JAKARTA - Pemerintah menilai penguatan ekonomi daerah menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga sinergi antara kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat perlu diperkuat guna mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata di daerah.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, mengatakan terdapat tiga tantangan utama yang masih dihadapi dalam pengembangan ekonomi daerah.
Ia menambahkan tantangan pertama adalah belum optimalnya diversifikasi ekonomi di sejumlah wilayah, dan masih banyak daerah yang sangat bergantung pada sektor ekstraktif seperti pertambangan dan komoditas primer sehingga rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Sejumlah daerah sangat tergantung pada sektor-sektor ekstraktif atau sektor tambang dan komoditas primer ini cenderung rentan terhadap fluktuasi harga. Oleh sebab itu diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi kunci,” ucapnya dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026 pada Senin, 25 Mei.
Ia menjelaskan tantangan kedua berkaitan dengan kualitas belanja daerah yang dinilai belum cukup produktif dan sebagian besar anggaran daerah masih didominasi belanja pegawai dan belanja barang yang mencapai sekitar 70 persen, sementara porsi belanja modal relatif terbatas.
“Selain itu belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan baru menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) terhadap ekonomi lokal,” tuturnya.
Juda menyampaikan tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal.
Menurutnya kondisi tersebut berdampak pada lambatnya pelaksanaan berbagai proyek strategis di daerah.
Ia juga menyoroti rendahnya daya serap anggaran daerah akibat proses pengadaan yang memakan waktu dan penyaluran dana transfer yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Daya serap anggaran daerah juga seringkali tidak optimal dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat, akibat kapasitas kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama. Tentu ini pada akhirnya mengurangi stimulus ekonomi di tingkat lokal,” ujarnya.
Melihat hal tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjalankan tiga langkah agar dapat mengantisipasi hambatan pada perekonomian daerah. Pertama yaitu mengoptimlakan alokasi transfer ke daerah.
Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan tiga langkah strategis yaitu pertama, mengoptimalkan alokasi transfer ke daerah yaitu hingga 31 April 2026, realisasi transfer ke daerah tercatat mencapai Rp256,8 triliun atau sekitar 37 persen dari total pagu anggaran.
Adapun, dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program layanan dasar seperti pembayaran gaji, dana BOS, Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), program kesehatan, serta tunjangan guru.
Langkah kedua adalah mendorong pembiayaan kreatif untuk pembangunan daerah melalui skema inovatif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Kemenkeu menugaskan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI untuk mempercepat pembangunan infrastruktur daerah.
BACA JUGA:
Pembiayaan dari PT SMI telah dimanfaatkan untuk pembangunan rumah sakit umum daerah, jalan, jembatan, kawasan pariwisata, serta infrastruktur lainnya, yaitu hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui PT SMI telah mencapai Rp37 triliun.
Menurut Juda, skema pembiayaan tersebut efektif dalam mendukung percepatan ekonomi daerah sejak awal tahun karena cicilan pembiayaan dapat bersumber dari dana bagi hasil yang diterima daerah dari pemerintah pusat.
Sementara langkah ketiga dilakukan melalui penguatan pendapatan asli daerah dengan mendorong modernisasi pajak daerah, pertukaran data antara pusat dan daerah, penguatan administrasi pajak dan retribusi daerah, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Juda menegaskan sinergi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah harus dilakukan secara terintegrasi, tidak hanya melalui koordinasi APBN dan APBD, tetapi juga dengan melibatkan sektor swasta, sektor keuangan, dan dunia usaha untuk bersama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
