Economist Says WFH In Jakarta Has No Big Impact On Household Consumption And GDP

Illustration. (Photo: Unsplash)

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan aturan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama dua bulan ke depan. Hal ini dilakukan dalam rangka menurunkan tingkat pencemaran udara dan kemacetan selama penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43.Head of Mandiri Institute Teguh Yudo Wicaksono mengungkapkan jika WFH yang diberlakukan di Jakarta ini tidak berpengaruh besar pada konsumsi rumah tangga, belanja dan kontribusinya pada PDB."Mungkin dampaknya terhadap komposisi belanja maupun konsumsi ke PDB relatif terbatas," ujar Yudo dalam Media Gathering & Presentasi Macroeconomic Outlook Bank Mandiri, Selasa 22 Agustus.Yudo menjabarkan terdapat perbedaan yang signifikan pada WFH yang diberlakukan saat ini dengan WFH pada saat pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 hingga 2022.Menurutnya, selama pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang mengharuskan masyarakat melakukan WFH, terdapat dua hal yang terjadi pada konsumsi rumah tangga yakni spending masyarakat mengalami penurunan dan terdapat perubahan komposisi."Maksud perubahan komposisi adalah ada belanja yang turun dan ada yang naik," imbuh Yudo.Ia mencontoh seperti belanja yang berkaitan dengan mobilitas dan fashion mengalami penurunan signifikan selama masa PPKM dan WFH. Namun di sisi lain belanja terhadap hal yang berkaitan dengan hobi dan internet mengalami peningkatan yang signifikan.

"Jadi ketika WFH ada perubahan komposisi dan belanja," kata dia.Selain itu seberapa masif pemberlakuan WFH dilakukan juga turut berpengaruh terhadap sumbangan WFH terhadap PDB. Menurutnya pemberlakuan WFH yang masih terbatas kepada ASN Pemprov DKI Jakarta tidak berpengaruh besar."Jadi sejauh ini misalnya kebijakan WFH masih di DKI Jakarta dan terbatas masih hanya untuk ASN jadi tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya selama periode COVID-19," pungkas Yudo.