Kemendagri Tunjuk 137 Pjs Kepala Daerah Petahana yang Maju Pilkada 2020

Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik (Foto: Humas Kemendagri)

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menunjuk 137 penjabat sementara (Pjs) kepala daerah selama masa Pilkada 2020. Rinciannya, ada 4 Pjs gubernur dan 133 Pjs bupati atau wali kota.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik menyebut, penunjukan ini sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pilkada. 

"Untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pada masa pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah, pemerintah pusat mengatur dan menetapkan Pjs," kata Akmal kepada wartawan, Jumat, 25 September.

Akmal menjelaskan, Pjs perlu ditunjuk untuk menjalankan adminisrasi pemerintahan. Sebab, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan ikut kontestasi pilkada harus cuti di luar tanggungan negara. 

Selain itu, para petahana yang tengah berkontestasi ini juga mesti melepaskan hak-hak fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

"Langkah kebijakan ini harus diambil oleh pemerintah pusat, karena tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi daerah berada pada pemerintah pusat sebagai kesatuan pemerintahan," ucap Akmal.

Adapun wewenang Pjs gubernur, bupati, dan wali kota berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 1 Tahun 2018 di antaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Kemudian memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah definitif, serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil. Lalu, melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah dan dapat menandatanganinya.

Selain itu, Pjs dapat melakukan pengisian pejabat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Selain hal tersebut, Pjs juga mempunyai tugas menjalankan kebijakan strategis yang telah ditetapkan Pemerintah di antaranya menjalankan upaya penanggulangan penyebaran COVID-19.

"Pjs juga mengambil langkah-langkah yang sinergis serta penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19, serta penanganan dampak sosial dn ekonominya di daerah," imbuhnya.