JAKARTA - Asosiasi Pertambangan Indonesia atau Indonesia Mining Assosiation (API-IMA) buka suara terkait adanya wacana pemerintah untuk membentuk badan khusus ekspor komoditas strategis.
Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association Sari Esayanti mengatakan, pengendalian ekspor komoditas tambang melalui pembentukan satu badan khusus negara perlu dikaji secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penguatan tata kelola, optimalisasi penerimaan negara, dan terpenting keberlanjutan sektor pertambangan.
Menurutnya, IMA mendukung penguatan pengawasan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam guna memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat.
"Namun kita berharap kebijakan yang dibuat tetap menarik untuk industri tambang. Banyak industri tambang yang sejak awal investasi sudah memiliki kontrak jangka panjang dan sudah dikaji keekonomiannya dalam rentang waktu yang panjang," ujarnya dalam keterangan kepada media, Rabu 20 Mei.
Sari menambahkan, sejatinya industri pertambangan siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat tata kelola sektor minerba.
Implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan keberadaan kontrak penjualan jangka panjang atau long-term sales agreement yang telah disepakati.
BACA JUGA:
Kepastian hukum dan stabilitas kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan pasar serta daya saing Indonesia di industri pertambangan global.
“IMA mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Namun, dalam implementasinya perlu tetap memperhatikan kepastian usaha, keberlangsungan kontrak jangka panjang, serta iklim investasi yang kompetitif agar industri pertambangan Indonesia tetap dipercaya dan mampu tumbuh secara berkelanjutan,” tandas Sari Esayanti.
