JAKARTA - Indonesia Police Watch (IPW) menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal merombak besar-besar kabinet kerja. Setidaknya ada belasan anggota kabinet yang bakal diganti.
"Sedikitya ada 11 menteri Jokowi yang akan di-reshuffle dan paling banyak 18," ucap Ketua IPW Neta S. Pane dalam keterangannya, Kamis, 20 Agustus.
Meski tak menjelaskan sumber informasi soal pergantian anggota kabinet kerja, Neta menyebut perombakan akan terjadi setelah adanya pergantian Panglima TNI. Sebab, Panglima TNI Hadi Tjahjono akan mengisi salah satu kursi di Kementerian.
Sementara untuk pergantian Kapolri akan dilakukan sesuai jadwal. Pergantian itu bertepatan dengan pensiunnya Jenderal Idham Azis pada awal Januari 2021.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Dua RSUD DKI Akui Tenaga Medisnya Belum Terima Insentif COVID-19 selama 5 Bulan
19 Agustus 2020, 09:05 -
| BERITA
MPR Sebut Sertifikasi Penceramah Kemenag Jadi Kado Buruk untuk Umat Islam
20 Agustus 2020, 06:02
"Rencana reshuffle itu beredar kabar bahwa setelah digantikan Jenderal Andhika Prakasa, Panglima TNI Hadi Tjahjono akan menjadi Menteri Pertahanan, meski ada pula yang menyebutkan yang bersangkutan akan menjadi Menteri Perhubungan," paparnya.
Belasan Menteri yang bakal diganti semisal, Menteri Perhubungan, Menteri Koperasi, Menkumham, Menpora, Mendikbud, Menteri Pariwisata, dan Menteri Perdagangan.
Selain itu, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Sosial, Menteri Kominfo, Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, Meneg BUMN, Menteri Agama, dan Kepala Bulog juga menjadi daftar yang bakal diganti oleh Presiden Joko Widodo
Bahkan, diprediksi anggota yang bakal ditunjuk Jokowi sebagai menteri memiliki latar belakang dari kepolisian.
Perombakan kabinet kerja, kata Neta, beralasan karena Jokowi merasa kecewa dengan hasil kerja kaum milenial yang sebelumnya ditunjuk untuk mengisi kursi di kabinet kerja. Terlebih, keputusan tersebut diambil setelah evaluasi penanganan COVID-19.
"Pasca pandemi Covid-19 dan new normal akan dijadikan momentum bagi Jokowi untuk mengevaluasi semua kinerja jajaran pemerintahannya. Sehingga diharapkan setelah Desember 2020 hingga ke depan, kinerja pemerintah Jokowi jauh lebih baik lagi dalam menata perekonomian maupun keamanan bangsa Indonesia," kata Neta.
