Mendikbud Nadiem Diminta Batalkan Belajar Tatap Muka di Masa Pandemi

Ilustrasi/Antara

JAKARTA - Sejumlah organisasi menyatakan sikap menolak pembukaan sekolah di masa pandemi COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim diminta untuk membatalkan keputusan pembelajaran tatap muka.

Sikap ini disuarakan LaporCovid19, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Federasi Guru Independen Indonesia, Federasi Serikat Guru Indonesia, Koalisi Guru Banten, YLBHI, Lokataru, Hakasasi.id, Transparansi Internasional Indonesia, dan Visi Integritas.

"Kami meminta kepada Menteri Pendidikan, Pak Nadiem, untuk membatalkan membuka kembali kegiatan belajar tatap muka di sekolah, dalam rangka memberikan perlindungan penuh kepada kesehatan siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya," kaya Inisiator Koalisi Warga LaporCovid19, Irma Hidayana dalam diskusi webinar, Senin, 17 Agustus.

Ada sejumlah alasan penolakan pembukaan kembali sekolah meski di daerah dengan risiko COVID-19 rendah (zona kuning) dan tidak ada kasus (zona hijau).

Pertama, kata Irma, penentuan zonasi risiko COVID-19 yang saat ini diterapkan pemerintah tidak cukup menjadi indikator pembukaan sekolah karena upaya penelusuran kasus (tracing) dan pemeriksaan (testing) di banyak daerah belum maksimal.

"Tidak semua zona hijau dan kuning itu benar-benar aman dari COVID-19 karena kita masih kekurangan tes. Pemerintah harus mengakui bahwa tes PCR yang masih belum dilakukan secara merata sesuai dengan anjuran WHO," ungkap Irma.

Irma menyebut maksud pemerintah membuka sekolah karena pembelajaran jarak jauh dianggap tidak efektif, seharusnya tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Sebab pembukaan sekolah dianggap akan menambah penularan virus corona dan meningkatkan transmisi lokal di suatu daerah.

"Kami merasa ini sangat tidak etis dan sangat tidak pantas. Tidak mungkin kendala pembelajaran jarak jauh ditukar dengan mempertaruhkan kesehatan, bahkan nyawa siswa maupun tenaga pendidikan yang bertugas di sekolah," kata dia.

Jika pembelajaran jarak jauh dianggap tidak efektif kerena ada kejenuhan siswa atau kendala jaringan internet, Irma meminta pemerintah mencari solusi lain dengan tidak menerapkan pembelajaran tatap muka.

"Kami mendukung Kemendikbud menbenahi hambatan pembelajaran jarak jauh dengan melibatkan sepenuhnya perwakilan semua pegiat ekosistem sekolah di Indonesia. Harusnya dicari solusi yang menyelesaikan masalah itu, bukan malah justru mempertaruhkan kesehatan anak sendiri," pungkasnya.