Suharso Monoarfa No Longer Jabat Ketum, PPP No Meaning Asks To Change Ministers To Jokowi

Suharso Monoarfa/DOK VOI-Nailin In Saroh

JAKARTA - Meski Suharso Monoarfa tak lagi menjadi ketua umum, PPP pimpinan Plt Ketum Mardiono memastikan tidak merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle kepada Suharso Monoarfa. Suharso saat ini menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN). 

"Kita belum ke arah sana. Sama sekali kami dari PPP tidak ada niatan untuk mengajukan reshuffle terhadap Pak Suharso," ujar Ketua DPP PPP Achmad Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 September. 

Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai, pergantian menteri merupakan hak prerogatif presiden. Dia menyatakan, PPP tidak akan ikut campur dan menyerahkan sepenuhnya kepada presiden.

"Kita memegang asas, konstitusi bahwa itu adalah hak prerogatif dari presiden. Jadi reshuffle itu adalah hak prerogatif pemegang mandat dari rakyat dan kita serahkan sepenuhnya kepada presiden. Jadi kita tidak ikut-ikutan apa yang menjadi tupoksi dari Pak Jokowi," jelas Awiek.

Sekretaris Fraksi PPP DPR itu juga memastikan hubungan Suharso dan Mardiono hingga saat ini masih berjalan baik. Bahkan kata Awiek, Suharso dan Mardiono telah berkomunikasi via telepon. 

"Tapi mudah-mudahan Pak Suharso legawa dan insyaallah kalau lihat dari perkembangannya terakhir beliau komunikasi via telepon dengan Plt ketum itu sudah menunjukkan hal yang bagus," kata Awiek. 

Awiek menegaskan, tidak ada perpecahan yang terjadi di internal PPP terkait urusan pergantian pimpinan. Soal pergantian Suharso ke Mardiono, kata dia, dilakukan murni demi menyelamatkan partai menjelang Pemilu 2024. 

"Kami katakan bahwa sebenarnya ini berat hati memberhentikan Pak Suharso. Beliau itu senior, mentor kami orang tua kami dan kader lama di partai, tetapi partai ini butuh penyelamatan ketika persoalannya ada pada seorang diri ketum maka itu tidak boleh merusak DPP secara keseluruhan," kata Awiek.

Sebelumnya, Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan bahwa pergantian jabatan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Menurutnya, partai tidak bisa mengintervensi keputusan presiden apakah perlu ada penggantian menteri atau tidak.  

"Kalau itu kita enggak bisa masuk wilayah itu. Karena itu kan urusan hak prerogatif pak presiden ya, kami nggak bisa kesitu," ujar Mardiono di Kantor KPU, Senin, 12 September. 

Mardiono mengaku membicarakan masalah politik dengan Suharso pada pertemuan terakhir. Namun, kata dia, tidak sampai membahas posisi di kabinet termasuk soal isi pembicaraan Suharso dengan Presiden Jokowi.