Regarding The Embezzlement Of Jakarta's Name, The Minister Of Home Affairs Is More Sreg DKJ Than A Special Economic Area

Minister of Home Affairs (Mendagri) Tito Karnavian. (doc the Ministry of Home Affairs)

JAKARTA - Minister of Home Affairs (Mendagri) Tito Karnavian said he more agreed that Jakarta would use the name of the Special Jakarta Region (DKJ) than the Special Region for the Economy of Jakarta. "I am more creative about Jakarta being a DKJ because of its specialities, not just the economy. So if we think from the government to become a special area for Jakarta, if the economy seems to be only the center of the economy," Tito said in the discussion 'What's with the Special Region of Jakarta' in Menteng, Central Jakarta, Tuesday 19 December

According to Tito, Jakarta is not only the center of the economy, but can also become a center of business, infrastructure, services, finance, the environment, and others. "If the region is special to the economy, it seems as if it is only the center of the economy, except for the political center. If digitalization can also be done, then the creative economy can also be more, not just the economy," said Tito.

Lebih lanjut, Tito mengatakan soal kelanjutan nama DKI setelah melepas status sebagai ibu kota Indonesia akan dibahas bersama-sama. Hal tersebut mengingat setiap undang-undang (UU) dibuat melalui pembahasan lewat diskusi yang melibatkan pihak pemangku kepentingan terkait.Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan Daerah Khusus Ekonomi Jakarta menjadi pilihan nama baru untuk DKI setelah melepas status sebagai ibu kota Indonesia, selain nama Daerah Khusus Jakarta (DKJ) yang sebelumnya telah ramai dibicarakan."Kemungkinan DKI Jakarta nanti bisa namanya menjadi Daerah Khusus Jakarta atau juga bisa namanya menjadi Daerah Khusus Ekonomi Jakarta," kata Heru dalam siniar "Kopi Sedap BPKD Pemprov DKI" di Jakarta, Kamis 12 Oktober.Heru menyebut dua nama tersebut masih didiskusikan di pemerintah pusat. Keputusan soal nama itu berada di tangan DPR atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)."Nanti tergantung pembahasan di tingkat pusat, DPR maupun Kemendagri," ujar Heru.