Pemerintahan Jokowi Bangun Smelter Freeport di Gresik, Pegiat Medsos Yusuf Muhammad: SBY Ngapain Aja 10 Tahun, Bikin Album?

JAKARTA - Pegiat media sosial Yusuf Muhammad memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang berhasil membangun smelter Freeport di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ia pun menyindir presiden pendahulu Jokowi, yakni Susilo Bambang Yudhoyono atas keberhasilan pembangunan smelter tersebut.

Yusuf mengaku heran mengapa semua pekerjaan dilakukan di era Jokowi. Ia mempertanyakan mengapa tidak di era SBY. Pekerja yang dimaksud adalah pembubaran Petral yang merupakan sarang mafia, menguasai mayoritas saham Freeport, mengambil alih Blok Rokan dan Blok Mahakam.

Kemudian, Jokowi juga membangun ribuan kilometer (KM) jalan, pelabuhan, bandara, pos lintas batas negara, hingga membangun jembatan untuk menghubungkan seluruh pelosok negeri. Bahkan, kata dia, untuk urusan di tingkat RT dan kepala desa itu pun mengadu ke Jokowi.

Lalu, Yusuf pun mempertanyakan apa saja yang dilakukan bos Demokrat selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Indonesia kelima dan keenam. Sebab, menurut Yusuf, seharusnya Indonesia sudah sejak lama memiliki smelter untuk mengolah hasil sumber daya alam yang begitu melimpah di dalam negeri.

"Tapi kenapa baru sekarang ini membangun smelter? Kenapa baru di era Jokowi? Nah ngapain saja SBY selama 10 tahun memimpin Indonesia? Apakah hanya sibuk bikin album lagu?," katanya dikutip dalam kanal YouTube 2045 TV, Kamis, 14 Oktober.

Yusuf juga mengaku bangga karena di era Jokowi pemerintah dapat menguasai mayoritas saham PT Freeport Indonesia sebesar 51,24 persen. Ia juga membandingkan kepemilikan saham Freeport saat era SBY dan Jokowi.

"Kenapa di era SBY ini tidak banyak yang protes saat negara kita hanya menguasai saham Freeport sebesar 9,36 persen," ucapnya.

Rencana pembangunan smelter Freeport sudah sejak era SBY

Pembangunan smelter seharusnya sudah berjalan pada tahun 1997 tetapi tidak terlaksana sampai akhirnya terbit Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara alias Undang-Undang Minerba di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam aturan ini, perusahaan tambang diberi waktu sampai 2014 untuk membangun smelter. Atas komitmen tersebut, perusahaan tembaga soal Amerika Serikat tersebut mendapatkan izin ekspor oleh pemerintah Indonesia. Tetapi sampai tenggat waktu tersebut Freeport tak kunjung melakukannya.

Komitmen pembangunan smelter akhirnya terjadi setelah pemerintah berhasil melakukan divestasi saham Freeport pada 2018. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menguasai 51,23 persen saham itu seharga 3,8 miliar dolar Amerika atau lebih Rp55 triliun.

Di saat yang sama, kontrak karya atau KK Freeport pun berakhir pada 2022. Perusahaan bisa mendapatkan izin usaha pertambangan khusus atau IUPK hingga 2041 dengan syarat harus membangun smelter. Perusahaan akhirnya menyepakati syarat itu.

Karena itu, Freeport tidak bisa beralasan menunda proyek karena pemegang sahamnya saat ini induk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertambangan Inalum Mining Industry Indonesia (MIND ID).

Setelah perjalanan panjang, akhirnya beberapa waktu lalu Presiden Jokowi meresmikan pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Proyek ini ditargetkan akan selesai dan beroperasi penuh pada tahun 2024.

Jokowi mengatakan smelter tersebut bisa memproses 1,7 juta ton konsentrat tembaga. Tetapi juga 480 ribu ton logam tembaga. Menurut dia, ini merupakan jumlah yang sangat besar.

"Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line ini terbesar di dunia karena mampu mengelola 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun. Atau 480 ribu ton logam tembaga," tutur Jokowi, saat sambutan dalam peresmian pembangunan smelter, Selasa, 12 Oktober.

Jokowi mengibaratkan produksi 1,7 juta ton konsentrat tembaga itu sebanyak 600 ribu truk kecil. Di mana, setiap truk terisi sebanyak 3 ton konsentrat tembaga.

"Itu berarti ada 600 ribu truk berjejer di sini, bayangkan ini gede sekali," ucapnya.

Di samping itu, Jokowi menjelaskan bahwa pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di KEK Gresik merupakan langkah pemerintah untuk memberikan nilai tambah bagi negara. Sehingga, nantinya Indonesia tak lagi melakukan ekspor barang mentah.

"Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, smelternya, hilirisasinya ada di negara lain seperti tadi disampaikan Pak Menteri ada di Spanyol, Jepang, nilai tambahnya berarti yang menikmati mereka. Ini lah kenapa smalter PT Freeport ini di bangun di dalam negeri yaitu di Gersik, provinsi Jawa Timur," ucapnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap kehadiran Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus di Gresik ini akan menjadi daya tarik bagi industri-industri lain untuk masuk ke KEK Gresik ini khususnya industri turunan tembaga, untuk ikut berinvestasi.