Di Forum APPF 30 Bangkok, Puan Ajak Parlemen Dunia Ciptakan Paradigma Baru Perdamaian di Asia-Pasifik

Ketua DPR Puan Maharani (Foto Dok DPR)

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan diplomasi parlemen penting dilakukan untuk membantu penyelesaian berbagai masalah di kawasan Asia-Pasifik. Dia pun menawarkan paradigma baru sebagai solusi persoalan keamanan regional.

Hal tersebut disampaikan Puan saat menjadi pembicara dalam sidang paripurna pertama the 30th Annual Congress of the Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF 30) yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand, Kamis, 27 Oktober.

"Kita bertemu di saat yang kritis dan dunia berada di persimpangan jalan. Kita hidup di tengah dunia yang terpolarisasi, di tengah meningkatnya persaingan di antara negara-negara besar, dan di tengah kenaikan harga pangan dan energi," ujar Puan di depan delegasi APPF di Bangkok.

Menurut Puan, tantangan-tantangan tersebut telah membawa ketidakpastian dan pesimisme di berbagai belahan dunia. Namun, Puan meyakini, parlemen memiliki kesempatan untuk menawarkan paradigma baru.

“Paradigma baru yang menawarkan harapan dan solusi konkrit bahwa jika parlemen bekerja sama, maka kita bisa membuat perbedaan. Kita dapat berkontribusi untuk memecahkan krisis multidimensi ini,” ucapnya.

Puan menilai, parlemen harus dapat mengesampingkan perbedaan pendapat antar negara untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Serta menciptakan dunia yang lebih damai dan sejahtera.

“Pilihan ada di tangan kita, sebagai pengambil keputusan. Apakah kita akan mengambil jalan yang memperlebar perpecahan antar bangsa atau apakah kita fokus pada jalan yang mengarah pada kolaborasi,” kata Puan.

Dikatakan Puan, hari ini parlemen negara-negara Asia Pasifik duduk bersama untuk menunjukkan komitmen kuat mempromosikan dialog dan diplomasi. "Untuk mengakhiri semua tantangan global, dan membawa paradigma baru,” lanjutnya.

Dalam membawa paradigma baru itu, Puan menilai, parlemen Asia Pasifik juga perlu mengambil beberapa langkah. Pertama, menjunjung tinggi penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan Piagam PBB yang mengatur hubungan antar negara.

“Kedua, kita perlu membangun kepercayaan antar negara sebagai landasan kerjasama internasional. Kepercayaan akan memungkinkan kita untuk mengubah persaingan menjadi kerja sama dan persaingan menjadi kolaborasi,” jelas Puan.

Ketiga, lanjutnya, parlemen-parlemen kawasan Asia Pasifik perlu memupuk kebiasaan dialog, konsultasi, dan diplomasi. Juga dengan menolak penggunaan kekuatan dan kekerasan dalam menyelesaikan kepentingan politik serta keamanan yang berbeda.

“Keempat, kita perlu memperkuat komitmen kerjasama internasional kita. Masalah global membutuhkan solusi global, dan kita perlu mendorong kolaborasi dalam mengatasi berbagai krisis yang dihadapi dunia,” ucapnya.

Selanjutnya, tambah Puan, yang diperlukan adalah membangun kerja sama regional secara multilateralisme dalam memajukan kerja sama di kawasan seperti di Asia-Pasifik. Langkah tersebut, kata dia, sangat penting mengingat kerja sama internasional hanya dapat dimajukan melalui diplomasi.

“Namun, kita juga menyaksikan bahwa ada kalanya diplomasi pemerintah menemui jalan buntu, terutama jika menyangkut masalah keamanan yang kompleks dan sensitif. Oleh karena itu, diplomasi parlemen menawarkan solusi alternatif untuk situasi seperti itu,” ungkap Puan.

Puan menegaskan, karakter diplomasi parlemen yang fleksibel tidak hanya untuk berdebat secara lebih terbuka tentang masalah apa pun yang menjadi perhatian bersama, tetapi juga mengedepankan solusi kreatif untuk masalah keamanan regional.

Dia pun mengajak anggota parlemen agar selalu mempromosikan 'budaya damai dan toleransi' di saat ketegangan geopolitik meningkat. Sebab, perdamaian merupakan prasyarat untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

“Keterlibatan parlemen dalam kebijakan keamanan sangat penting, termasuk di kawasan Asia-Pasifik. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan ‘paradigma baru’ perdamaian dan keamanan di Asia-Pasifik,” pungkas Puan.