendukung Perjuangan

Bagi Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono pentas politik dan tugas negara sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden serta Utusan Khusus Presiden sebagai lahan perjuangan dan pengabdian. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Untuk menjadi seorang politisi yang andal, tidak hanya berbekal pengetahuan dan kecakapan dalam berorasi. Hal utama yang harus dituntaskan adalah kemapanan dalam bidang ekonomi. Dalam konteks Mardiono ia sudah mengawali profesinya sebagai pengusaha yang menjadi tulang punggung untuk menafkahi keluarga dan juga membiayai perjuangannya di kancah politik dan melakoni tugas khusus dari negara.

Bagi Mardiono politik adalah sarana perjuangan, karena itu ia tak setuju jika seorang politisi menjadikan politik sebagai tujuan dalam mencari nafkah.

“Bahwa dari jabatan politik itu ada buahnya, mereka yang terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat eksekutif mendapat gaji dan fasilitas dari negara itu hal yang wajar. Tapi itu bukan tujuan. Jadi kurang tepat kalau seorang politisi mencari pekerjaan melalui jalur politik,” ujar CEO dan pemilik PT Buana Centra Swakarsa (BCS) yang bergerak dalam bidang jasa dan logistik.

Politik, lanjut Mardiono membutuhkan biaya. “Kalau politisi tidak punya  biaya atau logistik, sulit untuk memperjuangkan ummat. Dalam beribadah saja kita  membutuhkan biaya, mau salat harus wudu, memerlukan air, artinya membutuhkan biaya,” paparnya memberi perumpamaan.

Meski kiprahnya dalam pentas politik mendapat dukungan dari istri dan anak-anak, hingga sekarang belum ada anak-anaknya yang tertarik di pentas politik. “Anak-anak saya punya minat yang berbeda dengan saya. Mereka lebih senang ke dunia usaha. Sampai saat ini tidak ada satu pun yang terlibat dalam bidang politik, ikut caleg atau Calon Bupati / Wali Kota,” ungkap Mardiono yang bisnisnya tidak ada kaitan dengan politik yang dilakoninya.

Jangan Alergi Politik

Plt. Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan dia tidak mencari peruntungan di ranah politik, sebaliknya dia berkorban untuk mengongkosi kegiatan politiknya. (Foto Bambang Eros, DI Raga Granada VOI)

Menjadi politisi itu, kata Mardiono adalah pilihan. Namun anak muda tidak boleh alergi dengan politik. “Soalnya negara kita sudah memilih menjadi negara demokrasi, jadi kita jangan alergi dengan politik. Demokrasi adalah alat perjuangan untuk masa depan rakyat, bangsa dan negara kita,” kata pria yang berjuang dari DPC PPP sampai sekarang menjabat Plt. Ketum PPP.

Tetapi, sebelum terjun ke pentas politik, harus menyiapkan diri. “Jangan berspekulasi di gelanggang politik. Jadi siapkan dulu sebaik mungkin, baru terjun ke panggung politik. Kalau hanya berspekulasi akan berisiko tinggi. Jika dipersiapkan dengan baik hasilnya akan seperti yang direncanakan,” katanya.

Yang menjadi catatan Mardiono, politik itu adalah ladang perjuangan, bukan ladang untuk mencari peruntungan. “Harus ditata dulu pola pikirnya, bahwa politik itu perjuangan. Jangan dibalik mencari peruntungan lewat jalur politik. Kalau tujuannya  mencari keuntungan jadilah pegusaha atau pedagang,” tukasnya.

Menjadi politisi, masih kata Muhammad Mardiono banyak risikonya. Sudah banyak politisi yang terjerat perkara korupsi. Namun selama patuh pada aturan dan prinsip politik sebagai alat perjuangan, bukan alat untuk mencari kekayaan, kemungkinan kecil akan masuk perangkap korupsi dan tidak pidana lainnya. “Ada risiko politik yang terjadi karena kecelakaan dan ada risiko yang memang sengaja dilakukan,” tandasnya.

"Memang apa yang kita lakukan ini adalah aktivitas duniawi. Tapi dalam pandangan kami sebagai partai yang berlandaskan Islam, bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu sudah menjadi tanggung jawab moral saya dan juga jajaran partai. Dalam konteks itulah pernyataan yang saya kemukakan itu. Jadi saya akan mempertanggungjawabkan hasil pemilu 2024 ini dunia dan akhirat,"

Muhammad Mardiono