JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto paparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) sebagai langkah awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
Dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu, 20 Mei 2026, Prabowo menegaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan negara, tetapi juga menjadi instrumen utama pemerintah dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
"Saya memandang bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara. APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat, alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera dan sebagai alat untuk menjadi pedoman perjalanan kita ke depan," ujarnya.
Dalam rancangan postur APBN 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 persen –12,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sementara belanja negara direncanakan sebesar 13,62 persen–14,80 persen PDB dengan defisit anggaran dijaga pada level 1,80 persen–2,40 persen PDB.
Untuk asumsi dasar ekonomi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 persen–6,5 persen dengan inflasi sebesar 1,5 persen–3,5 persen.
Adapun suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada level 6,5 persen–7,3 persen.
Pemerintah juga memperkirakan nilai tukar rupiah berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) diproyeksikan mencapai 70 dolar AS–95 dolar AS per barel.
BACA JUGA:
Di sektor energi, lifting minyak mentah ditargetkan sebesar 602 ribu–615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi dipatok pada kisaran 934 ribu–977 ribu barel setara minyak per hari.
Selain fokus pada indikator ekonomi, pemerintah turut menetapkan sejumlah sasaran pembangunan nasional pada 2027.
Adapun tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6 persen–6,5 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka diharapkan berada pada kisaran 4,30 persen–4,87 persen.
Pemerintah juga menargetkan rasio gini pada level 0,362–0,367, indeks modal manusia sebesar 0,575, serta indeks kesejahteraan petani mencapai 0,8038.
Sementara dari sisi ketenagakerjaan, proporsi penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan sebesar 40,81 persen.
