Sejumlah Pengamat Menilai KAMI Bakal Jadi Gerakan Oposisi Pemerintah

JAKARTA - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai pengamat akan menjadi gerakan oposisi. Penilaian ini muncul setelah gerakan ini dideklarasikan oleh sejumlah tokoh seperti mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga eks Panglima TNI Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo.

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun mengatakan besar kemungkinan KAMI akan menjadi gerakan oposisi pemerintah dibandingkan menjadi partai politik meski sejumlah tokoh politik mendukung gerakan ini.

"Kalau menjadi partai politik rasanya kelihatan ke arah sana ya. Yang lebih mungkin memang ini menjadi gerakan oposisi," kata Rico kepada VOI, Rabu, 19 Agustus.

Kemungkinan ini muncul karena Rico melihat tak adanya satupun kekuatan partai politik di parlemen yang efektif dan 100 persen menjadi oposan pemerintah. Sehingga, dia menilai kehadiran gerakan ini dinilai akan mendeligitimasi dua hal yaitu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan seluruh partai politik yang ada di parlemen.

"Kalau KAMI ini nantinya dideklarasikan di daerah-daerah juga mungkin bisa menjadi 212 versi nasionalis," ungkapnya.

Meski begitu, pengamat ini tak sepenuhnya yakin KAMI akan menjadi oposan yang didengar oleh pemerintah. Sebab, gerakan ini baru dianggap berbobot jika melakukan transformasi dari gerakan intelektual menjadi gerakan masa yang lebih memiliki efek mobilisasi.

Sementara pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menilai gerakan masyarakat sipil seperti KAMI ini akan berposisi untuk mengawasi pemerintah. Namun, dia mengingatkan gerakan ini harus objektif dalam menyampaikan kritiknya.

"KAMI harus melihat secara objektif kerja pemerintah dan mengkritiknya bila ada kekeliruan langkah kebijakan pemerintah. Tapi tak berarti harus selalu berbeda pandangan dengan pemerintah," tegas Putri.

Lagipula, posisi KAMI sebagai pengawas pemerintah dari nantinya bisa menjadi alternatif politik yang bagi bagi Indonesia mengingat oposisi di parlemen saat ini lemah dalam melakukan check and balance karena mayoritas partai menjadi pendukung pemerintah.

Lebih lanjut, Putri menilai setelah gerakan ini dideklarasikan maka pemerintah sudah sepatutnya mendengarkan apapun masukan dari KAMI seperti mereka mendengar masukan dari masyarakat dan menjadikannya dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Sebab, dalam negara yang menganut asas demokrasi, tentunya kepentingan masyarakat harus diutamakan. "Artinya pemerintah harus mendengar dan menjalankan amanah bekerja untuk rakyat baik yang berposisi mendukung ataupun yang menolak atau kritis terhadap kebijakan pemerintah," kata Putri.

"Indonesia tentu tidak akan maju jika yang dipedulikan hanya mereka yang sejalan dengan pemerintah. Sebaliknya, Indonesia akan maju jika yang berseberangan didengarkan segala kritik dan masukannya yang obyektif," imbuhnya.

Sebelumnya, KAMI dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta, oleh Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh termasuk mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Din Syamsuddin menegaskan KAMI dibentuk untuk membantu menangani persoalan bangsa.

"Bangsa Indonesia mengalami masalah besar, maka marilah kita bangkit untuk menyelamatkan. Saya pribadi dan tokoh lintas agama, kita ingin menyelamatkan negeri tercinta sebagai tanggung jawab kebangsaan, sebagai tanggung jawab kerakyatan,” kata Din Syamsuddin dalam deklarasi, Selasa, 18 Agustus.

Di hadapan massa, Din Syamsuddin menegaskan, KAMI dibentuk sebagai gerakan moral. Gerakan ini bercita-cita menegakan kebenaran dan menciptakan keadilan bagi masyarakat.

“Kami sebagai gerakan moral, bersama-sama kita bergerak dan berjuang. Bahwa gerakan moral tidak sepi dari politik, kita juga berpolitik. Tapi politik moral, politik berbasis nilai-nilai moral,” sambung Din.