Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan Pantau Pergerakan Whale Kripto untuk Perangi Pencucian Uang

Pencucian uang di kripto. (Foto; Dok. Pymints)

JAKARTA – Para pemilik cryptocurrency dalam jumlah banyak akan diawasi oleh regulator keuangan di Korea Selatan, Komisi Jasa Keuangan (FSC). Regulator tersebut akan mengawasi pemegang mata uang kripto terbesar di dalam negeri. Pengawasan dilakukan setelah meningkatnya kekhawatiran terkait masalah pencucian uang lewat kripto.

Keputusan tersebut dibuat untuk menundukkan operator aset virtual, bisnis, dan individu yang memegang aset digital senilai lebih dari 70.000 dolar AS ke lingkup Unit Intelijen Keuangan, sebuah divisi dari FSC, dilansir dari CryptoSlate.

Jenis pemegang aset virtual lainnya yang juga akan berada di bawah pengawasan FSC termasuk perusahaan keuangan elektronik, perusahaan keuangan terkait investasi online, dan perusahaan pinjaman.

Selain itu, pelanggan yang menyetor aset digital dalam jumlah yang signifikan akan dipantau dan dievaluasi untuk melihat apakah transaksi tersebut dapat melanggar undang-undang anti pencucian uang atau tidak.

FSC berpendapat bahwa berdasarkan jumlah aset virtual yang dipegang oleh setiap pelanggan dikalikan dengan harga penutupan aset virtual pada akhir kuartal, maka diperlukan pemantauan terkait ukuran dan fluktuasi aset tersebut.

Keputusan ini dibuat sebagai hasil dari laporan yang diterbitkan news1 KR, berjudul "Pengembangan indeks penilaian risiko, peningkatan dan studi metode aplikasi untuk area bisnis baru," yang telah membentuk sikap FSC dalam mengatur pertukaran dan pemegang kripto.

Laporan tersebut disiapkan untuk mengembangkan indikator evaluasi untuk bisnis baru yang memerlukan penilaian pencucian uang. FSC menerima laporan akhir dalam bentuk laporan layanan penelitian pada bulan Juni. FSC menganggap bahwa semakin besar proporsi aset virtual dan stablecoin yang terdaftar tunggal di bursa aset virtual, maka semakin tinggi risiko pencucian uang atau digunakan sebagai sarana kejahatan.

Pengumuman FSC bertepatan dengan pernyataan ketuanya, Kim Joo-hyeon yang dibuat pada 24 Oktober saat menghadiri audit umum Komite Urusan Politik. Kim menyatakan bahwa dia akan meninjau kelayakan rancangan dan penerapan rencana transaksi standar untuk batas transfer koin yang berbeda untuk setiap pertukaran aset virtual. Dia menambahkan bahwa dia juga akan meninjau apakah RUU standar selain anti pencucian uang dapat dibuat.