Isu Ijazah Palsu Jokowi Dibawa ke Meja Hijau Disebut Bukti Supremasi Hukum dalam Demokrasi

Ahli politik Boni Hargens (VOI)

JAKARTA — Ahli politik Boni Hargens menilai keputusan Presiden ke‑7 Joko Widodo (Jokowi) membawa tuduhan ijazah palsu ke ranah peradilan merupakan terobosan strategis yang menegaskan supremasi hukum dalam berdemokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi publik “Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi” yang digelar Gerakan #IndonesiaCerah di Jakarta, Kamis, 24 April.

Boni menekankan bahwa setiap warga negara—termasuk mantan presiden—berkedudukan sama di hadapan hukum. Karena itu, pihak‑pihak yang berdemo di Solo sambil menuduh ijazah Jokowi palsu, menurutnya, harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan.

Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia itu berterima kasih kepada Jokowi karena memberikan contoh penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan. “Semua kita memang harus menghargai rule of the game dalam sistem demokrasi hukum,” ujarnya.

Ia menegaskan para penuduh wajib membuktikan klaimnya di persidangan, di mana “barang bukti akan dihadirkan, yaitu ijazah asli.” Pendidikan hukum publik semacam ini, kata Boni, penting untuk menghambat persebaran fitnah politik yang “dilakukan secara berjemaah, vulgar, dan simultan.”

Terkait motif di balik serangan, Boni menduga tudingan ijazah palsu tak lepas dari dinamika menuju Pemilu 2029. “Ada kelompok yang cemas posisi Wakil Presiden Gibran makin kuat, sehingga mereka bekerja menggerus seluruh legacy Pak Jokowi,” katanya.

Kelompok tersebut diperkirakan berasal dari lawan politik lama, barisan “sakit hati” kebijakan era Jokowi, hingga oposisi pragmatis yang hendak merebut panggung 2029.

Menurutnya, tekanan berkelanjutan bertujuan menurunkan citra Jokowi dan, secara tidak langsung, melemahkan posisi tawar Gibran. “Jangka pendeknya bisa menciptakan destabilisasi politik yang ikut merugikan pemerintahan Presiden Prabowo,” tukas Boni, seraya menyebut langkah hukum Jokowi relevan menjaga stabilitas demokrasi.

Diskusi turut dihadiri Koordinator Gerakan #IndonesiaCerah Febry Wahyuni Sabran, pengamat politik Indonesian Public Institute Karyono Wibowo, pakar kebijakan publik Wellbeing Technology Asep Kususanto, dan analis ekonomi‑politik Mardiyanto.