Diisukan Dapat Jatah 2 Kursi Menteri Agar Tak Dukung Anies, PKS Tegaskan Masih Oposisi

Anies Baswedan (Wardhany T/VOI)

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diterpa isu dapat jatah dua kursi menteri di Kabinet Indonesia Maju agar menarik dukungan terhadap bakal calon presiden (capres) 2024, Anies Baswedan. Merespons hal itu, PKS menegaskan hingga hari ini sikap politik partai tidak berubah tetap pada oposisi.

"Keputusan Majelis Syuro PKS sebagai lembaga tertinggi partai pada Pilpres 2019 belum ada perubahan. PKS akan berperan aktif bersikap kritis dan konstruktif di luar pemerintahan," ujar Ketua Bidang Polhukam DPP PKS Al Muzzammil Yusuf kepada wartawan, Jumat, 28 Oktober. 

"Dan pilihan oposisi tersebut merupakan keniscayaan demokrasi agar ada checks and balances terhadap jalannya pemerintahan," sambungnya.

Sebelumnya, isu PKS ditawari dua kursi menteri dan menarik dukungan kepada Anies Baswedan mencuat melalui media sosial Twitter pada Kamis, 27 Oktober. Ada sebuah unggahan yang menyebut kabar liar PKS ditawari 2 kursi menteri, yang kemudian disambar akun Said Didu.

Said Didu mengaku mendengar kabar lain, bahwa salah satu pengusaha sudah ditugaskan memberikan dana besar agar dukungan kepada Anies ditarik. Cuitan Said Didu pun lantas dibalas juru bicara PKS Muhammad Kholid. Kholid pun menegaskan isu tersebut adalah fitnah.

“Ini hoax & fitnah. Keputusan Musyawarah Majelis Syuro VII tegas menyatakan @PKSejahtera tetap di luar pemerintahan (oposisi) hingga 2024,” kata Kholid lewat akun Twitter. 

Saat dikonfirmasi, Kholid menegaskan bahwa PKS masih bersama ‘Koalisi Perubahan’ bersama Demokrat dan NasDem. "PKS saat ini intens bangun komunikasi di tim kecil untuk tuntaskan poros perubahan bersama NasDem dan Demokrat,” jelasnya.

Kholid menyayangkan cuitan Said Didu yang menurutnya bisa membuat ‘Koalisi Perubahan’ rusak. Dia mengingatkan agar seluruh pihak tidak menggunakan cara-cara kotor dengan narasi merusak kepercayaan. 

“Saya kira narasi yang dibawa Bang Said Didu, dkk ini on mission ingin merusak rasa saling percaya di poros perubahan. Saya kira itu tidak baik. Semoga cara-cara demikian tidak dilakukan," katanya.