Rising Fuel, Ridwan Kamil: We Deal With The Prosecutor's Office, We Understand The Reasons Of The Central Government

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil. (ANTARA/Ajat Sudrajat)

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil mengajak semua pihak untuk menyikapi dengan bijaksana terkait kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi seperti pertalite menjadi Rp10 ribu per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

“Oleh karena itu, tentunya kita sikapi semua ini dengan sebijak-bijaknya, kita memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun, ya hanya untuk membayari subsidi BBM," kata Gubernur Ridwan Kamil di Kota Bandung dilansir ANTARA, Senin, 5 September. 

Ridwan Kamil mengatakan penyesuaian harga BBM sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, sehingga pihaknya di daerah akan melakukan pengawasan dampak dari kenaikan terutama kenaikan harga barang-barang.

"Inflasi harus kita waspadai bersama, karena ini menyertai kenaikan semua unsur ekonomi yang berhubungan komponennya oleh transportasi. Ada harga bahan pokok kemungkinan juga ikut naik, ada transportasi masyarakat," kata dia.

Menurut dia dampak kenaikan harga BBM harus disikapi sebijak mungkin oleh masyarakat karena kenaikan itu guna menolong postur anggaran yang membengkak karena subsidi.

"Tentunya kami memahami alasan pemerintah pusat karena subsidinya sudah di atas Rp500 triliun hanya untuk membayar subsidi BBM," katanya. 

Kang Emil menilai kebocoran subsidi BBM tidak boleh terjadi lagi sehingga pengawasan di lapangan harus diperketat agar tepat sasaran.

"Jadi memang saya titip kalau betul selama ini terjadi salah sasaran untuk BBM subsidi mohon Pertamina khususnya bisa punya cara bahwa yang membeli BBM subsidi itu betul-betul yang diperuntukkan," tuturnya.

Selama ini, kata Ridwan Kamil, jika membeli BBM di SPBU apakah yang membeli kelas bawah atau menengah tidak ada pemilahan dan pengawasan. 

"Dan yang penting dibelikan tidak ada skrining-skrining. Jadi menurut saya tolong ada upaya untuk memastikan argumentasi subsidi tepat sasaran ini bisa sesuai dengan kenyataan di lapangan," ujar dia.