PDIP: Reshuffle Muncul Dari Jokowi Bukan Dari Pengamat

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Wardhany Tsa Tsia/VOI)

JAKARTA - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi anggapan para pengamat politik yang meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan reshuffle atau perombakan menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Menurut dia, yang berhak untuk memutuskan ada atau tidaknya pergantian menteri adalah Presiden Jokowi bukan pihak lain.

"Reshuffle muncul dari presiden bukan dari pengamat dan bukan juga dari partai politik pendukungnya," kata Hasto dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring, Jumat, 21 Agustus.

Meski begitu, Hasto memastikan jika kabinet akan dirombak, Presiden Jokowi akan membicarakannya dengan banyak pihak termasuk para pimpinan partai politik di koalisinya. Dirinya juga mengatakan, reshuffle atau perombakan akan dilakukan dengan pertimbangan matang yang matang untuk meningkatkan efektifitas pemerintahan.

Lebih lanjut, Hasto juga memastikan kader partainya yang menjadi menteri telah bekerja semaksimal mungkin. Apalagi, partai tersebut selalu memacu agar mereka bekerja keras untuk membantu pemerintahan Jokowi terutama menghadapi pandemi COVID-19.

"Sebagai menteri mereka terus kami pacu untuk bekerja keras memberikan tanggung jawabnya sebagai pembantu presiden untuk menjawab berbagai tantangan saat ini. Khususnya, saat pandemi COVID-19," ujar dia.

Sebelumnya, isu reshuffle atau perombakan kabinet kembali berhembus setelah Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan Jokowi akan melakukan perombakan besar-besaran. Tak tanggung-tanggung, menurut Ketua IPW Neta S Pane ada 11 menteri yang bakal dirombak.

"Sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ucap Ketua IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus.

Meski tak menjelaskan sumber informasi soal pergantian anggota kabinet kerja, Neta menyebut perombakan akan terjadi setelah adanya pergantian Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan mengisi salah satu kursi di Kementerian.

Sementara untuk pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal. Pergantian itu bertepatan dengan pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.

Belasan Menteri yang bakal diganti semisal, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan.

Selain itu, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Kominfo, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog juga menjadi daftar yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo.

Bahkan, diprediksi anggota yang bakal ditunjuk Jokowi sebagai menteri memiliki latar belakang dari kepolisian.

Perombakan kabinet kerja, kata Neta, beralasan karena Jokowi merasa kecewa dengan hasil kerja kaum milenial yang sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kursi di kabinet kerja. Terlebih, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi penanganan COVID-19.