Not Wanting To Comment On The Reshuffle Issue, Bahlil Lahadalia: That's The President's Absolute Authority

Minister of Energy and Mineral Resources and General Chair of the Golkar Party, Bahlil Lahadalia (photo: nailin/voi)

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak mau mengomentari lebih jauh soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan, urusan reshuffle merupakan kewenangan mutlak Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

"Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu, kewenangan mutlak Bapak Presiden, itu satu," sambungnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya.

Sebelumnya, PresidenPrabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak mau mengomentari lebih jauh soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan, urusan reshuffle merupakan kewenangan mutlak Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

"Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu, kewenangan mutlak Bapak Presiden, itu satu," sambungnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya.

Sebelumnya, PresidenPrabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak mau mengomentari lebih jauh soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan, urusan reshuffle merupakan kewenangan mutlak Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

"Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu, kewenangan mutlak Bapak Presiden, itu satu," sambungnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya.

Sebelumnya, PresidenPrabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

JAKARTA -Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia tak mau mengomentari lebih jauh soal isu reshuffle atau perombakan Kabinet Merah Putih. Bahlil menegaskan, urusan reshuffle merupakan kewenangan mutlak Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu (reshuffle) adalah hak prerogatif presiden, jadi semuanya diserahkan kepada Pak Presiden," ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Sabtu, 8 Februari.

"Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu, kewenangan mutlak Bapak Presiden, itu satu," sambungnya.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya.

Sebelumnya, PresidenPrabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM), Bahlil Lahadalia, does not want to comment further on the issue of the reshuffle or reshuffle of the Red and White Cabinet. Bahlil emphasized that the reshuffle issue is the absolute authority of the President of the Republic of Indonesia, Prabowo Subianto.

"The minister was appointed and dismissed by the President. Therefore (reshuffle) is the prerogative of the president, so everything is handed over to the President," said Bahlil at the Golkar Party DPP Office, West Jakarta, Saturday, February 8.

"Let us not comment or act beyond the limits of authority. Therefore, the President's absolute authority is one," he continued.

Ketua Umum DPP Partai Golkar itu mengatakan bahwa menteri merupakan pembantu Presiden. Maka itu, menurut Bahlil, sudah sewajibnya para menteri menjalankan semua perintah dari Presiden.

"Menteri itu pembantu, menteri itu pembantu Presiden. Sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden," katanya.

Sebelumnya, PresidenPrabowo Subianto menegaskan bakal menyingkirkan pembantunya di kabinet pemerintahan yang tidak benar-benar bekerja untuk rakyat.

Hal tersebut disampaikan Prabowo merespons pertanyaan terkait peluang reshuffle atau kocok ulang Kabinet Merah Putih usai 100 hari kerja sebagai presiden.

"Begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar, jadi saya ingin tegakkan itu," kata Prabowo usai menghadiri Harlah ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu, 5 Februari.

"Kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,"tegasnya.

"The minister is an assistant, the minister is an assistant to the President. It has become a must and what obligations are ordered by the President must be carried out by the assistants of the President," he said.

Previously, President Prabowo Subianto emphasized that he would get rid of his assistants in the government cabinet who did not really work for the people.

This was conveyed by Prabowo in response to questions related to reshuffle opportunities or re-shake of the Red and White Cabinet after 100 working days as president.

"Look, we want the people to demand a clean and correct government, who works properly, so I want to enforce it," Prabowo said after attending the 102nd NU Harlah at Istora Senayan, Jakarta, Wednesday, February 5.

"The interest is only for the people's nation, there is no other interest. Those who don't want to work really for the people, I will get rid of it," he said.