Beberkan Data Ini, Kemenperin Bantah Adanya Deindustrialisasi

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membantah anggapan Indonesia tengah mengalami deindustrialisasi, menyusul munculnya narasi penurunan kinerja sektor manufaktur terhadap perekonomian nasional.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menegaskan, sejumlah indikator yang kerap dijadikan dasar klaim deindustrialisasi tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya industri manufaktur saat ini.

"Kami membantah adanya deindustrialisasi," ujar Febri dalam Rilis IKI April 2026, dikutip Kamis, 30 April.

Febri menyebut, terdapat beberapa indikator yang selama ini dijadikan dasar untuk menilai kondisi deindustrialisasi.

Pertama, penurunan kontribusi produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Faktanya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB tercatat sebesar 19,07 persen, menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kalau ada ekonom atau pengamat mengambil data kontribusi PDB industri pengolahan 2001–2025, data kontribusi tersebut tidak dapat diperbandingkan karena konsep, definisi dan metodologi perhitungan industri pengolahan telah berubah," tegasnya.

Sebagai contoh, periode 2001–2009, PDB nasional hanya dihitung dari sembilan lapangan usaha utama, yang mana industri pengolahan termasuk satu dari sembilan lapangan usaha.

Namun sejak 2010 hingga 2024, konsep dan definisi industri pengolahan berubah dan kemudian terpecah menjadi empat lapangan usaha yakni, pertama industri pengolahan itu sendiri, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan daur ulang, ketiga sektor informasi dan komunikasi serta keempat sektor jasa lainnya.

Selain berubah konsep dan definisi, metodologi perhitungan PDB juga berubah pada 2009.

Metodologi perhitungan PDB sampai 2009 didasarkan pada perhitungan harga produsen, sedangkan pada 2010 perhitungan PDB didasarkan pada harga dasar.

Kedua perubahan tersebut menyebabkan perhitungan PDB industri pengolahan menjadi mengecil dan pada akhirnya persentase PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional juga ikut mengecil.

"Akibat perubahan konsep, definisi dan metodologi perhitungan, menyebabkan nilai PDB dan kontribusi PDB industri pengolahan turun dari perhitungan tahun sebelumnya. Karena itu, tidak apple to apple kalau kami bandingkan kontribusi PDB industri pengolahan sebelum dan sesudah 2009 atau pada periode adanya perubahan hal tersebut," tutur Febri.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan, apabila diperbandingkan kontribusi PDB pada tahun-tahun dalam periode sama, misalnya periode sejak kuartal I-2022 sampai kuartal IV-2025, maka akan ditemukan tren menaik atau positif pada data kontribusi PDB industri pengolahan terhadap PDB nasional.

Kenaikan kontribusi tersebut didorong oleh kombinasi pemulihan pascapandemi, efektivitas kebijakan hilirisasi industri serta penguatan konsumsi domestik.

Selain itu, kebijakan hilirisasi dinilai berhasil meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri, sementara permintaan domestik kuat menjaga stabilitas sektor manufaktur.

Indikator kedua yang dijadikan alasan deindustrialisasi yakni pertumbuhan manufaktur berada di bawah 50 persenpertumbuhan ekonomi nasional.

Terkait hal tersebut, Febri bilang, kinerja manufaktur selama ini masih berada di atas ambang batas indikator deindustrialisasi.

Dengan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 5 persen, sektor manufaktur masih mampu tumbuh di kisaran 4 persen hingga 6 persen. "Jadi tidak terjadi indikasi kedua ini," terang dia.

Indikator ketiga adalah perpindahan tenaga kerja dari industri ke sektor nonmanufaktur.

Menjawab hal tersebut, menurut Febri, pihaknya mencatat tidak terjadi shifting atau pergeseran tenaga kerja dari sektor industri pengolahan yang berjumlah 21,6 juta orang ke sektor lainnya seperti sektor jasa.