Beredar Surat Kader PDIP Diminta Daftar Jadi PKH, Mensos Juliari Batubara Bantah Ada Konflik Kepentingan

JAKARTA - DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kadernya untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) tingkat kabupaten dan kota yang diselenggarakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial.

Menanggapi adanya surat tersebut, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara membantah telah terjadi komunikasi antara dia dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menurut dia, siapapun boleh mendaftar sebagai koordinator PKH di tingkat kabupaten/kota tapi belum tentu bisa lolos seleksi.

"Tidak ada komunikasi dengan sekjen (Hasto Kristiyanto, red). Intinya siapapun boleh mendaftar tapi kan belum tentu lolos seleksi karena sudah ada aturan atau persyaratannya," kata Juliari saat dihubungi VOI, Selasa, 4 Agustus.

Dia menegaskan partai manapun, bukan hanya PDIP Perjuangan boleh mendaftarkan diri sebagai koordinator PKH tingkat kabupaten/kota. "Tapi kan nantinya untuk lolos seleksi, Kemensos akan mengacu dengan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Lebih lanjut, Juliari yang merupakan kader PDIP membantah adanya konflik kepentingan dengan munculnya surat instruksi yang ditandatangani oleh Hasto tersebut. Menurut dia, tak ada konflik kepentingan sebab semua pihak yang mendaftar akan dilakukan seleksi tanpa terkecuali.

Lagipula, kata dia, tak boleh ada kader maupun anggota partai yang boleh duduk di dalam jabatan tersebut. "Sangat tidak tepat (kalau ada anggapan konflik kepentingan, red). Kalau kami menerima anggota parpol aktif menjadi koordinator PKH itu baru enggak benar. Ini kan tidak," ujarnya.

Diketahui, sebuah surat berkop DPP PDI Perjuangan bernomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 beredar. Padahal surat tersebut bersifat rahasia. 

Dalam surat yang ditandatangani oleh Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertulis agar Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan mengikuti rekrutmen koordinator Program Keluarga Harapan tingkat kabupaten dan kota yang diadakan oleh Kemensos.

"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan [daftar terlampir] untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut," tulis surat tersebut.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto kemudian angkat bicara terkait surat tersebut. Kata dia, sebagai partai dengan akar rumput yang kuat, instruksi tersebut sebenarnya sebuah upaya untuk melakukan pendidikan dan kaderisasi politik. 

"Jadi ketika partai menginstruksikan kadernya untuk ikut kontestasi di pengawas desa, atau dalam Program Keluarga Harapan (PKH), aktif dalam bela negara dan aktif melibatkan diri dalam kepengurusan formal kemasyarakatan, hal tersebut merupakan bagian dari fungsi utama partai dan bagian dari tradisi demokrasi yang dijalankan partai," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya.

Dia menegaskan, lewat surat instruksi tersebut PDIP memastikan mereka akan aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik dan memastikan akan mengikuti seleksi mekanisme yang berlaku.

"Dengan adanya surat instruksi agar Partai secara aktif berpartisipasi pada proses rekrutmen jabatan publik, maka Partai terbuka dan melakukan segala sesuatunya dengan dasar legalitas yang kuat, taat pada mekanisme, dan kami hormati otoritas pengambil keputusan untuk tetap berdaulat," pungkasnya.