Diplomat Rusia Kritik Komentar Presiden Macron Soal Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Ukraina

JAKARTA - Komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang pengiriman "pasukan penjaga perdamaian" NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) ke Ukraina tanpa memperhatikan posisi Rusia tidak hanya menunjukkan ketidaksesuaian sama sekali dengan kenyataan, tetapi juga meningkatkan risiko bentrokan langsung antara pasukan Rusia dan NATO, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Maria Zakharova.

Itu disampaikan Zakharova menanggapi pernyataan Presiden Macron pada tanggal 15 Maret yang mengatakan, Ukraina adalah negara yang berdaulat, dan jika negara itu memutuskan untuk mengundang pasukan sekutu ke wilayahnya, Rusia tidak memiliki hak untuk menolaknya.

"Dia menafsirkan peringatan dari Pimpinan Rusia tentang tidak dapat diterimanya kehadiran kontingen Barat di Ukraina sebagai bukti dugaan ketidakjujuran Moskow dalam mencapai perdamaian dan bahkan menyebut Rusia sebagai 'ancaman strategis eksistensial,'" kata Zakharova, melansir TASS 21 Maret.

"Orang mendapat kesan bahwa dalam keinginannya yang tidak terpenuhi untuk menang atau menimbulkan semacam kekalahan strategis kepada kita melalui tangan Ukraina, pemimpin Prancis telah lama kehilangan kontak dengan kenyataan dan sama sekali tidak memahami tidak hanya aspek dan detail situasi, tetapi secara umum apa yang terjadi di dunia," lanjut Zakharova.

"Kami telah berulang kali mengatakan pengenalan apa yang disebut pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina dalam praktiknya akan berarti intervensi militer asing yang selanjutnya meningkatkan konflik. Ini dapat secara signifikan meningkatkan risiko bentrokan langsung antara Aliansi Atlantik Utara dan Federasi Rusia," urainya.

Terkait klaim Presiden Macron bahwa Rusia tidak memiliki hak untuk mengambil posisi terkait kebolehan pasukan asing terlibat aktif dalam konflik di Ukraina, Zakharova mengatakan, "Sebagai negara berdaulat dan sebagai negara yang telah berulang kali menderita akibat kebiadaban Barat, kami memiliki hak dan akan memutuskan sendiri cara menjamin keamanan kami sendiri, terutama jika masalah keamanan kolektif tidak hanya belum terselesaikan di benua Eropa, tetapi juga dengan mengorbankan orang-orang seperti Macron dan para pendahulunya serta rezim-rezim lain yang tidak bersahabat sehingga masalah ini terpuruk."

Sebelumnya, Presiden Macron dalam sebuah wawancara mengatakan, penempatan pasukan penjaga perdamaian di Ukraina, seperti yang diusulkan oleh Inggris dan Prancis sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan Rusia, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh Kyiv dan bukan Moskow, dikutip dari Reuters.

Presiden Macron dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer diketahui telah bergegas untuk mengonsolidasikan dukungan militer bagi Ukraina, sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak kesepakatan damai dengan Rusia.

"Ukraina berdaulat. Jika meminta pasukan sekutu untuk berada di wilayahnya, itu bukan sesuatu yang bisa diterima atau tidak oleh Rusia," kata Macron dalam sebuah wawancara bersama dengan beberapa surat kabar regional Prancis.

Rusia sendiri diketahui telah berulang kali menolak gagasan tentara dari negara-negara yang tergabung dalam aliansi NATO ditempatkan di Ukraina.

Presiden Macron mengatakan, setiap pasukan penjaga perdamaian akan terdiri dari "beberapa ribu tentara per negara" yang akan ditempatkan di lokasi-lokasi penting, seraya menambahkan sejumlah negara Eropa dan non-Eropa tertarik untuk berpartisipasi.

Namun, seperti aspek lain dari gencatan senjata yang potensial, bentuk pasukan penjaga perdamaian masih belum pasti.