Mahfud Bicara Pengunduran Diri sebagai Menko Polhukam: Saat yang Tepat, Mengajukan Baik-baik

Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan keterangan kepada wartawan di Rumah Pemenangan Mahfud, Jalan Teuku Umar 9, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

JAKARTA - Cawapres nomor urut tiga, Mahfud MD menyatakan bakal mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) untuk mencegah konflik kepentingan. Namun, langkah tersebut diambil pada momentum yang tepat.

“Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik,” kata Mahfud dalam tayangan YouTube Tabrak Mahfud, Selasa malam, 23 Januari.

Mahfud menegaskan soal pengunduran diri ini memang sudah dibicarakan bersama pasangan capresnya, Ganjar Pranowo. Saran juga diberikan oleh eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Hanya saja, ia tak bisa langsung mengajukan permohonan diri untuk mundur dari jabatannya. Karena masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan.

“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” tegas Mahfud.

“Jadi tidak ada pertentangan dengan Pak Ganjar,” sambung eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Diberitakan sebelumnya, capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menyarankan pejabat yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya. Pengunduran diri harus dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan.

"Maka, saya sarankan mundur lah, berubah-lah aturan. Termasuk, cawapres Mahfud MD yang saat ini menjabat menteri (Menko Polhukam)," kata Ganjar di Ponpes Manbaul Hikmah, Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, menanggapi unggahan akun media sosial 'X' Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang viral memakai tagar Prabowo-Gibran 2024.

Ganjar bilang ada potensi terjadinya konflik kepentingan peserta pilpres bila tak mundur dari jabatannya sebagai pejabat negara. “Dengan beberapa kejadian, orang menggunakan fasilitas, menggunakan alat transportasi alasannya kunjungannya kunker tapi ternyata kampanye. Kan rakyat bisa nilai itu. Maka kita sedang mengambil risiko itu,” paparnya.

“Jadi kita diskusi beliau soal ini agar fair lebih baik mundur lah. Kalau aturan mau dibuat lebih bagus, pasti rakyat lebih senang. Karena tidak ada mengklaim apakah ini bansos milik kementerian, apakah berasnya milik kementerian. Itu enggak bisa lagi semua orang akan merasa fair,” pungkas eks Gubernur Jawa Tengah tersebut.