BKSAP Dorong Optimalisasi Peran Perempuan pada Proses Perdamaian di Sidang IPU ke-150

Arsip foto - Anggota Komisi I DPR RI Irine Yusiana Roba Putri. ANTARA/HO-Dokumen Pribadi/pri.

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri mendorong optimalisasi peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan dunia dalam Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 yang digelar di Uzbekistan.

Irine secara khusus menyampaikan hal tersebut pada Forum of Women Parliamentarians yang merupakan rangkaian dari Sidang Umum IPU ke-150. Adapun Sidang IPU ke-150 diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025.

Irine menilai, keterlibatan perempuan adalah kunci dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan.

Ia menyoroti bagaimana progres pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) secara global tidak sesuai dengan target pencapaian tahun 2030. Bahkan, menurutnya, tujuan terkait kesetaraan gender dalam berbagai bidang mengalami stagnansi.

"Konflik kekerasan dan perang menjadi salah satu faktor krusial bagi kemunduran pembangunan berkelanjutan," ujar Irine, Selasa, 8 April. 

Irine mengatakan, perempuan dan anak memiliki kerentanan yang lebih besar terhadap dampak destruktif dari perang. Ia menyebut, perempuan dan anak-anak di Palestina, Ukraina dan Myanmar menjadi korban paling banyak dari total korban yang ada.

"Puluhan ribu meninggal dunia, dan jutaan lainnya menderita dan membutuhkan bantuan kemanusiaan. Sayangnya, jumlah ini diperkirakan lebih besar daripada yang dilaporkan," kata Irine.

"Perempuan-perempuan ini bukan hanya angka yang bisa dihitung oleh statistik. Mereka adalah Ibu, istri, kakak perempuan, anak perempuan, tulang punggung keluarga, dan pemimpin di masyarakat. Mereka kehilangan segalanya,” imbuh Legislator dari dapil Maluku Utara itu.

Karena perempuan yang lebih banyak menderita dalam perang, Irine menilai, sudah semestinya keterlibatan perempuan dalam negosiasi perdamaian dan proses pembangunan semakin ditingkatkan. Menurutnya, perempuan harus ditempatkan sebagai aktor utama sekaligus agen perdamaian.

“Di banyak negara, perempuan menjadi motor penggerak dalam program pemulihan pasca perang untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Irine.

“Karena itu, Indonesia perlu menyerukan optimalisasi peran perempuan dalam proses perdamaian dan pembangunan,” sambung Anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Melalui forum ini, Indonesia melalui delegasi DPR RI juga mengajukan amandemen resolusi. Isinya, terkait resolusi konflik dan pemulihan pasca perang. 

“Bahwa dalam setiap proses resolusi konflik, pemulihan pasca perang dan pembangunan masyarakat, perempuan harus terlibat dalam pengambilan kebijakan dan implementasinya,” pungkas Irine.